Dungu di Musim Banjir

Ilustrator: Idrus Bin Harun
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Laman berita media massa di Aceh seminggu terakhir penuh dengan cerita banjir. Banjir dimana-mana, terparah di Aceh Tamiang. Melumpuhkan transportasi rute darat Aceh-Medan satu pekan. Meski ini banjir langganan tiap akhir tahun, cara penanganannya seakan ini banjir pertama sekali terjadi. Pemerintah masih kalang kabut dan kocar kacir dalam memberikan respon darurat.

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) memberitahukan awak media, sedikitnya 63.367 orang mengalami dampak banjir Aceh Tamiang. Mereka tersebar di 141 kampung. Dimana 23.380 jiwa diantaranya harus mengungsi.

Seorang anggota tim respon emergensi Yayasan Geutanyoe, Datok Sarboini menceritakan hasil pantauannya di lapangan. Hingga hari ke tujuh banjir di Aceh Tamiang, masih terdapat 25 titik pengungsian yang tidak tersedia dapur umum.

Itu menyulitkan distribusi bantuan pangan. Tanpa dapur umum, semua bantuan yang disalurkan menjadi milik pribadi. Bantuan Sembako dan air bersih yang disalurkan dalam jumlah terbatas karenanya, akan diperebutkan dengan sengit dan melahirkan gesekan-gesekan di kemp pengungsian.

Narasumber lain memberitahukan, Pj Gubernur Aceh yang turun lansung ke lokasi banjir kemarin sempat kesal dan merepet dengan ketidaksiapan pemerintah kabupaten setempat. Tim respon darurat dari BPBD kabupaten-kabupaten tetangga yang dikirim ke Aceh Tamiang, buru-buru memilih kembali ke kabupaten mereka masing-masing, setelah kecewa dengan pola penanganan Pemkab setempat yang acuh tak acuh.

Tampaknya, pos anggaran respon emergensi di APBK 2022 kabupaten itu sudah dihabiskan sebelum banjir besar ini terjadi. Sehingga dinas-dinas terkait tidak cukup termotivasi untuk memberi layanan terbaik mereka pada masyarakat terkena banjir. Alokasi anggaran respon darurat bencana harus cepat-cepat dihabiskan, mengingat masa kerja bupati dan wakil bupati setempat segera berakhir pada Desember 2022.

Baca Juga:  Afridawati Kembali Pimpin PMI Simeulue

Begitulah cara pemerintah berpikir dan bekerja setiap kali banjir terjadi. Dari bupati, kepala dinas atau kepala badan, hingga para pegawai mereka tanpa eselon, sangat terlatih menghitung berapa keuntungan dapat diperoleh dalam peristiwa banjir seperti ini. Tanpa kejelasan perhitungan keuntungan, dinas dan badan terkait akan ogah-ogahan melibatkan diri.

Bedakan dengan para petani di sana, mereka menghitung kerugian akibat gagal panen atau ketergangguan tanaman perkebunan dalam waktu lama. Sedikitnya, 4.703 hektar lahan tanaman padi terendam banjir di Aceh Tamiang saja, semuanya terancam gagal panen. Di samping, seluas 60 hektar jagung, 10 hektar Cabai, dan 5 hektar tanaman Bawang juga ikut terendam, berdasarkan laporan berbagai media massa.

Kalau kerugianya dihitung, maka mencapai 28 miliar rupiah lebih, mengikut perkiraan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan setempat. Itu belum dihitung dari kerugian akibat rumah dan aset-aset penghidupan lainnya yang rusak. Juga jumlah hewan ternak yang mati.

Angka kerugian bisa lebih dari 100 milyar rupiah jika ditotalkan semuanya, akibat dari lumpuhnya transportasi angkutan umum, macetnya angkutan barang yang menggunakan rute darat Aceh-Medan, dan ratusan ribu petani dan tenaga tani kebun tidak dapat bekerja dalam satu pekan terakhir.

Buruknya pola penanganan banjir Aceh Tamiang, meyakinkan kita Pemerintah Kabupaten itu tidak belajar apa-apa dari pengalaman banjir di tahun-tahun sebelumnya. Setiap tahun kabupaten itu, padahal pasti mengalami banjir. Bahkan banjir besar di tahun 2006 yang memberi pengalaman terpahit, tidak membuat mereka sedikit belajar memperbaiki cara menangani risiko banjir.

Banjir 2006 di Tamiang, mengakibatkan 46 orang meninggal dan 162 orang lainnya dinyatakan hilang, berdasarkan data resmi pemerintah setempat. Masyarakat menyebutkan sedikitnya 114 orang meninggal dunia. Pengalaman pahit ini tidak menyisakan pelajaran apa-apa.

Baca Juga:  Pj Bupati Dr Nurdin : Dayah Harus Aman dari Risiko Kebakaran

Pemerintah tidak, tapi masyarakat justru belajar. Pasca banjir 2006, beberapa masyarakat adat mukim di Tamiang mulai mengembangkan sistem peringatan dini banjir berbasis komunitas. Saya sendiri ikut melihat dari dekat proses itu yang dibangun oleh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) setempat. Beberapa mukim memanfaatkan modal sosial kekuatan adatnya mengurangi risiko banjir.

Kenyataan gagal belajar ini bukan sebatas menimpa pemerintah Aceh Tamiang. Begitpun Pemko dan Pemkab lainnya, bahkan Pemerintah Aceh sendiri tidak bertambah pandai memahami dan menangani banjir meskipun peristiwa itu berulang saban tahun.

Lebih sulit dimengerti, ratusan banjir dalam puluhan tahun terakhir tidak menambah percakapan baru dalam dunia komunitas keilmuan di kampus-kampus kita.

Setiap kali banjir, ada banyak keributan perbincangan sebab-sebab banjir terjadi. Biasanya dijelaskan secara teknis akibat curah hujan melebihi kemampuan sungai-sungai menampung, hingga meluap ke permukiman warga. Paling jauh, menghubungkan banjir dengan kebijakan pengundulan hutan atau alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit besar-besaran.

Meskipun pada batas tertentu, analisis seperti itu ada benarnya, tetapi itu bukan satu-satunya kemungkinan. Toh, banjir besar sudah terjadi di Aceh berulang kali berdasarkan catatan sejarawan sejak lebih seratus tahun lalu. Kita sudah mengalami banjir jauh-jauh hari sebelum rezim Orde Baru memulai proyek-proyek pengundulan hutan sejak tahun 70an.

Artinya, jikapun Aceh berhasil merestorasi hutan kembali seperti sebelum era Orba dan melakukan normalisasi sungai, itu bukan jaminan sama sekali banjir tak akan terjadi lagi. Pengembalian hutan dan pengerukan kedalaman sungai hanya dapat mengubah karakter ancaman banjirnya, mengurangi kemampuan daya merusaknya, dan memperpendek durasi lama bertahannya. Tetapi, banjir akan tetap terjadi dan terus akan berulang.

Baca Juga:  Dr Nurdin : Harus Ada Terobosan Model Baru Dalam Budidaya Nilam di Aceh Jaya

Fokus wacana publik dan kebijakan pembangunan mestinya diarahkan pada percakapan tentang risiko akibat banjir, bukan bagaimana menghilangkan banjir. Ide menghilangkan banjir bukan saja ilusi, tetapi melawan kehendak alam semesta yang membutuhkan banjir-banjir pada siklusnya demi merawat dirinya sendiri.

Perbincangan tentang risiko, pertama dan utama, sebelum hal-hal lainnya, adalah membincang kerentanan masyarakat manusia. Bencana bisa terjadi cukup bermodalkan kerentanan, bahkan jika tidak dapat dikenali ancamannya (hazard). Terbukti, kerentanan dapat membunuh banyak orang akibat kelaparan sepanjang sejarah manusia, bahkan tanpa ancaman apapun seperti perang atau konflik lainnya.

Keberadaan kerentanan jauh lebih fundamental, dibanding wujud ancaman, untuk menentukan besaran bencana. Jadi, mengapa perbincangan kerentanan sosial manusia diabaikan dari perbincangan publik, gara-gara keasikan membicarakan banjirnya.

Wacana publik, karena itu, menurut saya harus diarahkan pada pengenalan kerentanan secara mendalam dan menyeluruh ketika banjir dibicarakan dan ditangani. Kerentanan harus diketahui dalam rentang spektrum yang sangat luas. Tidak melulu terkait aspek fisik dan teknis ala-ala wacana engeneering yang mendominasi percakapan isu ini berabad lalu.

Jonatan Lassa (2006) dalam sebuah artikelnya mengingatkan dua hal, Pertama, perlunya komitmen lebih untuk mengerti proses-proses sosial yang berhubungan dengan peringatan dini banjir, khususnya pada tingkatan respon.

Kedua, perlunya pengurangan kerentanan secara berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan ekonomi dan pembangunan keadilan sosial jangka panjang. Keduanya tidak mampu ditampung dalam percakapan wacana bersifat teknis belaka.

Saat banjir berulang ratusan kali, cara kita membincangkannya tidak berubah, pola penanganan pemerintah ala pramuka, maka dalam kondisi itu apa yang bisa dilipatgandakan, selain kedunguan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.