Di G7, Menteri LHK Suarakan Negara Berkembang Untuk Pendanaan Iklim

Pertemuan tingkat Menteri Forum Multilateral G7, Kamis (26/05/2022). Foto KLHK
Bagikan:

ANTARANNEWS.COM,JAKARTA – Dalam beberapa sesi di pertemuan tingkat Menteri Forum Multilateral G7, Kamis (26/05/2022), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya menerangkan berbagai upaya Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim.

“Dalam kaitan pengendalian perubahan iklim, Indonesia memperhitungkan aksi adaptasi yang sama pentingnya dengan mitigasi sebagaimana tercermin dalam NDC dan LTS-LCCR 2050 kami yang telah diperbarui, dapat mencapai target menuju Net-Zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat,” ungkap Menteri Siti sebagaimana dikutip dari Facebook resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Baca Juga:  Mahasiswi USK Asal Manggeng Juara Kaligrafi MTQM Nasional di Jawa Timur

Menteri Siti menyakinkan kepada para Menteri lain bahwa berbagai kebijakan pada sektor energi dan kehutanan yang merupakan kontributor utama emisi GRK di Indonesia, dapat mencapai target tersebut.

Kebijakan yang disampaikan Menteri Siti antara lain penghapusan dini penggunaan batubara pada pembangkit listrik, serta agenda FOLU Net Sink 2030 Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut, ditegaskan Menteri Siti telah dirancang dengan hati-hati dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

“Indonesia telah membuat komitmen yang kuat untuk memulihkan lahan terdegradasi melalui FOLU Net Sink yang mana pada 2030, tingkat penyerapan sektor kehutanan di Indonesia akan sama dengan atau bahkan lebih tinggi daripada tingkat emisi yang dihasilkan,” terang Menteri Siti.

Baca Juga:  Saat Bertemu Menteri Pertanian RI, Pj Bupati Laporkan Kondisi Pertanian dan Perkebunan Bener Meriah

Menteri Siti menerangkan lebih lanjut bahwa FOLU Net Sink 2030 dibangun di atas dasar pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan kebijakan dan kerja sama internasional selama tujuh tahun terakhir.

Pengalaman Indonesia dimaksud antara lain adalah upaya mengendalikan kebakaran hutan, pengelolaan lahan gambut, moratorium permanen untuk izin baru di hutan primer dan lahan gambut, konservasi tanah dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan dan lahan, partisipasi masyarakat, dan penegakan hukum.

Baca Juga:  Ini Harga TBS di Aceh Selatan Bulan April 2023

“Indonesia saat ini mengidentifikasi sumber pendanaan untuk menerapkan kebijakan ini dengan menciptakan instrumen keuangan inovatif seperti Green Sukuk dan Green Bonds dan pengembangan carbon pricing. bagaimanapun, dari pandangan bahwa investasi swasta juga diperlukan untuk mendukung upaya ini,” ungkap Menteri Siti.

Guna mencapai target global untuk mengurangi emisi, efisiensi sumber daya dan ekonomi berkelanjutan, Indonesia mendorong negara-negara G7 untuk memberikan contoh, dan memimpin dalam bekerja bersama untuk mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.