Bupati Tgk Amran Hadiri Rakor Lintas Sektor PRDT Kawasan Wisata Alam Tapaktuan

Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran SH bersama Kepala Bappeda Aceh Selatan, Masrizal mengikuti Rapat Koordinasi PRDT Ruang kawasan wisata alam Tapaktuan, yang dibuka oleh Dr.Ir. Budi Situmorang MURP, Selasa (22/08/2023) di Jakarta. Foto Ist
Bagikan:

“Pada pembahasan lintas sektor RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan dilakukan guna memeriksa kesesuaian muatan spasial rencana tata ruang terhadap peraturan – perundangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional,” ujar Tgk Amran SH.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran SH bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Selatan, Masrizal mengikuti Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Detail Tata (PRDT) Ruang kawasan wisata alam Tapaktuan, yang dibuka oleh Dr.Ir. Budi Situmorang MURP (Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kawasan), Selasa (22/08/2023) di Jakarta.

Adapun peserta yang ikut yakni, Pemkab Aceh Selatan, Pemkab Bandung, Pemprov Aceh, Pemprov Jawa Barat, Perwakilan Sekretariat Kabinet, Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perwakilan Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi, Perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta berbagai Kementerian.

Baca Juga:  Tiga Keluarga di Aceh Singkil Kehilangan Tempat Tinggal, Musibah Kebakaran Marak Terjadi

Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran, memaparkan terkait hasil penyusunan Rencana Detail Tata Ruang kawasan Wisata Alam Tapaktuan, hal ini dilaksanakan untuk mengintegrasikan program/kegiatan sektor kegiatan yang bersifat strategis nasional, batas daerah, garis pantai dan kawasan hutan.

“Dengan adanya persetujuan substansi baru dapat diterbitkan berdasarkan hasil pembahasan lintas sektor. Hal ini sesuai diamanatkan oleh PP No. 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang. Pada pembahasan lintas sektor RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan dilakukan guna memeriksa kesesuaian muatan spasial rencana tata ruang terhadap peraturan – perundangan bidang penataan ruang dan kebijakan nasional,” ujar Tgk Amran SH.

Dikatakan, Kabupaten Aceh Selatan mendapat dukungan kementerian ATR dalam penyusunan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Wisata Alam Tapaktuan.

“Alhamdulillah sudah dapat dilaksanakan rakor linsek yang akan menghasilkan persetujuan substansi, setelah persetujuan substantif terbit maka selanjutnya RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan akan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah,” ucap Bupati Tgk Amran.

Baca Juga:  Pasiter Kodim 0107/Asel Pimpin Upacara Bendera di MTSN 3 Aceh Selatan

RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan yang disampaikan, kata Bupati Tgk Amran, membuka profil umum Kabupaten Aceh Selatan dan isu strategis yang ada di kabupaten Aceh Selatan.

Pada kesempatan yang sama Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Selatan Masrizal mengatakan, RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan dengan total luas 2.505,21 ha dibagi pada 2 sub wilayah pengembangan (SWP).

Lanjutnya, berdasarkan potensi dan isu strategis, maka tema yang dipilih adalah ‘Pengembangan Wilayah Pengembangan Kawasan Wisata Tapaktuan sebagai kawasan destinasi wisata yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan’.

“Dengan demikian, tujuan pengembangan wilayah kawasan wisata alam Tapaktuan adalah terwujudnya wilayah pengembangan Tapaktuan sebagai pusat wisata dengan keunikan bentang alam yang didukung oleh hasil perikanan dan perkebunan,” ujarnya.

Baca Juga:  Musorkab IV KONI Abdya Dinilai Curang, Pemilik Mandat Dilarang Masuk

Sementara itu Staf ahli menteri ATR berharap bahwa khusus untuk RDTR Kawasan Wisata Alam Tapaktuan dapat disusun dengan memfokuskan kawasan wisata bentang alam karena Aceh Selatan dipandang sangat potensial untuk wisata alam dan memiliki keunikan.

Kegiatan lain, katanya, yang dilaksanakan pada kawasan adalah kegiatan yang mendukung kemajuan wisata alam Tapaktuan, dengan demikian Tapaktuan memiliki nilai lebih dan keunikan dibandingkan daerah lain.

“Seperti harapan Bupati Aceh Selatan Dalam RDTR ini dapat segera diselesaikan dan mendapatkan persetujuan substansi sehingga penataan ruang yang baik ini menjadi pintu masuk terbaik bagi investasi menuju Aceh Selatan makmur, adil dan sejahtera,” pungkasnya.

Selanjutnya, pada Rabu (23/08/2023) juga dilaksanakan pembahasan teknis lanjutan oleh Kementerian ATR dan PUPR Aceh Selatan di Jakarta.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.