Hadapi Tahun Politik, Mendagri Ajak Seluruh ASN Jaga Netralitas

Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma, S.STP saat mengimuti vidcom dengan Mendagri. ANTARAN/Ist
Bagikan:

“Penegasan tidak berkepihakan menghadapi tahun politik disampaikan bapak Mendagri kepada kepala daerah melalui Video Conferece (Vidcon) di seluruh nusantara,” kata Cut Syazalisma.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN | TAPAKTUAN – Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, S.STP menyebar luaskan instruksi dan himbauan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, BA, MA, Ph.D tentang ASN harus menjaga netralitas menghadapi tahun politik.

“Penegasan tidak berkepihakan menghadapi tahun politik disampaikan bapak Mendagri kepada kepala daerah melalui Video Conferece (Vidcon) di seluruh nusantara. Kami turut mengikuti dengan serius,” kata Cut Syazalisma, Jum’at (17/11/2023) di Tapaktuan.

Baca Juga:  Warga Keluhkan Aspal Jalan Arah Dermaga Desa Sambay Rusak Parah

Mendagri berpesan, memasuki tahun politik dan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, netralitas ASN menjadi perhatian publik. Karenanya, mohon ditaati agar netralitas terjaga dengan baik di Aceh Selatan.

Disebutkan Pj Bupati, azas netralitas ASN/PNS diamanatkan secara mukhlak dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Termaktub larangan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

“ASN diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun memihak kepada kepentingan siapapun. Aturan ini sangat mengikat dan berpotensi mendapat sanksi bagi sipelanggar,” ujar Cut Syazalisma.

Berkenaan aturan tersebut, Mendagri menitik beratkan, Penjabat Kepala Daerah dilarang melakukan pencopotan spanduk, baliho, umbul-umbul, bendera peserta pemilu, berfoto bersama dengan peserta pemilu dengan mengikuti simbol tangan dengan atau gerakan yang menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.

Baca Juga:  Hasil Survei Nasional Pemilu 2024 Mengejutkan

Kepala Daerah juga dilarang menjadi pembicara atau narasumber dalam pertemuan partai politik yang mengarah pada kampanye. Dilarang memasang baliho yang mengarah pada keberpihakan peserta pemilu.

Sebaliknya, para ASN tidak dibolehkan menggugah, menanggapi, menyebarluaskan gambar atau foto peserta pemilu, serta menghadiri acara deklarasi, rapat konsolidasi dan sejenisnya dengan menggunakan atribut peserta pemilu, cetus Cut Syazalisma mengutip pesan Mendagri.

Pimpinan daerah juga dilarang mengalokasikan program dan anggaran yang menunjukan keberpihakan pada peserta pemilu tertentu. Kepala Daerah dan ASN juga tidak boleh menyebarkan ujaran kebencian dan berita bohong di pusaran politik.

Baca Juga:  Bertemu Khusus Dengan Anggota DPRA, Ini Yang Disampaikan Tokoh Masyarakat Simeulue

“Mendagri berharap, setiap Kepala Daerah tidak melakukan praktik-praktik, intimidasi dan ancaman kepada ASN untuk memihak kepada peserta pemilu tertentu,” tandas Pj Bupati.

“Apabila ada ASN yang tidak netral menghadapi tahun politik 2024, maka akan diberikan sanksi kepada seluruh Kepala Daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Penegasan ini menjadi barometer bagi ASN di Aceh Selatan khususnya,” pungkas Cut Syazalisma. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.