Advokat : Simeulue Ingin Membangun, Tetapi Tersandung Izin Galian C

Pengamat Hukum dan Advokat Idris, SH.i. ANTARAN/Foto Istimewa.
Bagikan:

“Mari kita dukung bersama-sama percepatan pembangun di daerah kepulauan menuju kabupaten yang terdepan, maju dan berkembang di segala sektor,” himbau Idris.

Jurnalis : Ardiansyah

ANTARAN|SIMEULUE – Masyarakat dihebohkan dengan informasi galian C ilegal di bibir pantai Desa Nasreuhe, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Sementara galian C Ilegal lainnya juga di temukan di titik berbeda, seperti di desa Babussalam Kecamatan Teluk Dalam.

Informasi dihimpun antaran, keresahan dan kegamangan warga muncul, disebut-sebut karena galian C dimaksud tidak mengantongi izin operasional dari pemerintah setempat. Dilematis serta menjadi rahasia umum, galian C satu satu nya yang mengantongi izin berada di Desa Pulau Bengkalak, Kecamatan Simeulue Timur.

Baca Juga:  Tim Pansus IV Temukan Tumpukan Limbah Medis di TPA Pasie Raja¬†

Kisruhnya persoalan ini, Advokat sekaligus praktisi hukum, Idris,S.Hi angkat bicara. Dirinya menyayangkan keributan terjadi
jika melihat dan mengkaji ulang pemberitaan sebelumnya.

“Galian C dimaksud diperuntukan penggunaan materialnya untuk pembangunan Desa terpencil. Akibat desa bersangkutan jauh dari titik galian C yang memiliki izin di Desa Pulau Bangkalak,” papar Idris, S. Hi kepada antaran, Selasa (22/8/2023).

Ironisnya, sebut praktisi hukum tersebut, galian C yang di Desa Pulau Bengkalak itu izin operasionalnya telah mati atau sudah habis masa berlakunya.

Menurut dia, sekalipun galian C di pulau Bangkalak izin operasionalnya masih hidup/berlaku, dapat dibayangkan
berapa biaya yang harus di keluarkan oleh kepala Desa Nasrehe dan ongkos truck untuk material membangun jalan pertanian dan perkebunan di desanya.

Baca Juga:  Bacaleg Tiga Kecamatan di Dapil l Abdya Ikuti Uji Mampu Baca Al-Qur'an

“Jika terus diperkeruh dengan aturan main layaknya benang kusut, maka sampai kapanpun daerah ini tidak akan maju-maju. Seyogianya, masyarakat dapat merasakan makna kemerdekaan terhadap proses pembangunan tanpa kendala dan merata hingga ke pelosok negeri ini,” imbuhnya.

Lebih lanjut Idris menjelaskan, persoalan ada atau tidaknya pelanggaran hukum disebabkan tidak mengantongi izin galian C, pemerintah harus melihat berbagai sisi dengan hati nurani.

Menurutnya ini bukan persoalan legalitas semata, tetapi persoalan kebutuhan masyarakat terpencil yang merindukan pembangunan terlaksana, merata lancar dan meningkatnya perekonomian.

“Mari kita dukung bersama-sama percepatan pembangun di daerah kepulauan menuju kabupaten yang terdepan, maju dan berkembang di segala sektor,” himbau Idris.

Baca Juga:  Harga TBS Kelapa Sawit di Aceh Selatan Turun Lagi, Saat Ini Rp 1.700/Kg

Menurut hemat kami, terang Idris, PP Nomor 26 Tahun 2023 ada peraturan yang dipermudah oleh pemerintah untuk memanfaatkan pasir di pinggir laut yang di peruntukan atau pemanfaatan demi kepentingan umum.

“Meskipun di dalamnya ada mekanisme dan proses yang harus di lalui, namun intinya kita bisa melihat bagaimana pemerintah mempermudah proses pembangunan di daerah dengan hadir nya peraturan presiden Nomor 26 tahun 2023 tersebut,” tutup Idris.

Ia berharap, dengan carut-marutnya persoalan ini, pemerintah daerah mencari solusi, sehingga kendala yang dihadapi masyarakat teratasi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.