GAM Terhalang, Syariat Menang Tampang

Foto Ilustrasi dari Google.
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Hari ini, orang-orang Aceh memperingati ulang tahun perdamaian. Merawat ingatan bersama, bahwa arah perjuangan revolusi telah diubah. 30 tahun usaha mendirikan negara merdeka, telah dihentikan pada hari bulan ini, 17 tahun yang lalu. Tak merdeka tak apa. Toh damai ini dimulai dengan keyakinan, citra kedaulatan tak pernah lekang di mental, selalu dikejar, sejauh batas yang dapat diraih.

Kenyataannya agak berbeda. Setelah melalui tiga kali Pemilu dan Pilkada, Aceh bergerak ke arah terbalik. Alih-alih berjalan mendekati imajinasi kedaulatan yang diajarkan GAM, malah mengarah ke cita-cita kesyariatan atau islamisasi ruang publik. Itu padahal, ide dasar DI/TII Abu Daud Beureueh, tokoh yang paling sering dikritik dan disalahkan para pendakwah GAM, sepanjang konflik perang berlansung.

Apakah ini pertanda, elit-elit GAM para penghasut keburukan Abu Daud Beureueh mulai kualat? Dulu, mengkampanye-hitamkan pilihan politik pemimpin DI/TII, sekarang memenangkan ide-ide mereka.

Memang, bukan berarti pula, gagasan kedaulatan GAM harus selalu diletakan berhadap-hadapan dengan ide kesyariatan DI/TII. Hasan Tiro sendiri- merujuk Haikal Afifa, pendiri Mesium Teungku Hasan Muhammad Ditiro- pernah menerjemahkan buku Assiyasatu As-syar’iah (politik Syariah) karya Ulama Al-Azhar Mesir, Prof. Abdul Wahab Khallaf. Diterbitkan versi bahasa Indonesia pada tahun 1947, dengan judul Dasar Negara Islam. Dalam kata pengantarnya, Tiro, menunjukan dukungannya pada pemikiran politik Islam.

Tapi bahwa, agenda-agenda utama GAM membangun Aceh setelah Perdamaian Helsinki, tidak termasuk di dalamnya formalisasi hukum Syariat. Sebagai organisasi pembebasan nasional, GAM telah sejak awal mendasarkan gerakan politiknya berbasis doktrin kebangsaan. Bukan mewujudkan negeri Syariat, yang diasaskan pada islamisme.

Agenda GAM terlihat sangat jelas dalam susunan naskah MoU Helsinki. Halaman-halaman Perjanjian Damai itu, menceritakan tiga agenda utama politik GAM. Pertama, keadilan ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya alam Aceh, kedua, kebebasan aktualisasi kebudayaan dan identitas politik Aceh, dan ketiga, kedaulatan mengurus urusan publik Aceh.

Baca Juga:  Uji Kompetensi Wartawan Angkatan XV Berakhir, 10 Orang Belum Kompeten

17 tahun berdamai, ketiga-tiganya macet. Taroklah ada sedikit kemajuan pada agenda kedua. Aktualiasi identitas politik Aceh, dalam bentuk Qanun Bendera, Himne, dan Lambang Aceh. Itupun, polemik bendera tampak tidak ada habisnya. Bulan Bintang kah atau Alam Peudeung? Jadi bahan gorengan nyaris pasti, dikocok tiap akhir tahun, menjelang 4 Desember.

Bandingkan dengan Qanun-qanun Syariat. Lancar sentosa. Pemerintah pusat selalu rela. Aceh boleh sebeda mungkin, seistimewa mungkin, dan semelawan mungkin. Selama disuarakan atas nama Syariat. Agenda pengendalian ruang publik dengan aturan-aturan Syariat mengalami kemajuan pesat. Menuntaskan dendam lama, imajinasi bernegara Islam ala Piagam Jakarta.

Perda Aceh boleh memberi hukuman badan (cambuk) kepada pelaku pidana, bahkan jika jenis pidana itu tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia. Aceh diberi kuasa mengusir perbankan konvensional atas nama Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Itu belum seberapa. Aceh bahkan diberi izin melawan kebebasan berkeyakinan yang dijamin konstitusi Indonesia. Qanun Perlindungan Akidah memberi kuasa Mahkmah Syar’iah mempidanakan setiap orang dengan sengaja keluar dari agama nenek moyang mereka, Islam.

Tidak dapat diragukan. Itu semua bukti, bahwa kelompok intelektual Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry lebih efektif mengisi ruang-ruang yang dibuka sejak perjanjian damai dimulai. Dalam satu setengah dekade terakhir, mereka melampaui elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. Bahkan mengalahkan efektifitas partai-partai politik lokal, komunitas dayah dan GAM dalam memajukan gagasan menjadi kebijakan (qanun, pergub, dan sejenisnya).

Sebagian besar kandungan qanun Syariat dipengaruhi kelompok intelektual Ar-Raniry. Mereka juga mengendalikan Dinas Syariat Islam Aceh, sebagai wadah eksekusi pikiran-pikiran yang berkembang di meja-meja diskusi. Sejak Alyasa’ Abubakar, Rusydi Ali Muhammad, Syahrizal Abbas, hingga EMK. Alidar, semua kepala Dinas Syariat Islam Aceh datang dari poros Ar-Raniry. Munawar Jalil, satu-satunya pengecualian.

Baca Juga:  Bupati Buka Bazar Produk Unggulan dan Kuliner UMKM Aceh Selatan

Kerja-kerja membangun narasi dan regulasi Syariat pasca damai, menjadi kebanggaan bersama Ar-Raniry. Beberapa suara kritis, juga kedengaran sayup-sayup dari kampus yang sama. Jumlah mereka sangat kecil. Kecuali suara kritik terbaru, itu yang agak mengejutkan. Karena disampaikan oleh rektornya yang baru terpilih masih dalam hitungan minggu. Rektor Mujiburahman menilai, pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah gagal.

Itu sama saja dengan mengatakan, poros Ar-Raniry telah memimpin ide dan kebijakan Syariat Islam yang gagal selama 20 tahun. Kegagalan itu, mengikut analisis sang rektor, akibat konsep dan pelaksanaan Syariat selama ini tidak taat azas tahapan atau urutan petajalan semestinya.

Ia mengutip guru besar Al-Azhar, Ali Juma’ah, yang berpandangan pelaksanaan Syariat Islam harusnya dimulai dari membangun pendidikan islami, diteruskan dengan memperbaiki pranata sosial, dan dilengkapi dengan pemberlakuan hukum jinayat (pidana).

Bukan seperti gaya Aceh, petajalannya terbalik. Mulai dari hukum jinayat, bergerak ke penataan lembaga keuangan, baru kemudian mewacanakan kebijakan pendidikan islami. Untuk jinayat dan lembaga keuangan, ada pedoman pelaksanaan yang cukup baik, diatur dalam qanun. Anehnya, begitu masuk agenda perbaikan pendidikan, gamangnya setengah mati.

Sebuah tim dibentuk menyusun pedoman kurikulum islami Aceh, dibawah koordinasi guru besar pendidikan Unsyiah, Darwis Sulaiman. Setelah bekerja lebih dari lima tahun, draf Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kurikulum Aceh mulai dikonsultasikan ke publik pada tahun 2019. Beragam pihak mendiskusikannya selama tiga tahun. Hasilnya adalah Pergub itu berubah nama. Dari kurikulum Aceh jadi Pergub Muatan Lokal. Disahkan pada 2022. Menghasilkan kekecewaan massal.

Tampaknya, perangkat keilmuan para akademisi di Aceh mendadak tumpul dan mandul, jika diminta merancang sistem pendidikan lebih relevan dengan proyek besar islamisasi. Tak setajam pikiran para akademisi Ar-Raniry mengembangkan regulasi jinayat dan iqtishadiyat (ekonomi). Memang, Qanun Acara Jinayat sebenarnya cuma tiru meniru (copy-paste) Hukum Acara Pidana Indonesia, tetap saja pelaksanaan cambuk mencambuk rakyat kecil pelaku jinayat masih berjalan lancar. Terdapat pedoman pelaksanaan yang lengkap dan detil.

Baca Juga:  Hari Ini, Pj Gubernur Aceh Kunker ke Aceh Singkil

Barangkali saja, ada hubungannya dengan Alyasa’ Abubakar, konseptor utama formalisasi Syariat Islam di Aceh dalam dua dekade terakhir. Sebagai guru besar fikih modern, Alyasa’ punya segudang gagasan membangun sistem hukum jinayat dalam tatanan negara kontemporer. Bukan sekedar kompilasi hukum fikih yang telah ada, seperti Mir’atu Thullabnya Abdurauf As-Singkili. Alyasa’ dan kawan-kawannya berlari melampaui itu, melakukan ijtihad-ijtihad hukum baru.

Sayangnya, diskursus sistem pendidikan islami tak terjangkau fikih modern. Itu sebabnya, walaupun sejak 2002, Qanun Penyelenggaraan Pendidikan sudah memerintahkan pendidikan di Aceh harus dilaksanakan secara islami, hingga 20 tahun kemudian kata ‘pendidikan islami’ masih misterius di Aceh. Tak terdefinsikan. Dan tak terumuskan indikator-indikator pengukurannya.

Lebih sayang lagi, fikih modern Alyasa’ terlalu terbatas, menjangkau jenis-jenis pidana biasa rakyat jelata. Khalwat, zina, khamar, dan sejenisnya. Terasa lemah, bahkan di tingkat diskursus, untuk menjangkau jenis-jenis jinayat yang paling merusak Aceh dalam setengah abad terakhir sejak Orba.

Apa yang bisa dipikirkan fikih modern Alyasa’ dalam meregulasi kejahatan pengrusakan lingkungan dan perampokan sumberdaya alam Aceh oleh kompeni-kompeni raksasa? Dan apa yang bisa diusulkan fikih modern Alyasa’ dalam mengurangi normalisasi tindak pidana korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, sejak level provinsi hingga gampong-gampong? Bukankah normalisasi korupsi, menjangkiti Dinas Syariat Islam itu sendiri, Kementrian Agama, dan universitas-universitas Islam juga?

Jawabannya, Qanun Jinayat kita tidak akan menjangkau hal-hal sepenting itu. Syariat memang memenangkan persaingan narasi dan kontestasi program pembangunan Aceh pasca damai, tapi kemenangannya hanya cakep di tampang belaka!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.