Direktur LBH-JKA : Pasal Yang Dibatalkan MK Tidak Dapat Diterapkan Lagi

Muhammad Nasir SH MH, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA). ANTARAN / foto ist
Bagikan:

“Jadi apa yang disampaikan oleh pendemo (aksi tuntut cabut izin PT BMU – red) telah sesuai aturan hukum yang berlaku,” sebut Muhammad Nasir SH MH. 

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Dua warga Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan dilaporkan, pasca aksi damai yang dilakukan warga Kecamatan Kluet Tengah, Kabupaten Aceh Selatan yang tergabung dalam Satuan Pemuda Kluet Tengah (SAPA Kluet) pada 17 Agustus 2023 lalu di halaman kantor Camat setempat.

Seperti yang diketahui, aksi yang dilakukan warga Kecamatan tempo hari tersebut, menuntut cabut izin perusahan tambang PT Beri Mineral Utama (BMU) yang berada di Gampong Simpang Tiga, Kecamatan Kluet Tengah.

Dua warga Kecamatan Kluet Tengah, yakni Sutrisno dan Jumra Adina dilaporkan atas dugaan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan yang diadukan oleh Hj Latifah Hanum selalu Direktur PT Beri Mineral Utama (BMU).

Baca Juga:  14 Pejabat Eselon II di Aceh Tenggara Ikuti Uji Kompetensi

Atas aduan itu, kedua warga Kecamatan Kluet Tengah tersebut diberikan surat panggilan dari Polres Aceh Selatan dengan Nomor B/49/VIII/RES.1.24/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang ditujukan untuk Jumra dan surat panggilan Nomor B/50/VIII/RES.1.24/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang ditujukan untuk Sutrisno.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jendela Keadilan Aceh (LBH-JKA), Muhammad Nasir SH MH, kepada antaran menyebutkan, masyarakat dalam hal menyampaikan pendapat dimuka umum telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Baca Juga:  Abu H Muhammad Ja'far Amja Apresiasi Wisuda Perdana Santri Ma'had Aly Syekh Muda Waly Al-Khalidy

“Jadi apa yang disampaikan oleh pendemo (aksi tuntut cabut izin PT BMU-red) telah sesuai aturan hukum yang berlaku,” sebut Muhammad Nasir SH MH, Alumnus Magister Hukum Abulyatama itu, kepada antaran, Minggu (20/08/2023).

Terkait pasal yang dikenakan, pasal 335 Ayat (1) ke 1, Muhammad Nasir juga mengatakan, itu telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan putusan Nomor: 1/PUU-XI/2013 karena menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Lebih lanjut, Muhammad Nasir, pasal yang telah dibatalkan oleh MK, maka secara hukum tidak dapat diterapkan lagi. Semestinya jangan pendemo yang harus dipanggil tapi pemilik perusahaan kenapa perusahaannya didemo oleh masyarakat.

“Apa yang diperjuangkan oleh pendemo bukan untuk kepentingan pribadinya, tapi untuk kepentingan masyarakat Menggamat khususnya dan Aceh umumnya agar sumber daya alam tidak terkuras dan terjaga. Saya pikir masyarakat Menggamat tidak butuh tambang, mereka sudah cukup hidup dengan hasil kebun, pertanian dan yang lainnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Tidak Hadiri Pembahasan RAPBA 2024, DPRA Desak Presiden Copot Pj Gubernur Aceh

Muhammad Nasir juga mengatakan, jika aktivitas pertambangan (PT BMU-red) diduga merusak lingkungan, masyarakat boleh melaporkan ke aparat penegak hukum di Polres, Polda dan Mabes Polri.

“Untuk diselidiki kemungkinan terjadinya tindak pidana lingkungan. Dan masyarakat boleh juga melaporkan ke KPK kemungkinan terjadinya dugaan pidana korupsi terkait perizinan tambang, agar persoalan tambang di Aceh Selatan ini mendapatkan atensi atau perhatian dari KPK,” demikian pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.