DPRK Subulussalam Suarakan Hak Interpelasi

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Subulussalam, Dedy B
Bagikan:

Dikatakan, empat anggota DPRK lain menyampaikan pendapat desakan untuk digelar hak interpelasi pada kesempatan serupa mempunyai tuntutan yang sama, meskipun ada sedikit beda alasan.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN|SUBULUSSALAM – DPRK Subulussalam mendesak disuarakan hak interpelasi kepada Wali Kota Subulussalam. Desakan hak interpelasi menyusul usulan Anggota DPRK, Dolly S Cibro saat berlangsung Rapat Paripurna DPRK Subulussalam dalam Rangka Penyampaian Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam (APBK) Tahun Anggaran 2024 yang sempat memanas di Gedung DPRK Subulussalam, Rabu (17/1/2024).

Baca Juga:  Tradisi Pedang Pora Warnai Wisuda Purna Bhakti Personil Polres Aceh Selatan

Diketahui, hak interpelasi adalah hak DPR meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sejumlah anggota DPRK, Bahagia Maha, Dolly S. Cibro, Salehati, Dedy B dan Hariansyah secara bergantian menyampaikan pendapat pada lanjutan Sidang Paripurna DPRK Subulussalam, dipimpin Wakil Ketua, Fajri Munthe, Kamis (18/1/2024).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRK Subulussalam, Dedy B dikonfirmasi melalui WA-nya, Jumat (19/1/2024) berpesan, empat alasan PKS sepakat disampaikan hak interpelasi, yakni Pemerintahan Bintang – Salmaza (Bisa) dinilai gagal dalam pencapaian visi dan misi janji kampanye yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Subulussalam.

Baca Juga:  Longsor, Akses Jalan Nasional Asel-Abdya Terancam Lumpuh

Lalu, pelayanan dasar yang diberikan Bisa kepada masyarakat buruk. Wali kota disebut telah menyalahgunakan kekuasaan pada kasus Sengketa Pemilihan Kepala Kampong Makmur Jaya, Kecamatan Simpang Kiri.

Sementara gerakan unjuk rasa, demo sejumlah komponen masyarakat terjadi berulang sebagai bentuk protes atas ketidakmampuan Bisa dalam tata kelola keuangan, salah satu alasan lain perlu dilakukan hak interpelasi itu.

Dikatakan, empat anggota DPRK lain menyampaikan pendapat desakan untuk digelar hak interpelasi pada kesempatan serupa mempunyai tuntutan yang sama, meskipun ada sedikit beda alasan.”Tuntutan sama, alasan sedikit beda,” pesan Dedy.(*)

Baca Juga:  350 Ha Persawahan Terancam Kering, Dandim Aceh Selatan Operasikan Pompa Air di Labuhanhaji Barat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.