15 Orang Pengurus MAA Kota Subulussalam Dikukuhkan

Ketua MAA, Habibuddin (tengah), foto bersama dengan Pengurus MAA Kota Subulussalam Periode 2023-2028 usai dikukuhkan. ANTARAN / Khairul
Bagikan:

“Dipikir, barangkali bulan ini jabatan wali kota akan berakhir, jadi mereka malas hadir,” sesal Bintang, tegaskan akan melakukan evaluasi terkait hal ini, Januari 2024 mendatang.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – Sebanyak 15 orang Pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Subulussalam Periode 2023 – 2028 dikukuhkan di aula pendopo wali kota setempat, Rabu (27/12/2023).

Mereka, sesuai SK Wali Kota Subulussalam, 21 Desember 2023 yang dibacakan, yakni Habibuddin, Ketua dibantu dua Wakil Ketua, H. Ismail Aso dan Ramli, S.Pd, empat kepala bidang yakni Bogasari, Sadia, Asda dan Andong Maha. Lalu anggota, Kibeng Sinaga, Jhoni Berutu, Hanjung Pinem, Nursiti Lela, M. Arifin Sarbaini, Tutina, Efianti, S.Pd dan Supartono.

Baca Juga:  Cetak Laba US$ 270 Juta, ABM Raih Kinerja yang Positif

Bertema ‘Mewujudkan cita-cita daerah dalam mempersatukan keberagaman dengan melestarikan adat dan budaya menuju Kota Subulussalam yang semakin beradab dan bermartabat’, Wali Kota, H. Affan Alfian Bintang, SE usai mengukuhkan mengingatkan ketua dan segenap Pengurus MAA agar memegang teguh tugas pokok dan fungsi (tupoksi) MAA.

Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, SE saat mengukuhkan Pengurus MAA Kota Subulussalam Periode 2023-2028. ANTARAN / Khairul

Dihadiri Ketua DPRK, Dandim 0118, Kajari, Ketua TP PKK, sejumlah Kepala SKPK, Wakil Ketua MPU, Ketua Baitul Mal, Ketua MPD, camat, kepala mukim dan undangan lain, Wali Kota Affan sempat melakukan absensi terhadap sejumlah Kepala SKPK yang dilihat sedikit yang hadir.

Baca Juga:  Jadi Orang Tua Asuh, Dandim/0119 Bener Meriah : Kita Harus Bersatu Lawan Stunting

“Dipikir, barangkali bulan ini jabatan wali kota akan berakhir, jadi mereka malas hadir,” sesal Bintang, tegaskan akan melakukan evaluasi terkait hal ini, Januari 2024 mendatang.

Dikatakan, adat istiadat merupakan  warisan leluhur dan marwah daerah yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Ketua MAA diingatkan harus mampu beradaptasi dan bersinergi dengan stakeholder adat budaya yang ada, mulai tingkat kampong, mukim/kecamatan hingga kota.

Pemerintah daerah, kata Bintang, mendorong MAA untuk menjalankan tupoksinya secara lebih leluasa dan tetap mempedomani aturan yang ada. “Jangan akibat perkembangan zaman, adat istiadat dihilangkan,” tegas Bintang.

Baca Juga:  Berikut Jadwal Penampilan Peserta MTQ Cabang Tilawah Anak- Anak dan Dewasa

Mengomentari pengukuhan di sana, seorang kepala mukim kepada Antarannews.com mengatakan, MAA tidak bisa lepas dari mukim sehingga saat penentuan pengurus mestinya ada koordinasi dengan kemukiman.

Alasan sumber, kemukiman juga mengurus adat istiadat, nyaris tak jauh beda dengan MAA. “Lalu kalau tak ada kerjasama antar kemukiman dengan MAA bagaimana budaya, adat daerah yang beragam bisa bersinergi,” kritik sumber.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.