Bergaduh Pun Ada Akhlaknya

Ilustrator: Idrus Bin Harun
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Kritik, kebebasan berpendapat, dan bersaing membentuk opini publik adalah bagian dari seni memenangkan politik di alam demokrasi. Tetapi bolehkah itu dilakukan dengan menghalalkan segala cara, tanpa moral dan akhlak?

Belakangan tensi kegaduhan di media-media Aceh cenderung meningkat. Dari satu sisi, terlihat seperti peningkatan kualitas percakapan publik di alam demokrasi. Di sisi lain, sayangnya diisi, bukan dengan suasana dialog yang mengandalkan fakta-fakta dan disajikan secara rasional. Malah lebih mengutamakan permainan emosi publik dan sentimen belaka.

Itu terlihat, pada kegaduhan yang dibentuk media pada diskusi perlu tidaknya bank konvensional kembali ke Aceh dan pemutusan kontrak pegawai honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan pemerintah daerah.

Tampaknya, orang-orang yang terlibat dalam dialog di media massa pada kedua isu itu, sebagiannya ingin menggerakan sentimen-sentimen berbahaya. Terutama sentimen suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Saat yang sama, memilih seni agitasi untuk memenangkan pertarungan merebut dukungan massa.

Agitasi itu, adalah seni menggerakan masyarakat agar mengambil tindakan-tindakan tertentu berbasis perasaan, emosional, bukan ide-ide. Lepas dari benar atau salah, seni propaganda yang menyasar ide-ide tertentu, masih jauh lebih mending dibandingkan mempermainkan perasaan rakyat jelata. Meskipun memang, propaganda yang dilakukan di dunia politik kita terbiasa berisi ide-ide tidak jujur dan tidak valid.

Mengejutkan sekali, saat seorang elit politisi, anggota DPRA, mantan bupati, sekelas Azhar Abdurahman tiba-tiba tidak sabar ingin buru-buru memenangkan opini publik. Lalu menggunakan teknik agitasi dan propaganda sekaligus.

Ia menuduh seorang pejabat publik di sana sebagai agen jawa, dikirim ke Aceh untuk menghancurkan daerah mereka. Terlihat terang, penggunaan sentimen anti-jawa yang mengandung SARA, dimainkan secara terbuka di media sosial. Tentu, dengan satu andaian, bahwa para pendukungnya terdiri dari masyarakat yang masih memendam kebencian pada etnik jawa. Suatu sentimen yang hendak dipelihara untuk kepentingan persaingan politik.

Baca Juga:  Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Aceh Selatan Diwarnai Operasi Pasar Tanggap Inflasi

Dilanjutkan dengan tuduhan pemkab di daerah itu telah menghambat anak-anak muda berstatus tenaga honerer (THL) mencari rezeki. Karena tidak memperpanjang kontrak THL yang berakhir pada bulan Agustus. Faktanya, penentuan masa kontrak THL ditentukan oleh Bupati sebelumnya. Akibat dari rasionalisasi APBK kabupaten itu yang lebih kecil bahkan dari kebupaten-kabupaten tetangga.

Dengan alasan rasionalisasi anggaran yang sama, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dirancang oleh pemerintahan sebelumnya tidak penuh satu tahun. Bagaimana mungkin kebijakan rezim sebelumnya disalahkan dan dibebankan kepada kepala pemerintah sekarang yang tidak terlibat menyusun kebijakan itu.

Banyak yang lupa, rezim sebelumnya adalah pemerintah yang dimenangkan oleh Azhar sendiri sebagai Timses paling berpengaruh. Apakah fakta ini bisa dihilangkan begitu saja, untuk menutupi kesalahan-kesalahan kebijakan sebelumnya dapat dibebankan kepada pemerintah setelahnya?

Harus diakui, agitasi emosional dan propaganda ide-ide tidak jujur telah memenangkan sentimen massa sesaat, dalam tempo yang singkat. Pemerintah daerah itu telah berhasil ditekan untuk mengambil jalan populis, mengkompromikan kebijakan atas dasar perasaan, dibanding pertimbangan-pertimbangan rasional dan teknis.

Banyak kegiatan pembangunan di gampong-gampong lalu dikorbankan anggarannya, direlokasi untuk Tambahan Penghasilan Pegawai dan perpanjangan kontrak THL.

Kesalahan propaganda fatal kemudian diarahkan pada ide inisiasi pembentukan BUMG Bersama. Penggalangan dana 172 gampong di sana dimaksudkan mendorong gampong-gampong menjadi pemilik modal besar dan memanfaatkan modal besar itu untuk pertumbuhan ekonomi yang efektif, melalui berbagai jenis usaha yang dipilih sendiri oleh gampong-gampong anggota BUMG Bersama.

Baca Juga:  Sumbangsih Guru, Bunda PAUD Aceh Selatan Serah Bantuan Untuk Muslim Palestina

Kenyataan itu diputarbalik, publik coba diyakinkan bahwa dana itu akan digunakan untuk kepentingan kepala daerah dan pembelian lahan-lahan bekas HGU. Kesalahan-kesalahan data seperti itu, disengaja atau tidak, merupakan tindakan melawan kejujuran, bermakna melawan moral dan melawan akhlak.

Masih bisa dipahami, jika kesalahan data terjadi akibat ketidaktelitian dan semborono. Tetapi bagaimana jika kesalahan-kesalahan data disengaja?

Ada dua kemungkinan jawaban untuk pertanyaan di atas. Kemungkinan pertama, para pengkritik lebih memilih melakukan pembodohan publik secara terbuka. Ada satu andaian di sana, bahwa masyarakat kita masih bodoh, mudah dibohongi, mudah dimain-mainkan.

Untuk andaian itu, terbukti tak akurat. Terbukti, masyarakat sudah cukup cerdas. Tidak banyak masyarakat bergerak dan mengambil bagian dalam gerakan para pengkritik. Tidak sampai 10 persen THL ikut di dalamnya. Nyaris tidak ada media massa lokal tertarik memberitakan gerakan agitasi itu.

Juga, banyak pihak dari organisasi politik dan masyarakat kemudian melakukan klarifikasi untuk menolak tuduhan-tuduhan para pengkritik. Seperti dilakukan beberapa petinggi dan partai politik dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) kecamatan Sampoiniet dan juga anggota Tim Formatur pembentukan BUMG Bersama.

Kemungkinan ke dua, para pengkritik larut dalam arus pasca-kebenaran (post-truth). Bahwa para ilmuan sosial mendeteksi satu kenyataan baru, masyarakat manusia sedang berada pada fase tidak mempercayai pernyataan-pernyataan kebenaran dapat diandalkan untuk memenangkan kepentingan mereka. Pernyataan-pernyataan palsu atau kebohongan-kebohongan lebih dapat diandalkan.

Menurut kamus Oxford, pasca-kebanaran atau post-truth adalah kata sifat yang dimaknai sebagai keadaan di mana fakta kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding daya tarik emosional dan kepercayaan pribadi.

Baca Juga:  Terduga Penebas Dua Jari Abang Ipar di Abdya Melarikan Diri

Mungkin saja, Azhar dan para pengkritik Pemkab di sana ingin memperkuat arus pasca-kebenaran. Tetapi, bagaimana pun fakta-fakta dan data-data sebenarnya sangat sulit untuk ditutupi dan dibungkam.

Rakyat umum bukan saja ingin melihat ide-ide dan kebijakan baru bekerja memperbaiki keadaan, pada saat yang sama, kesalahan-kesalahan kebijakan pembangunan pada rezim sebelumnya, baik era azhar dan era rezim setelahnya yang didukung azhar tidak dilupakan begitu saja dalam memori sosial masyarakat.

Gejala perilaku sosial pasca-kebenaran serupa, juga terlihat terang benderang dimainkan dalam kegaduhan perdebatan bank konvensional. Seorang ketua partai politik, Taufiqulhadi telah dikecam dan diancam oleh berbagai pihak dengan argumen-argumen bermuatan agitatif gara-gara membuat pernyataan publik mendorong kembalinya Bank Konvensional kembali ke Aceh pasca pengusirannya oleh Qanun LKS.

Tentu, Qanun LKS sendiri tidak memiliki satu pasal pun melarang Bank Konvensional beroperasi di Aceh. Wacana Taufiqulhadi, pada dasarnya sesuatu yang logis dan realistis dari banyak sisi. Mengingat cara kerja Bank Syariah sama saja dengan Bank Konvensional, apa salahnya memberi ruang kepada kedua jenis bank itu bekerja di Aceh?

Sialnya, pernyataan rasional seperti itu telah diserang membabi buta menggunakan dalil-dalil yang keseluruhannya bermuatan agitasi, mempermainkan sentimen agama, dan membangun opini ketua Nasdem Aceh itu anti-Syariat. Memaksanya untuk meminta maaf secara publik di media massa.

Walhasil, bergaduh boleh-boleh saja, tetapi rakyat ingin semua pihak memenangkan kejujuran dan akhlak pergaduhan, bukan kebohongan dan agitasi-agitasi!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.