Dukung Program JKN, Pemkab Abdya Terima UHC Award Dari BPJS Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (14/3/2023) dijadwalkan menerima Universal Health Coverage (UHC) awards dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara live.
Bagikan:

“Khusus Abdya terdapat 18 FKTP yang terdiri dari 13 puskesmas, 2 klinik TNI/POLRI dan 3 Dokter Praktik Perorangan (DPP), juga terdapat 1 FKRTL yang bekerjasama untuk melayani peserta JKN,” sebutnya.

Jurnalis : Agus

ANTARAN|BLANGPIDIE – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Selasa (14/3/2023) dijadwalkan menerima Universal Health Coverage (UHC) awards dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan secara live. Hal itu disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, Meri Lestari S.Farm. Apt.MKes. AAK, Rabu (13/3/2023) kepada wartawan.

Dijelaskan, UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bermutu dengan biaya terjangkau.

Cakupan kesehatan semesta bukan hanya pencapaian jumlah orang yang dicakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Semua orang akan memiliki akses ke berbagai layanan kesehatan berkualitas yang mereka butuhkan, kapan dan dimana mereka membutuhkannya, tanpa kesulitan keuangan.

Baca Juga:  Gayo Lues Siap Jadi Tuan Rumah PON Pacuan Kuda

“Cita-cita Program JKN saat ini, dalam mencapai cakupan kesehatan universal sudah mulai nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia termasuk di Abdya,” ujarnya.

Seperti yang diketahui sebelumnya BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh membawahi 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Simeulue.

Hingga 31 Desember 2022 terdapat 104 fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Meulaboh, terdiri dari 97 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 9 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

“Khusus Abdya terdapat 18 FKTP yang terdiri dari 13 puskesmas, 2 klinik TNI/POLRI dan 3 Dokter Praktik Perorangan (DPP), juga terdapat 1 FKRTL yang bekerjasama untuk melayani peserta JKN,” sebutnya.

Bahkan, hingga Desember 2022 realisasi biaya pelayanan kesehatan di FKTP sebesar Rp. 13.551.072.592 dan di FKRTL sebesar Rp. 65.089.911.542 pada Kabupaten Abdya.

Baca Juga:  Terkait Pelanggaran Syariat, Ini Pernyataan Sikap MPU Aceh Selatan

Selain itu, dia juga menjelaskan bahwa untuk mengakses layanan Program JKN, peserta dapat memanfaatkan digitalisasi seperti PANDAWA (pelayanan administrasi melalui whatsapps) yang dapat diakses oleh peserta melalui nomor 08118165165, Chika (Chat Assistant JKN) yang juga diakses melalui beberapa aplikasi media sosial BPJS seperti Facebook Messenger di facebook/BPJS Kesehatan RI, aplikasi pesan Telegram di @Chika_BPJSKesehatan_bot, serta aplikasi WhatsApp di nomor 08118750400 dan Mobile JKN yang dapat diunduh pada playstore/Appstore.

Peserta JKN juga dapat memperoleh informasi dan pengaduan melalui petugas pemberi informasi dan penanganan pengaduan (PPIP) yang berada di puskesmas dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sejak tahun 2014, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk membentuk suatu sistem jaminan kesehatan yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Aceh menjadi provinsi pertama yang UHC di Indonesia serta komitmen Kabupaten Abdya dalam penyelenggaraan program JKN.

Baca Juga:  Gubernur Aceh Lantik Cut Syazalisma Jadi Pj Bupati Aceh Selatan

“Semoga dengan mendapatkan UHC Award ini, Pemkab Abdya dapat terus meningkatan mutu layanan kesehatan kepada masyarakat,” harapnya.

Pencapaian UHC melalui Program JKN dilakukan agar pembiayaan kesehatan dapat dikendalikan sehingga keterjaminan pembiayaan kesehatan menjadi pasti dan terus menerus tersedia yang pada akhirnya tercapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Lebih lanjut dia menambahkan, pelaksanaan Program JKN sudah hampir satu dekade, begitu banyak perkembangan keberhasilan serta permasalahan yang dihadapi di lapangan. Berbicara tentang UHC, tidak sebatas pada penduduk yang sudah menjadi peserta program JKN saja, tetapi yang lebih penting adanya peningkatan akses peserta terhadap pelayanan kesehatan yang mampu menjadi perlindungan saat peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.

“Oleh sebab itu BPJS Kesehatan terus meningkatkan mutu layanan demi memberikan kemudahan bagi peserta,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.