Aceh Jaya Terima SK Penetapan Pengelolaan Hutan Adat Dari Presiden

Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo disela kegiatan Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi (LIKE) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/09/2023). Foto Ist
Bagikan:

“Ini merupakan kebijakan yang sangat progressive dan sangat pro kepada rakyat terutama kepada masyarakat adat,” kata Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin.

Jurnalis : Al-Faraby

ANTARAN|CALANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Jaya menerima Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Penetapan Status Hutan Adat.

Surat Keputusan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo disela kegiatan Festival Lingkungan Iklim Kehutanan Energi (LIKE) di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (18/09/2023).

Penjabat (Pj) Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin, S.Sos,M.Si mengatakan, penyerahan Surat Keputusan tentang Penetapan Status Hutan Adat mempunyai dua makna bagi kabupaten Aceh Jaya. Yang pertama mempunyai pengakuan atas eksistensi mukim sebagai masyarakat adat yang ada di Aceh khususnya di Aceh Jaya.

Baca Juga:  Tipu Belasan Korban, Calo Rekrutmen CPNS Diamankan Polisi

Yang kedua pemberian hak untuk mengelola kawasan hutan kepada masyarakat adat, sehingga dari kekayaan alam yang ada tersebut masyarakat adat bisa mengunakan dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan.

“Ini merupakan kebijakan yang sangat progressive dan sangat pro kepada rakyat terutama kepada masyarakat adat,” kata Pj Bupati Aceh Jaya, Dr Nurdin.

Terkait hal ini, lanjut Dr Nurdin, pihaknya sangat berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas Penetapan Status Hutan Adat di Kabupaten Aceh Jaya ini.

Baca Juga:  Hati - hati,! Saat Ini Ada Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Pj Bupati Aceh Jaya

Dr Nurdin juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Syiah Kuala beserta tim yang terus mendampingi Kabupaten Aceh Jaya terkait pemberdayaan dan pengembangan program program hutan rakyat.

Dengan adanya pemberian Surat Keputusan Penetapan pengelolaan Hutan Adat ini, Dr Nurdin berharap agar kelembagaan adat mukim dan kelembagaan adat lainya ini bisa mandiri dari sisi keuangan.

“Sehingga bisa tampil sebagai lembaga adat yang kuat dan mandiri yang nantinya dapat memberi kontribusi bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Jaya,” tambahnya.

Baca Juga:  Tgk Amran Terima Penghargaan Serambi Demokrasi Awards 2023

Setalah mendapatkan Surat Keputusan Penetapan pengelolaan Hutan Adat ini, lanjutnya, Pemkab Aceh Jaya akan segera berkolaborasi dengan berbagai pihak baik akademisi maupun NGO pemerhati lingkungan serta dunia usaha.

“Agar hutan adat tersebut bisa produktif dan menghasilkan nantinya,ā€¯tuturnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.