DPRK Usul Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Abdya

Suasana rapat paripurna pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2017-2022, Kamis (14/7/2022).ANTARAN/ALFIYAH ZAMZAM
Bagikan:

Jurnalis : Alfiyah Zamzam

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (14/7/2022), menggelar sidang paripurna usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2017-2022, yang akan berakhir pada 14 Agustus 2022 mendatang.

Dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua II DPRK Abdya, Hendra Fadhli SH, didampingi Wakil Ketua I, Syaripuddin hari itu, pimpinan sidang mengatakan, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana tertuang dalam surat edaran Kemendagri nomor 131/2188/2022, tertanggal 24 Maret 2012, tentang pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022.

Baca Juga:  Bupati Tgk Amran Buka Secara Resmi Festival Pesona Barat Selatan Tahun 2022

“Maka dari itu, pelaksanaan agenda DPRK Abdya, merupakan salah satu tugas dewan yang sama halnya seperti pelaksanaan rapat paripurna, dalam rangka penetapan calon bupati dan wakil bupati terpilih tahun 2017 yang lalu,” ungkapnya.

Hendra menambahkan, pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, juga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 154 Ayat (1) huruf E undang-undang Nomor 23 tahun 2014 dan Pasal 23 huruf E peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018.

Baca Juga:  Forum Keuchik di Abdya Minta Kilan Padi Modern Dikelola BUMDesMa

Dimana salah satu tugas dan kewenangan DPRK adalah, melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, yang kemudian diusul kepada Mendagri melalui Gubernur, selaku wakil Pemerintah Pusat, untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

“Selanjutnya, sebagaimana pada pasal 78 ayat (2) huruf A undang-undang nomor 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah yang menjelaskan bahwa, bupati dan wakil bupati dapat diberhentikan karena berakhir masa jabatannya, akan tetapi yang menjadi rujukan rapat paripurna hari ini, sesuai undang-undang pada pasal 48 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh,” urai Hendra Fadhli.(*)

Baca Juga:  Pemkab Abdya Gelar Pemilihan 20 Imuem Mukim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.