Gugatan Tiyong Dikabulkan, PTUN Batalkan SK Kemenkumham

Kuasa Hukum KLB DPP PNA Bireuen, Imran Mahfudi SH MH.
Bagikan:

“Putusan itu belum bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum yang mengingat. Namun, kami tetap menghargai keputusan itu, karena bagaimana pun majelis hakim dalam mengambil keputusan tentu dengan independensi yang kuat,” kata Elizar Rusli.

Jurnalis: Suprijal Yusuf

ANTARANNEWS.COM|BANDA ACEH – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh mengabulkan gugatan yang diajukan Samsul Bahri alias Tiyong sekalu Ketua DPP PNA hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Bireuen terhadap Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkumham) Aceh.

Gugatan yang diajukan dengan register perkara Nomor: 06/G/2022/PTUN.BNA tersebut terkait sengketa pengesahan perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kepengurusan DPP PNA hasil KLB Bireuen tahun 2019 lalu.

Baca Juga:  PT Socfindo Kebun Seunagan Salurkan CSR 7.9 Ton Pupuk dan Bibit Tanaman Untuk Tiga Kelompok Tani di Tiga Desa

Kuasa Hukum KLB DPP PNA Bireuen, Imran Mahfudi SH MH kepada antarannews.com, Jumat (22/07/2022) malam, membenarkan, bahwa PTUN Banda Aceh telah mengambulkan tuntutan DPP PNA KLB Bireuen.

Keputusan itu dibacakan pada sidang putusan majelis hakim PTUN Banda Aceh yang diketuai, Salman Khalid Alfarisi dengan hakim anggota, Fatmawaty dan Riki Yudiandi, yang gelar melalui E-Court, Jumat (22/07/2022).

Dalam putusan itu, katanya, majelis hakim telah mengambulkan gugatan yang diajukan DPP PNA KLB Bireuen terhadap Kakanwil Kemenkumham Aceh, terkait dengan penolakan pengesahan perubahan AD/ART serta Kepengurusan DPP PNA KLB Bireuen tahun 2019.

Baca Juga:  Pj Bupati Bahas Pembangunan Aceh Jaya Dengan Bappeda Aceh

Bahkan, dalam putusan itu mejelis hakim juga memerintah Kanwil Kemenkumham Aceh untuk mengesahkan permohonan perubahan AD/ART dan Kepengurusan DPP PNA hasil KLB Bireuen yang telah diajukan oleh penggugat.

“Kami memberi apresiasi kepada majelis hakim yang telah mengabulkan gugatan yang telah diajukan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Kita mengharapkan kepada tergugat untuk bisa segera melaksanakan putusan pengadilan tersebut, mengingat tahapan Pemilu 2024 telah dimulai,” tandasnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kanwil Kemenkumham Aceh, Erlizar Rusli SH MH dalam menanggapi putusan PTUN Banda Aceh tersebut, secara terpisah kepada antarannews.com, Jumat, mengatakan, pihaknya meminta semua pihak untuk cooling down dulu terhadap putusan PTUN Banda Aceh tersebut.

Baca Juga:  Pj Bupati Aceh Tenggara Tinjau Lokasi Banjir

“Putusan itu belum bisa dijadikan sebagai ketetapan hukum yang mengingat. Namun, kami tetap menghargai keputusan itu, karena bagaimana pun majelis hakim dalam mengambil keputusan tentu dengan independensi yang kuat,” kata Elizar Rusli.

Menurut Elizar, putusan tersebut belum merupakan keputusan hukum tetap, karena masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding. “Ini kan masih putusan pengadilan tingkat pertama. Kemungkinan kami akan mengajukan banding sangat terbuka lebar. Maka dalam hal ini, kita akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan klain, dalam hal ini Kakaknwil Kemenkumham Aceh,” tandasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.