GeRak Aceh, Polres dan Kejari Pemateri Sosialisasi Anti Korupsi di Gayo Lues

Pj Bupati Gayo Lues Drs Alhudri berfoto bersama Forkopimda, GeRak Aceh dan jajaran menjelang sosialisasi anti korupsi. ANTARAN/Magfirahtikah.
Bagikan:

“Menciptakan pemerintah yang bersih tanpa KKN, kita gelar sosialisasi anti korupsi di Pemkab Gayo Lues,” kata Dr Alhudri.

Jurnalis: Magfirahtikah

ANTARAN l BLANGKEJEREN-Menghindari terjadinya tindak pidana korupsi atau praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Pemerintah Kabupaten Gayo Lues bekerja sama dengan Polres, Kejaksaan Negeri Gayo Lues dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menggelar sosialisasi anti Korupsi.

Pantauan antaran, sosialisasi anti korupsi diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), Camat dan Penghulu (kepala desa) Se Gayo Lues berlangsung, Rabu (07/02/2024).

Untuk memantapkan penyampaian materi, Pemkab Gayo Lues menghadirkan narasumber berkompeten diantaranya, Kapolres Gayo Lues AKBP Setiyawan Eko Prastiya, Kajari Ismail Fahmi dan Koordinator GeRAK Aceh Askhalani.

Baca Juga:  Anggota DPRK Abdya Syamsul Rizal Serap Aspirasi Masyarakat Dapil ll

Penjabat (Pj) Bupati Gayo Lues Drs. Alhudri mengatakan, dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, sangat penting membentengi diri sejak dini dengan memahami edukasi, tata cara dan aturan-aturan yang berlaku.

“Agar komponen pemerintahan tidak terjerumus dalam pusaran korupsi, maka sikap dan sifat anti korupsi kita awali dari diri sendiri. Utamakan kepribadian yang jujur, beretika dan tidak serakah sejak dini,” papar Alhudri.

Masih paparan Pj bupati, pendidikan anti korupsi ini harus dilakukan secara terus menerus untuk menimbulkan kesadaran dan menjaga integritas. Harapan kami, peserta mengikuti sosialisasi dengan serius. Nantinya, pengetahuan yang diperoleh dapat ditransfer kepada orang lain.

Baca Juga:  GeRak Aceh Bangun Kolaborasi Dengan Pemerintah Gayo Lues

Disampaikan, sosialisasi anti korupsi ini mencermati amanat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pedoman penilaian pencegahan korupsi pemerintah daerah melalui monitoring center for prevention (MCK-KPK).

Pemerintah daerah bertekad untuk memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai korupsi dan gratifikasi, menciptakan budaya anti gratifikasi dalam diri PNS atau pejabat penyelenggara negara, mencegah agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam rangka membangun integritas pegawai.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang efek negatif korupsi yang salah satunya terkait gratifikasi dan pentingnya integritas dalam berbagai sektor kehidupan.

“Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan tiga pendekatan, yakni pendekatan pendidikan, pencegahan dan hukum atau penindakan,” tegasnya.

Baca Juga:  Anggota DPRK Abdya Minta Pemkab Tes Urine Semua Supir Bus Sekolah, Ini Sebabnya

Pendekatan pendidikan adalah; bagaimana mengedukasi agar orang sadar dan paham tentang korupsi. Memahami dan mengerti bahaya dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Kemudian pencegahan dengan memperbaiki tata kelola, reformasi birokrasi dan upaya perbaikan good governance. Terakhir pendekatan hukum atau penindakan agar orang takut melakukan kejahatan,  terang Alhudri.

Dengan sosialisasi ini, pemangku kebijakan mampu menerapkan kembali dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari serta  menjadi contoh teladan di keluarga, tempat bekerja, organisasi dan membimbing aparat di bawahnya menjadi figur berintegritas dalam melayani masyarakat, tutup Pj Bupati. (*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.