GeRAK Soroti Lambannya Realisasi Anggaran 2023 di Pemerintah Aceh

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani S.Hi
Bagikan:

“Faktornya adalah karena secara kebijakan SKPA akan tunduk pada program yang dijadikan sebagai pijakan sebagai mana yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam dokumen anggaran oleh Pj Gubernur,” sebutnya.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARAN|BANDA ACEH – Anggaran di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) tahun 2023 lambat terealisasi, itu dipastikan karena adanya gesekan antara Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki dan Sekretaris Daerah (Sekda). Hal itu disampaikan Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani SHi, dalam siaran tertulisnya yang diterima antaran, Minggu (03/09/2023).

Dia mengatakan, sepakat atau tidak akibat konflik internal tersebut bisa langsung berdampak luas dan ini salah satu contoh nyata. Kemudian, kata dia, jika ini tidak segera di akhiri dan dicari jalan untuk rekonsiliasi secara cepat dan proporsional maka dampak parah ini akan terus terjadi sampai akhir tahun anggaran 2023.

Baca Juga:  Kapolsek Penanggalan : Waspadai Unsur Pengundang Kejahatan 

“Faktornya adalah karena secara kebijakan SKPA akan tunduk pada program yang dijadikan sebagai pijakan sebagai mana yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam dokumen anggaran oleh Pj Gubernur,” sebutnya.

Dikatakannya, sebagaimana yang diketahui Sekda adalah pihak yang mengontrol agar kebijakan anggaran itu bisa berjalan cepat sesuai dengan norma dan ketentuan UU salah satunya adalah percepatan realisasi anggaran.

“Kan tidak mungkin Kepala SKPA akan tunduk pada asisten atau kepala keuangan atau Bappeda, sebab posisi jabatan mereka sama dan dipastikan tidak akan berjalan normal,” ungkapnya.

Baca Juga:  Sat Pol Airud Polres Simeulue Tangkap Kapal Pengeboman Ikan

Maka, lanjutnya, fungsi Sekda lah disini sebagai perpanjangan tangan Pj Gubernur juga sebagai pejabat tinggi dilingkungan Pemerintah Aceh, maka jika Sekda berfungsi normal dapat dipastikan serapan anggaran, monitoring kebijakan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi tugas Sekda dan bukan kerja-kerja Pj Gubernur.

Berangkat dari kondisi itu, sambungnya, maka sudah sepatutnya Pj Gubernur Aceh untuk legewo dan tidak membangun terus atau berkonflik secara terus menerus dengan Sekda, sebab itu sama sekali tidak punya dampak apapun dan yang ada hanya memperpanjang daftar kegagalan dalam menjalankan fungsi pemerintah.

“Dan jika keduanya adem ayem dan tidak menimbulkan dampak apapun pasti yang terjadi adalah dinamika terbangun, proses pembangunan berjalan dan tata pemerintahan juga berjalan baik sebagai mana harapan publik,” sebutnya.

Baca Juga:  Konferensi di Banda Aceh, Sa’dul Bahri Terpilih Jadi Ketua PWI Aceh Barat

Lebih lanjut, kata Askhalani, Pj Gubernur Aceh mantan Panglima Militer, seharusnya Pj Gubernur harus kuat, propesional dan tegas serta tidak di dikte oleh kepentingan untuk membuat konflik antaran Pj Gubernur dan Sekda Aceh.

“Sudah lah, ngak perlu ada konflik-konflik di internal Pemerintah Aceh, pak Pj itu kan bekas panglima militer masak bisa di dikte oleh kepentingan lain supaya terus ada konflik internal, harusnya pak Pj Gubernur Aceh itu kuat, propersional dan tegas sebagaimana didikan beliau selama ini, jadi jika Pj Gubernur dan Sekda berjalan damai maka akan damai pula tata pemerintahan dilingkungan Pemerintah Aceh,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.