“Untuk BSI, saya menitikberatkan agar senantiasa diperhatikan pemeliharaan sistemnya. Kami dan masyarakat lainnya bagian dari nasabah BSI merasa lebih aman dan nyaman serta tidak menuai keraguan,” ujar Maulana Putra.
Jurnalis : Sudirman Hamid
ANTARAN|TAPAKTUAN – Layanan Bank Syariah Indonesia (BSI) mengalami gangguan sistem sejak Senin (8/5/2023). Pada Kamis (11/5/2023) pihak BSI memastikan semua sistem sudah berjalan normal dan layanan membaik.
Pengamat Perbankan dan Mantan Assistant Vice President PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI Paul Sutaryono menanggapi tentang gangguan yang menimpa BSI seraya angkat bicara.
“Gangguan yang terjadi terhadap perbankan tidak hanya terjadi pada sistim BSI. Bank lain pun pernah mengalami hal serupa. Saya mengingatkan, seharusnya bank manapun harus mempunyai back-up ketika ada sistem error atau peristiwa lain,” ujar Paul Sutaryono, Jumat (12/5/2023) kemarin.
Katanya, sudah semestinya bank memiliki backup system sehingga ketika sistem utama jatuh, backup system itu dapat menggantikannya segera. Sehingga tidak terjadi kelumpuhan.
Menyangkut permasalahan tersebut, permintaan maaf secara resmi sudah disampaikan oleh Direktur Utama BSI, Hery Gunardi. “Atas nama Bank Syariah Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan nasabah karena adanya kendala dalam mengakses layanan BSI pada 8 Mei 2023,” ungkap Hery dalam pernyataan resminya.
Hery menambahkan, BSI memastikan dana dan data nasabah tetap aman. Dia mengimbau seluruh nasabah untuk terus waspada dan berhati-hati atas segala bentuk modus penipuan maupun tindak kejahatan digital yang mengatasnamakan Bank Syariah Indonesia.
“BSI berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada nasabah, dan tentunya sangat berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan nasabah kepada Bank Syariah Indonesia,” tuturnya.
Sejalan dengan kejadian tersebut, Aceh menjadi provinsi yang paling berdampak akibat sistem error bank BSI. Dari total 5 juta jumlah penduduk yang ada di provinsi Aceh, sebanyak 2,9 juta menggunakan BSI dan ini tentu sangat berpengaruh dalam perputaran roda perekonomian di Aceh.
“Kita mengharapkan kepada pihak BSI untuk dapat segera menyelesaikan masalah ini karena berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian masyarakat dan dunia usaha” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA pada Kamis (11/5/2023).
Setelah berjalan normal kembali sistem BSI, munculah beberapa isu yang berkembang di DPR Aceh tentang adanya revisi Qanun LKS nomor 11 tahun 2018. Konteks ini sudah menjadi pembahasan dalam musyawarah DPR Aceh.
“Kami di DPRA sudah bermusyawarah Qanun LKS harus ditinjau ulang dan direvisi supaya bank konvensional bisa beroperasi kembali di Aceh,” kata Ketua DPR Aceh Saiful Bahri alias Pon Yahya.
Qanun LKS nomor 11 tahun 2018 sendiri ditetapkan pada 13 Desember 2018, yang mana Qanun ini mengatur tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS) serta menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh beriringan dengan keistimewaan Aceh dalam menjalankan pelaksanaan syariat Islam.
Hal-hal yang menjadi pembahasan DPR Aceh terkait revisi Qanun LKS nomor 11 tahun 2018 ini, bertentangan dengan semangat yang dibangun ketika pengesahaan Qanun tersebut.
Atas pernyataan yang dilayangkan Pon Yahya pada 12 Mei 2023, banyak kalangan masyarakat serta aktivis yang menolak adanya Revisi Qanun LKS nomor 11 tahun 2018.
Penolakan secara lantang disampaikan oleh aktivis muda Ekonomi Syariah Aceh, Maulana Putra, menurutnya Revisi Qanun LKS nomor 11 tahun 2018 ini adalah sebuah kemunduran, karena sudah disahkan di tahun 2018 lalu ingin dirubah kembali ke konvensional pada tahun 2023.
“Revisi Qanun LKS sejatinya adalah sebuah kemunduran, karena kita sudah berjuang selama bertahun-tahun lamanya untuk mengesahkan Qanun LKS ini. Malah tiba-tiba ada isu ingin merevisi Qanun yang sudah diperjuangkan tersebut,” Imbuh Maulana Putra dalam keterangan tertulisnya.
Aktivis muda tersebut menambahkan, tentang adanya gangguan sistem error BSI ini adalah sebuah bentuk kedewasaan moralitas bagi masyarakat Aceh, yang mana kebaikan itu tidak akan mudah dijalankan pasti ada rintangan dan kendala yang dihadapi.
“Berbicara tentang BSI error hari kemarin, itu menjadi pembelajaran bagi kita semua, namanya juga BSI baru dua tahun berikhtiar untuk menjalankan keuangan yang sesuai syariat. Tidak dipungkiri ada saja rintangan dan kendalanya,” terang Maulana Putra yang juga merupakan pengurus dari Masyarakat Ekonomi Syariah.
Sosok pemuda yang pernah menjadi Ketua FOSSEI Aceh itu menuturkan, dengan adanya kejadian ini, Rakyat Aceh dan seluruh muslim di Indonesia diuji keimanannya terkait sebuah konsisten diri untuk menggunakan Bank yang sesuai dengan prinsip islam.
“Kalau ingin merubah kembali ke konvensional, berarti keimanan kita dipertanyakan dong. masa iya, baru tiga hari keimanan kita diuji sudah luntur lalu balik ke bank konvensional. Segampang itu kah iman kita beralih dari beban ujian?? sergahnya.
Seiring itu, Maulana Putra mengingatkan pihak BSI untuk senantiasa melakukan maintenance yang rutin terhadap sistem yang ada. Tujuannya, agar nasabah merasa nyaman ketika menabung di BSI.
“Untuk BSI, saya menitikberatkan agar senantiasa diperhatikan pemeliharaan sistemnya. Kami dan masyarakat lainnya bagian dari nasabah BSI merasa lebih aman dan nyaman serta tidak menuai keraguan,” ulasnya
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh untuk sama-sama mendukung berlakunya Qanun LKS di Aceh. Disisi lain, Maulana Putra pantas bersyukur ketika di Aceh seluruh sistem keuangannya harus bersendi syariah.
“Ketika ada masalah di sebuah bank seperti BSI maka janganlah dirubah Qanun bahkan aturan syariahnya. Mari kita perbaiki dan perkuat kembali dari setiap isi Qanun LKS yang ada. Maunya kita kawal bersama, sehingga setiap kendala ada solusi dan jalan keluar yang baik dalam mengatasinya,” pungkas sosok yang kental disapa Putra mengakhiri relisnya kepada antaran.(*)
