Cara Khusus, Mikirin Duit Otsus

Foto Ilustrasi dari Google.com
Bagikan:

Kolumnis: Affan Ramli

Dana pembangunan Aceh tahun depan turun 6 triliun. Mengikut turunnya alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus), dari 8 triliun rata-rata tiap tahunnya, menjadi 4 triliun. Turun 1 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Tahun ini, Aceh mengelola total anggaran 16 triliun, tahun depan jadi 10 triliunan.

Penurunan dana otsus ini diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Pasal 183 ayat (2) menyebutkan, dana Otsus berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, dengan perincian, tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2% plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Mulai tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh tujuh besarnya setara dengan 1% plafon DAU nasional.

Dalam perhitungan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), total penerimaan Dana Otsus Aceh 2008— 2019, mencapai angka Rp73,32 triliun. Jika ditambah 8 triliun rata-rata, hingga 2022, Aceh sudah mengelola hampir 100 triliun dana Otsus. Itu belum termasuk sumber-sumber lain di luar Otsus, yang jika ditotalkan sejak berhenti perang hingga 2022, dana pembangunan Aceh sudah lebih 200 triliun.

Elit-elit politik, birokrat, dan media massa coba membangun kepanikan bersama, dengan berkurangnya sekitar 4 triliun dana Otsus tiap tahun hingga 2027. Padahal selama ini, pengelolaan APBA kita selalu berakhir dengan cerita SiLPA, tak sanggup dihabiskan rata-rata nyaris 4 triliun juga.

Tapi sekarang, pemerintah punya lebih banyak alasan, mendramatisir keadaan. Rakyat diharap maklum, bila kemiskinan gagal ditekan. Soalnya kita, mulai kekurangan uang. Kekurangan uang dalam jumlah yang biasanya memang tak mampu kita habiskan.

Baca Juga:  Di Bawah Cahaya Bulan

Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, mengirimkan surat bersifat ‘segera,’ kepada Presiden Joko Widodo. Gubernur meminta Presiden berkenan, mengalokasikan Bantuan Khusus setara 2,25 persen plafon DAU Nasional. Biar sama dengan Papua. Ide ini satu tingkat lebh cerdas dari cara berpikir gubernur sebelumnya dan para politisi lokal.

Cara biasa memikirkan ini, Aceh harus mengemis ke pemerintah pusat. Minta dana otsus digandakan, jadi 2 persen lagi. UUPA karena itu, harus segera direvisi. Bahkan, jika itu berisiko Aceh kehilangan sejumlah kewenangan, yang telah ditetapkan dalam UUPA.

Tim Panitia Kerja Revisi UU nomor 11 tahun 2006 telah dibentuk, versi DPD RI. Gubernur Aceh telah menyampaikan surat tahun lalu, bernomor 188/22251 perihal Perubahan atas Undang-undang nomor 11 tahun 2006. Semuanya, untuk memperjuangkan angka 2 persen dana Otsus. Dan jika bisa, berlaku tanpa batas waktu. Selama-lamanya, sepanjang usia Republik Indonesia.

Penalaran manja ‘ala-ala Balita’ seperti itu terhitung kemunduran. Mengingat, UUPA tahun 2006 sendiri sudah menggunakan penalaran maju, membangun beberapa skenario kemandirian ekonomi Aceh di masa depan. Semangat berdiri di atas kaki sendiri senafas sebangun dengan kehendak menuntut lebih banyak wewenang atas kedaulatan mengurus diri sendiri. Penalaran mundur ini, bagai anak remaja yang menuntut hidupnya bebas mau kemana saja, tapi seluruh biaya hidupnya ditanggung orang tua.

Setidaknya, UUPA punya dua skenario menggantikan penghasilan Aceh dari dana Otsus pasca 2027. Skenario pasal 160, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) dan skenario pasal 192, zakat pengurang pajak penghasilan.

Keduanya menggunakan penalaran lebih fair mengkorelasikan relasi peningkatan wewenang berbanding lurus perbaikan kemandirian. Dalam makna, penghasilan membaik dan kemampuan mengelolanya semakin bagus (good governance).

Baca Juga:  Kampus dan Kampung, Mana Lebih Beradab?

Skenario BPMA cukup menjanjikan. Kalau migas berada di area 0-12 mil laut, Aceh dapat 70 persen sementara provinsi lain hanya dapat 30 persen. Jika di atas 12 mil- 200 mil laut, Aceh dapat 30 persen saat provinsi lain dapat 0 persen.

Pada kuartal pertama 2022, BPMA melaporkan angka pendapatan negara dari minyak dan gas bumi Aceh sebesar USD2,74 juta. Itu dari produksi migas sebesar 22.106 barel minyak per hari. Keberhasilan tersebut didorong oleh aktivitas sumur-sumur gas bumi di Blok A Aceh.

Dengan penemuan sumur-sumur migas baru di beberapa lokasi lepas pantai laut kita, masa depan penghasilan Aceh mestinya mencerahkan. Perusahaan raksasa migas, Premier Oil, baru menemukan harta karun migas di Blok Andaman II yang terletak di 150 km lepas pantai Aceh. Berdasarkan pengujian, sumur mengalirkan gas sebesar 27 juta kaki kubik per hari.

Beberapa bulan sebelumnya kabar baik serupa diumumkan ke publik. Tiga perusahaan migas raksasa, Repsol, Premier Oil, dan Mubadala Petroleum memulai investasi eksplorasi migas di lepas pantai Bireuen, Pidie Jaya, dan Pidie. Perkiraan cadangan migasnya melebihi jumlah yang ditemukan Exxon Mobile di wilayah Arun tahun 70-an.

Data-data ini semua tidak mengarahkan Aceh berpikir jadi pengemis dana Otsus seumur masa. Apalagi dengan cara menempatkan UUPA terpapar risiko diobrak abrik kembali oleh kekuatan politik Jakarta, yang belakangan punya tendensi sentralistik.

Dari sana kita bergerak ke skenario kemandirian kedua, zakat pengurang pajak penghasilan. Gubernur Aceh periode 2012-2017, Zaini Abdullah, pernah menyurati Presiden Jokowi dengan Nomor 451.12/16281 tanggal 15 Juli 2015. Melalui surat satu halaman itu, gubernur menyampaikan bahwa sebagai bentuk pemenuhan otonomi khusus Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam, pengelolaan zakat dijadikan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Aceh dan Pendapatan Asli Kab/Kota telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) huruf d UUPA yang pengelolaannya dilakukan oleh Baitul Mal.

Baca Juga:  Badan Mahasiswa dan Mental Guru Mereka

Mengikut laporan kementrian keuangan 2019, realisasi penerimaan pajak dari Aceh ke pemerintah pusat naik, dari tahun 2018 sebesar 4,26 triliun menjadi 4,60 triliun pada tahun 2019. Jika ratusan perusahaan pertambangan dan perkebunan di Aceh diwajibkan menyetor zakat pengurang pajak penghasilan, maka pendapatan Aceh akan meningkat tajam.

Sayangnya, Pemerintah Aceh tidak mau memberi perhatian lebih terkait skema ini, sehingga benturan dengan UU Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak penghasilan dapat diatasi. Para pengusaha dan kompeni-kompeni raksasa pun senang-senang saja. Bukan hanya tidak memberi beban ganda (zakat dan pajak), tapi juga untuk sebagian pengusaha muslim, penyetoran pajak milyaran rupiah dari penghasilan mereka akan menciptakan ketenangan batin tersendiri.

Mereka dapat menyetor 20 persen saja dari kewajiban pajak penghasilan dari usaha di Aceh, dalam bentuk zakat (bagi muslim) atau infak (bagi non-muslim), itu dapat mendongkat jumlah dana kita mengentaskan kemiskinan. Saat bersamaan, kewajiban pajak yang harus disetor ke negara juga berkurang.

Dengan begitu, kekhususan Syariat Islam Aceh mulai terasa kegunaannya, selain menimbulkan kesengsaraan panjang, mencambuk rakyat jelata!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.