Diduga Ada Permainan Harga, YARA Minta Pengawasan Pupuk Bersubsidi Dioptimalkan

Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Selatan, Suhaimi N SH
Bagikan:

“Pengawasan pupuk bersubsidi di Abdya ini terkesan lemah dan harus dioptimalkan agar para pengecer atau kios penyalur tidak menjual dengar harga sesuka hati,” katanya.

Jurnalis : Agus

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE-Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya (Abdya) dan Aceh Selatan, Suhaimi N SH, Rabu (19/10) menduga penjualan pupuk bersubsidi di kabupaten setempat kerap dimainkan dan masih melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah. Kondisi itu terjadi akibat lemahnya pengawasan oleh instansi terkait.

“Pengawasan pupuk bersubsidi di Abdya ini terkesan lemah dan harus dioptimalkan agar para pengecer atau kios penyalur tidak menjual dengar harga sesuka hati,” katanya.

Baca Juga:  Terkait Balon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan, KPA Lhok Tapaktuan Tunggu Instruksi Komando Pusat

Ditambahkan, harga HET pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp130 ribu/karung isi 50 kilogram, dan pupuk jenis urea Rp115 ribu/ karung isi 50 kg.

Namun, fakta di lapangan dan laporan dari masyarakat petani masih ada oknum pengecer yang menjual hingga Rp 200 ribu/karung untuk jenis NPK dan Rp150 ribu/karung jenis urea. Hal ini tentu sangat merugikan petani selaku penerima manfaat.

Padahal sejak awal program subsidi pupuk ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat petani yang secara umum kurang mampu. Akan tetapi, kondisi itu dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tertentu untuk meraup keuntungan lebih dari masyarakat petani.

Baca Juga:  Kesurupan, Seorang Pria Bacok Istri di Gegarang

Dia menegaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari petani, ada sejumlah wilayah di Abdya ada oknum pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Selain itu, masyarakat petani juga terkesan dipaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga Rp10.000 per kilogram meski itu tidak banyak.

“Penjualan pupuk bersubsidi itu di paketkan dengan pupuk non subsidi. Misalnya, jika petani ingin membeli pupuk NPK Phonska, petani harus membeli pupuk nonsubsidi jenis tertentu. Kalau tidak, pupuk NPK Phonska tidak diberikan,” tuturnya.

Baca Juga:  Lantik 2 Keuchik Di Kabupaten Aceh Jaya, Ini Arahan Dr Nurdin

Dia berharap kepada pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum untuk memberikan sanksi kepada para oknum pengecer nakal yang menjual pupuk bersubsidi karena tidak sesuai ketentuan pemerintah.

Menurutnya, hal itu sangat penting karena menyangkut dengan kemakmuran masyarakat petani yang selalu menjadi korban dan selalu dirugikan. “Kejadian ini bukan kali pertama terjadi, bahkan hampir setiap tahun kasus seperti ini ada dan yang menjadi korban tetap petani,” tutupnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.