Cegah Mafia Tanah, Kajari Beri Penyuluhan Hukum Personil Polres Gayo Lues

Berfoto bersama usai menyelenggarakan penyuluhan hukum di Aula Adhi Pradana Polres Gayo Lues, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Senin (20/05/ 2024) sekira pukul 10.00 WIB. Foto Ist
Bagikan:

Ismail Fahmi menyebutkan, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang kategori berat atau kompleks terindikasi terdapat keterlibatan mafia tanah di dalamnya.

Jurnalis : Magfirah

ANTARAN|BLANGKEJEREN – Dalam rangkah pencegahan mafia tanah, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Gayo Lues, Ismail Fahmi SH memberikan penyuluhan hukum kepada personil Polres Gayo Lues. Penyuluhan berlangsung di Aula Adhi Pradana Polres Gayo Lues, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, Senin (20/05/ 2024) sekira pukul 10.00 WIB.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kapolres Gayo Lues AKBP Setiawan Eko Prasetya, S.H., S.I.K. dihadiri Kajari Gayo Lues, Ismail Fahmi, S.H.- Kepala Kantor Pertanahan Gayo Lues diwakili Plt. Kasi Penanganan dan Pengendalian Sengketa, Bayu Setyawan, S.H.

Baca Juga:  Kapolres Subulussalam Bagikan Daging Meugang

Ismail Fahmi menyebutkan, sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang kategori berat atau kompleks terindikasi terdapat keterlibatan mafia tanah di dalamnya.

Indikasinya adalah meskipun telah diperoleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van qewijsde), tetapi Kementrian ATR/BPN mengetahui secara pasti bahwa atas hak tersebut tidak benar.

Menurutnya, modus-modus mafia tanah yang paling lazim yang perlu diketahui masyarakat yakni pemalsuan dokumen (atas hak), pendudukan (penguasaan fisik) secara ilegal atau tanpa hak di atas tanah milik orang lain, baik yang sudah berakhir maupun yang masih berlaku haknya.

“Para mafia tanah tak sedikit menggunakan strategi mencari legalitas di pengadilan, selanjutnya kejahatan berupa penggelapan dan penipuan,” terangnya.

Baca Juga:  Peringatan Hari Lahir Pancasila di Abdya Berlangsung Khidmat

Modus pemalsuan kuasa pengurusan hak atas tanah, lanjutnya, merubah atau memindahkan atau menghilangkan patok tanda batas tanah.

Ismail mengatakan, guna Penyelesaian sengketa tanah non litigasi jalur ini dapat digunakan dengan mengajukan pengaduan masyarakat baik pribadi atau melalui kuasa hukum. Pengaduan tersebut diajukan BPN setempat.

“Sengketa yang dapat diselesaikan oleh BPN adalah terkait dengan kesalahan dalam prosedur administratif, namun jika pengaduan tidak masuk dalam kewenangan BPN maka proses penyelesaian melalui mediasi di BPN setempat,” terangnya.

Selain pengaduan dan mediasi, lanjutnya, dapat juga menempuh jalur Badan Peradilan, yaitu diajukan ke Pengadilan secara perdata. Pada umumnya sengketa pertanahan dapat diajukan ke pengadilan, baik dalam lingkup peradilan umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga:  YARA dan PWI Teken MoU Bantuan dan Pendidikan Hukum

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gayo Lues yang diwakili Plt. Kasi Penanganan dan Pengendalian Sengketa, Bayu Setyawan, S.H. dalam pemaparannya menyampaikan beberapa hal diantaranya,
Pembidangan dan pokok bahasan hukum agraria meliputi Hukum agraria perdata (keperdataan).

“Ialah keseluruhan dari ketentuan hukum yang bersumber pada hak perseorangan dan badan hukum yang memperbolehkan, mewajibkan, melarang diperlakukan perbuatan hukum yang berhubungan dengan tanah (objeknya) contohnya : jual beli, hak atas tanah sebagai jaminan hutang (hak tanggungan), pewarisan,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.