Penulis : Suprijal Yusuf
KAMIS, 07 Juni 2022, sekitar pukul 16.30 WIB lalu, Kota Banda Aceh membuka sejarah lembaran baru. Menyusul beralihnya estafet kepemimpinan Ibukota Provinsi Aceh dari Aminullah Usman dan Zainal Arifin kepada Bakri Siddiq Razali sebagai Penjabat (Pj) Walikota Banda Aceh, untuk setahun mendatang.
Serimoni pelantikan Bakri Siddiq Razali sebagai Pj Walikota Banda Aceh yang dilakukan langsung oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur setempat.
Perlu diketahui, Surat Keputusan (SK) Mendagri untuk seorang Pj Kepala Daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota masa pemberlakuannya hanya satu tahun.
Dan dapat diperpanjang per satu tahun sekali, itu pun dengan catatan apabila kinerjanya dinilai bagus dan sukses memimpin suatu daerah. Empat hari sebelum proses penggantian Walikota ini, sempat terjadi diskusi ringan di sudut Kota Banda Aceh.
Diskusi itu, tidak lebih membicarakan siapa sosok yang akan ditunjuk pemerintah pusat untuk menggantikan Walikota Aminullah Usman yang akan berakhir masa jabatannya per 7 Juli 2022.
Mereka yang terlibat diskusi dalam sebuah warung kopi tersebut, tidak satu pun yang mengatahui informasi siapa sosok yang akan menjadi Walikota Banda Aceh ke-13 itu. Bahkan, bagi penduduk kota itu, tidak mempersoalkan siapa sosok yang akan memimpin kotanya.
“So mantong jeut keu Pj Walikota, nyang peunteng jih na kemampuan dipeugot leubeh get kota nyo (Siapapun boleh jadi Pj Walikota, yang penting dia memiliki kemampuang membangun kota ini),” celetus lelaki tua sembari menarik rokok kreteknya.
“Nyang pimpin Banda Aceh nyo, hana peu dijak pike keubeu leumo. Nyang peunting diurus jalan beurayek, ie PDAM beulancar dan beuk meukeudo, taman kota beulagak, got beubereh. Nyan kabereh.
(Yang pimpin Banda Aceh ini, tidak perlu dia piker kerbau-lembu. Yang penting diurus jalan harus lebar, air PDAM lancer dan tidak keruh, taman kota harus indah, saluran harus beres. Itu sudah beres),” sahut pria setengah tua berpenampilan sederhana dengan gelas kopi pancung di depannya.
Mengamati dialog di atas, jelas menggambarkan bahwa warga Kota Banda Aceh tidak mempersoalkan siapa pun pemimpinnya. Namun, mereka hanya mengharapkan pada pemimpin tersebut mampu membenah dan menata kota yang sudah berusia 817 tahun ini, lebih baik lagi ke depan.
Hitungan itu berdasarkan catatan sejarah ketika Sultan Johan Syah membangun kota ini pada hari Jumat tanggal 1 Ramadhan 601 Hijrah (22 April 1205 Masehi). Tak berlebih memang, harapan yang dipundakkan pada Bakri Siddiq Razali sebagai PJ Walikota Banda Aceh tersebut.
Soal jalan harus lebar tidak terlalu banyak ruas yang perlu ditangani segera yaitu, Jalan T Iskandar (Beurawe-Sp Tujoh Ulee Kareng), Jalan Pocut Baren, dan Jalan Hasan Saleh (Neusu).
Dari tiga ruas jalan tersebut, dua diantaranya harus dengan cepat segera ditangani pelebarannya. Yaitu, ruas Jalan T Iskandar dan Jalan Hasan Saleh. Karena kedua jalan tersebut saat ini dinilai sudah sangat membutuhkan pelebaran menjaid dua jalur.
Sebab, pada jam-jam sibuk, terutama saat jam kantor sering terjadi kemacetan pada dua ruas jalan tersebut. Bayangkan saja,dari Simpang Tujoh menuju Beuraweh dengan jarak cuma sekitar dua kilometer lebih harus membutuhkan waktu sekitar 30 – 45 menit.
Untuk melakukan pelebaran Jalan T Iskandar menjadi dua jalur dengan enam atau delapan lajur, bagi Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh tidak harus pusing memikir uang. Karena ruas jalan itu statusnya adalah jalan provinsi. Artinya, biaya pembangunan jalan ini akan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Aceh lewat APBA.
Yang harus menjadi tugas serius dilakukan Pemko hanya soal pembebasan tanah kiri-kanan jalan. Bahkan, kabarnya soal pembebasan tanah tersebut sudah dirintis oleh Walikota Aminullah Usman sebelumnya. Dan saat ini hanya melanjutkan kembali dimana lokasi yang belum dilakukan pembebasan.
Begitu juga, terhadap pembangunan pelebaran ruas Jalan Hasan Saleh dalam kawasan pusat pembelanjaan Neusu. Jalan ini panjangnya hanya sekitar 500 meter. Yang kondisi jalanya sudah sangat semeraut dan sering mengalami kemacetan di jam-jam sibuk.
Disamping itu, ruas Jalan Pocut Baren juga harus mendapat perhatian serius untuk pelebaran. Karena jalan yang kini sudah menjadi pusat penjualan barang elektronik dan komputer juga sering terjadi kemacetan pada jam sibuk. Terutama saat jam masuk dan pulang sekolah anak-anak.
Menyangkut soal persoalan air bersih juga merupakan problem yang sudah akut dirasakan warga kota selama bertahun-tahun. Selain, airnya sering terjadi macet, juga keruh yang tidak layak untuk dikosumsi langsung, kecuali harus melalui proses penyaringan terlebih dahulu.
Maka warga kota selama untuk kebutuhan air minum harus membeli air RO setiap hari. Akibatnya, warga kota harus mengeluarkan biaya tambahan saban harinya.
Sedangkan, air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy selama ini hanya bisa dipergunakan untuk mandi dan cuci saja. Padahal, di kota lainya air bersih yang disuplai PDAM sudah bisa dikosumsi, tentunya dengan dimasak terlebih dahulu.
Disamping itu, pembenahan yang harus dilakukan untuk PDAM Tirta Daroy ini, termasuk tekanan air yang masih sangat lemah masuk ke rumah warga.
Bahkan, umumnya pelanggan PDAM untuk bisa lancar masuk air ke rumahnya, harus memasang pompa air listrik untuk menarik air dari pipa pembagi PDAM. Kalau tidak air sulit masuk ke rumah.
Menyangkut saluran dalam kota, hanya tinggal melakukan pembersihan sambah secara rutin dan mengangkat sendimen, serta memperbaiki saluran yang rusak atau tersumbat.
Untuk taman kota hanya melakukan perawatan dan menata lebih indah lagi, sehingga Banda Aceh menjadi indah dan nyaman.
Pada akhirnya mampu menarik minta wisatawan yang akan mengunjungi kota yang memiliki sejarah panjang dengan berbagai monumen situs sejarah yang dimilikinya.
Dengan pengalaman Bakri Siddig Razali yang pernah menjadi Kepala Bappeda di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, selama delapan tahun. Untuk menata Kota Banda Aceh tidaklah sulit baginya. Karena persoalan yang dihadapi kawasan perkotaan hampir semua sama.
Tentu kita sebagai warga Kota Banda Aceh cuma bisa berharap, ketiga permasalahan ini mendapat prioritas awal yang harus ditangani dari sekian permasalahan kota yang harus dibenahi Bakri Siddiq Razali sebagai pimpinan Ibukota Provinsi Aceh ini ke depan.(*)
