DPRK Sahkan Empat Rancangan Qanun Tahun 2023

Suasana saat Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II, di Gedung Dewan, Selasa (25/07/2023). ANTARAN / Didit Arjuna
Bagikan:

Jurnalis : Didit Arjuna 

ANTARAN|SUKA MAKMUE – DPRK Nagan Raya sahkan empat Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Nagan Raya tahun 2023 dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan II, di Gedung Dewan, Selasa (25/07/2023).

Pengesahan keempat raqan tersebut ditandai dengan penandatangan berita acara persetujuan bersama antara eksekutif dan legislatif.

Rapat dipimpin Ketua DPRK, Jonniadi SE, didampingi para Wakil Ketua, Dedy Irmayanda SP.,MM dan Hj Puji Hartini ST.,MM, dihadiri 20 orang dari 25 anggota dewan.

Sebelumnya, tiga fraksi DPRK menyampaikan pendapat akhir terhadap lima Raqan Program Legislasi Prioritas tahun 2022.

Fraksi Partai Demokrat (PD) melalui juru bicara, Zahara Hasma, SP, menyampaikan supaya Pemkab Nagan Raya serius dan segera mendapatkan pengesahan yang nantinya dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya raqan ini.

“Sehingga, mampu merespon kebutuhan terhadap regulasi dan memenuhi suatu payung hukum terhadap suatu persoalan yang berkembang dalam masyarakat,” ujarnya.

Baca Juga:  Saat Pelantikan Direktur Poltas, Ini Pesan Bupati Aceh Selatan

Selanjutnya, Fraksi Golkar Sira (GS) dengan juru bicara Sarimin, berpesan kepada Pj Bupati agar qanun-qanun yang telah disahkan nantinya diharapkan mampu memberi jaminan bagi lahirnya perencanaan dan arah kebijakan daerah yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

“Sehingga, pemerintah akan mampu mempercepat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sesuai harapan kita semua, serta mampu meningkatkan dan memperkuat tata organisasi pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal kepada masyarakat,” katanya.

Kemudian, Ayu Sri Dewi dari Fraksi Aceh Raya Bersama (ARB) menyampaikan kepada Pj Bupati untuk memperjelas bahwa raqan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) yang belum tuntas dibahas.

“Artinya, qanun tersebut belum dapat disahkan serta meminta Pj Bupati Nagan Raya untuk menjalankan dengan serius yang telah dibahas pihak legislatif dan eksekutif bila sudah mendapat persetujuan Biro Hukum Pemerintah Aceh,” jelasnya.

Baca Juga:  "Digerebek Warga", Keuchik Di Aceh Selatan Dimosi Tak Percaya  

Rapat Paripurna diskor 15 menit untuk mengambil kesepakatan dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan. Kemudian, rapat dilanjutkan dengan pembacaan hasil persetujuan bersama oleh Sekretaris Dewan, Said Azman SH, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Pj Bupati dan pimpinan DPRK.

Selesai Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi Dewan dilanjutkan Rapat Paripurna Penutupan dengan agenda penyampaian sambutan Pj Bupati, Fitriany Farhas, AP, SSos.,MSi.

Rapat dipimpin Wakil Ketua II, Hj Puji Hartini, didampingi Ketua, Jonniadi dan Wakil Ketua I, Dedy Irmayanda.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Fitriany Farhas mengatakan, melalui forum tersebut dirinya menyampaikan informasi penjelasan kelembagaan DPRK Nagan Raya, bahwa ada empat raqan yang di usulkan dalam rencana program legislasi Kabupaten Nagan Raya tahun 2022 yang di tetapkan dalam keputusan DPRK Nagan Raya.

Baca Juga:  Ratusan Peserta Ikuti Tahfidz Camp 4 MTsN 1 Abdya

Adapun keempat raqan yang disahkan sebagai berikut, Raqan tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Raqan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Raqan tentang Pemilihan Keuchik Serentak. Raqan tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Nagan Raya tahun 2022-2025.

“Setelah kita tandatangani bersama, rancangan qanun ini nantinya akan kita bawa ke Gubernur Aceh melalui Biro Hukum Sekretariat Provinsi Aceh untuk mendapatkan nomor register dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan terakhir diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya,” jelas Pj Bupati Fitriany Farhas.

Turut hadir Forkopimda, pengurus MPD, MAA, MPU, Sekda, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala SKPK, Kabag Setdakab, Camat serta undangan lainnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.