BPN dan Pemkab Agara Tandatangani Percepatan Sertifikasi Tanah Milik Daerah

Sekdakab Yusrizal ST melakukan pertemuan sebelum menandatangani perjanjian kerjasama percepatan sertifikat tanah milik Pemkab bersama pihak BPN Aceh Tenggara. ANTARAN/Istimewa
Bagikan:

“Karena merupakan program prioritas Pemkab Aceh Tenggara yang bertujuan untuk mengamankan dan memaksimalkan manfaat dari aset-aset milik pemerintah,” ujar Sekda.

Jurnalis : Fandi

ANTARAN|KUTACANE – Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Aceh Tenggara menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah, yang berlangsung di ruang Rapat Utama Bupati, Jumat (07/06/2024).

Hadir pada acara penandatangan Perjanjian Kerjasama tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Yusrizal ST, Kadis Pertanahan
Drs Ali Surahman, Kepala BPKD, Syukur Selamat Karo Karo SE,Ak M.Si, dan Kepala BPN Aceh Tenggara, Heddy Saragih SH.

Baca Juga:  Empat Dari Sembilan Usulan Seleksi Terbuka JPTP Disetujui KASN

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Tenggara, Yusrizal ST usai penandatanganan mengatakan, penandatanganan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk percepatan sertifikasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sangat diperlukan terutama untuk kepemilikan tanah Pemkab Aceh Tenggara yang sah.

Dikatakan Sekda, penyelesaian tata kelola tanah milik pemerintah, bukan hal yang mudah, karena itu pemerintah terus mendukung sepenuhnya percepatan sertifikasi tanah milik pemerintah daerah.

“Karena merupakan program prioritas Pemkab Aceh Tenggara yang bertujuan untuk mengamankan dan memaksimalkan manfaat dari aset-aset milik pemerintah,” ujar Sekda.

Baca Juga:  Said Aan Gunaifi Pimpin PERSIBA Bakongan Hasil Mubes

Sebab itu, sertifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan tanah milik pemerintah daerah, sekaligus memastikan aset tersebut dikelola secara efisien dan memberikan manfaat yang optimal.

Kepala BPN Aceh Tenggara, Heddy Saragih mengatakan, untuk meningkatkan jumlah tanah yang bersertifikat, maka Pemerintah Kabupaten perlu menandatangani nota kesepahaman dengan BPN.

“Hal tersebut merupakan langkah kongkrit tindak lanjut atas pertemuan antara Korsupgah KPK RI dengan Pemerintah Daerah dan Badan Pertanahan Nasional, dalam penanganan Aset Pemerintah terutama tanah milik pemerintah,” sebutnya.

Baca Juga:  Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni Belum Terealisasi, Begini Kata Ketua Baitul Mal

Selanjutnya, Kaban Pengelolaan Keuangan Daerah, Syukur Selamat Karo Karo SE Ak, M.Si menambahkan, para Kepala OPD dan pihak terkait harus pro aktif dalam usaha pemenuhan persyaratan penerbitan sertifikat tanah milik Pemerintah Daerah.

“Baik secara anggaran maupun dokumen pendukungnya dengan senantiasa melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Pertanahan dan Kepala Bidang Aset di BPKD melalui Kabid Aset Bintang Terang Sekedang,” ujarnya.

Saat ini terdapat 712 persil tanah yang belum bersertifikat dan barusan saja ditanda tangani dalam PKS sebanyak 28 persil yang sudah berstatus Clear and Clean.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.