BPJS Kesehatan Evaluasi Puskesmas TW III 2023, Bahas Hasil Rekredensialing dan Sosialisasi PKS Tahun 2024

BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Selasa (19/12/2023) kemarin melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulan (TW) III kapitasi berbasis komitmen terhadap seluruh Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). ANTARAN / Agus
Bagikan:

“Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan tentang pencegahan dan penanganan kecurangan (Fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan,” terangnya.

Jurnalis : Agus

ANTARAN|BLANGPIDIE – BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Selasa (19/12/2023) kemarin melaksanakan monitoring dan evaluasi triwulan (TW) III kapitasi berbasis komitmen terhadap seluruh Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya).

Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi, dr. Dona Rumondang Nasution mengatakan, pertemuan berupa monitoring dan evaluasi triwulan (TW) III kapitasi berbasis komitmen terhadap seluruh Puskesmas membahas secara mendalam tentang fungsi pelayanan primer Puskesmas, rekomendasi KPK, capaian kinerja triwulan IV, silpa kapitasi, capaian KBK, capaian skrining, capaian PRB, implementasi I-Care JKN, Mobile JKN, pemantauan hasil verifikasi di P-Care, verifikasi klaim pelayanan kesehatan dan ragam persoalan penting lainnya.

Baca Juga:  Gayo Lues Terima Insentif Fiskal Kinerja Rp 9,5 Miliyar

Kemudian dalam kegiatan yang dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Abdya dan seluruh Kepala Puskesmas tersebut, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan, Zahlina, S.Kep., AAK juga menerangkan secara rinci mengenai rekredensialing Puskesmas dan sosialisasi PKS FKTP tahun 2024 yang didalamnya juga membahas fungsi utama dari BPJS Kesehatan serta dasar hukumnya.

“Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan tentang pencegahan dan penanganan kecurangan (Fraud) serta pengenaan sanksi administrasi terhadap kecurangan dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan,” terangnya.

Baca Juga:  Jalan Nasional dan Puluhan Rumah Tergenang Banjir

Kemudian, lanjutnya, fungsi BPJS Kesehatan dalam Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 adalah menyelenggarakan program jaminan Kesehatan dengan salah satu aspek yang dilakukan ada mengelola dana jaminan sosial secara khusus melakukan kendali mutu dan biaya pelayanan.

“Dasar ini penting untuk disampaikan dan menjadi acuan sehingga program jaminan kesehatan nasional (JKN) yang diharapkan dapat hadir dengan pelayanan JKN yang cepat, mudah dan setara, dalam mengawal pengendalian mutu pelayanan, salah satu caranya adalah melakukan penilaian Rekredensialing,” terangnya didampingi Kepala BPJS Kesehatan Abdya, Samsul Kamar.

Baca Juga:  Selama Menjabat Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas Ukir Berbagai Penghargaan

Rekredensialing merupakan hal yang penting untuk dilakukan, sebab rekredensialing merupakan proses evaluasi ulang terhadap persyaratan kerja sama dengan BPJS Kesehatan yang meliputi, Sumber Daya Manusia (SDM), kelengkapan sarana dan prasarana, serta lingkup dan komitmen pelayanan dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

“Karena itu dukungan penuh pemerintah daerah dalam pemenuhan sarana prasarana faskes untuk dapat meningkatkan nilai rekredensialing fasilitas kesehatan sangatlah penting, salah satunya terhadap kebutuhan sarana prasarana dan obat-obatan agar tercapainya mutu pelayanan sesuai standar pelayanan kesehatan dapat terpenuhi kepada peserta JKN. Apalagi saat ini layanan BPJS Kesehatan sudah sangat mudah, cepat dan setara,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.