“Mengingat dengan biaya kebutuhan hidup yang makin meningkat, juga memperhatikan penunjang kerja lembaga ini mempunyai tanggung jawab sosial, masyarakat dan pemerintahan yang tidak kalah penting di Desa,” ungkapnya.
Jurnalis : Ardiansyah
ANTARANNEWS.COM|SIMEULUE – Pengurus Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Simeulue yang terdiri dari utusan sepuluh kecamatan Kembali datangi Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat meminta agar kesejahteraan dan penunjang Tupoksi BPD diperhatikan, Jumat (14/01/2023).
Ketua PABPDSI Simeulue, Alis Anizar menyampaikan memasuki genap Satu tahun aspirasi dan keluhan seluruh Anggota BPD mereka sampaikan namun belum mendapat jawaban dan respon yang memihak terkait keluhan BPD. Secara perwakilan mereka kembali mempertanyakan hal itu kepada pimpinan daerah dan DPRK
“Harapan kami seluruh BPD di kabupaten Simeulue kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar serius mencari solusi keluhan yang kami mohon sejak Satu tahun lalu,” kata Ketua PABPDSI Simeulue ini kepada antarannews.com,Sabtu (14/01/2023).
Lanjut Alis Anizar, dirinya dan utusan BPD masing-masing kecamatan mengambil inisiatif menjumpai kembali para petinggi daerah untuk membendung permintaan anggotanya yang berjumlah 700-an lebih itu yang telah sepakat menuntut secara massal/aksi apabila harapan mereka tidak diperhatikan.
Para perwakilan BPD itu berniat menyampaikan keluhannya langsung kepada Pimpinan Daerah dalam hal ini Pj Bupati Simeulue. Namun dikarenakan PJ Bupati, Ahmadlyah sedang berada di luar daerah para perwakilan BPD melanjutkan mendatangi Pimpinan DPRK Simeulue.
Kendati di rumah rakyat itu pun mereka tidak berhasil menjumpai Ketua DPRK karena masih diluar daerah. Namun mereka disambut Pimpinan Komisi A dan anggota dewan lainnya.
Para delegasi BPD ditamu di ruangan Komisi A DPRK Simeulue, Alis Anizar menyampaikan, selaku Ketua dari persatuan BPD Kabupaten Simeulue yang mendapat amanah dari anggotanya pada tahun lalu, menilai jika tunjangannya BPD saat ini sudah tidak sesuai dan terlalu kecil.
“Mengingat dengan biaya kebutuhan hidup yang makin meningkat, juga memperhatikan penunjang kerja lembaga ini mempunyai tanggung jawab sosial. Masyarakat dan pemerintahan yang kalah penting di Desa,” ungkapnya.
Masih menurut Alis Anizar, dihadapan para wakil rakyat Simeulue menyebutkan, selama ini setiap anggota BPD hanya mendapatkan tunjangan Rp 700.000 sampai Rp 1.100.000/bulan yang dicairkan pertiga bulan sekali. Dibekali Rp 3.500.000-10.000.000/tahun biaya operasional yang jauh dari kata cukup untuk menjalankan Tupoksi BPD.
“Bahkan masih banyak BPD tidak mendapat fasilitas kantor sekretariat apalagi kendaraan dinas dalam melaksanakan tugasnya tidak ada sama sekali,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRK Simeulue yang diwakili wakil ketua, Rita Diana didampingi Anggota Komisi A, Ugek Farlian serta Ketua Banggar, Ihya Ulumuddin menyampaikan, DPRK Simeulue sebelumnya telah memanggil pemerintah dan dinas terkait pada tahun sebelumnya dalam hal menyikapi keluhan BPD itu.
Namun DPRK Simeulue saat ini belum bisa memastikan berapa nominal yang diakomodir pemerintah. Dewan juga sangat berharap agar pemerintah memperhatikan kesenjangan yang diterima BPD saat ini.
“Ini menjadi bahan kita (DPRK) nanti dengan Bapak Bupati dan pihak TAPK, duduk bersama memperjuangkan lagi apa yang menjadi aspirasi BPD agar kegiatan di lapangan teman-teman BPD dapat berjalan dengan lancar,” pungkas Wakil Komisi A.(*)
