Hasil Pansus DPRK di RSUTP Abdya, Ini Poin-Poin Temuannya

Paripurna DPRK Abdya tentang penyampaian hasil Pansus. Antaran/Syamsurizal.
Bagikan:

“Sementara pada fakta di lapangan penggunaan kertas hanya mampu dihabiskan sebayak 20 rim perbulan bila dikalikan 12 bulan hanya 240 rim dan itu indikasinya,” ucapnya.

Jurnalis : Syamaurizal

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya (Abdya) membeberkan poin-poin temuan dari Pansus yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Teungku Peukan (RSU-TP) beberapa waktu lalu, Selasa, (07/02/2023).

Poin-poin temuan ini dibacakan oleh Sekretaris Fraksi Abdya Sejahtera, Zulkarnaini dalam Paripurna di aula DPRK yang turut dihadiri oleh Pj bupati Darmansah, bersama para Kepala dinas dan badan serta pihak terkait di instansi vertikal setempat.

Membacakan dokumen temuan hasil Pansus, Zulkarnaini awalnya menyorot soal pakaian seragam clening service dan satuan pengamanan dari tahun 2012 tidak pernah diganti. Soal ini pihaknya menyarankan tahun 2023 ini harus diadakan pakaian seragam baru untuk clening service dan satuan pengamanan.

Poin kedua, Tim Pansus mengidentifikasi adanya pembengkakan tenaga kontrak di akhir tahun yang tidak berdasarkan telaah kebutuhan sehingga menciptakan pemborosan.

Selanjutnya, dalam RBA pertama tahun 2022 perjalanan dinas di tetapkan sebesar 100 juta rupiah namun dalam realisasinya perjalanan dinas meningkat drastis hingga mencapai 400% dari anggaran yang diusulkan ke tim anggaran pemerintah.

“Ini menunjukan ketidak cermatan penganggaran dan pemborosan. sehingga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum,” tegas Zulkarnaini.

Selanjutnya, pihaknya berharap agar diruangan penyimpanan obat, suhu ruangan harus memenuhi standar agar obat terjaga dengan baik, juga harus ada case manajer, dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui adanya case manajer di rumah sakut.

“Maka kami menyarankan kepada direktur rumah sakit agar mempublikasikan case manajer yang ada dan menempatkan diruangan terbuka yang mudah dijangkau oleh masyarakat,” ucapnya.

Baca Juga:  Hartawan Diminta Salurkan Zakat Melalui Baitul Mal, Begini Kata Pemerhati

Selanjutnya, dalam penyusunan RBA terdapat banyak pemborosan terhadap penggunaan anggaran yang bukan prioritas, seperti jasa pelayanan umum dari tahun 2019 sampai sekarang belum dibayarkan dan pembelian barang yang tidak fungsional seperti pembelian tempat tidur luka bakar, sehingga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum.

Fraksi Abdya Sejahtera menilai, pihak rumah sakit dan Pemerintah Abdya tidak memiliki itikat yang baik untuk menerapkan Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Blud), dimana seharusnya penerapan remunerasi sudah dijalankan paling lambat 2 tahun setelah Pemendagri itu di keluarkan sehingga muncul indikasi untuk mempertahankan aturan yang menguntungkan dan memperkaya diri, kelompok dan golongan tertentu di rumah sakit ini.

“Sehingga juga diperlukan audit lebih jauh dari otoritas berwenang dan penyelidikan oleh aparat penegak hukum,” ucapnya.

Tambahnya, dalam merumuskan peraturan bupati tentang layanan jasa medis pihaknya menilai tidak partisipatif tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan bersama sehingga Perbub tersebut menguntungkan pihak tertentu yang mengakibatkan kinerja pelayanan dilevel bawah tidak maksimal.

Sorotan lain juga pada pengolahan makanan di dapur umum yang dinilai tidak higienis layaknya dapur umum yang sehat, juru masak tidak dilengkapi dengan sarung tangan, masker dan pakaian khusus. selain itu lalat bertebaran dimana mana dan hinggap pada makanan yang sudah siap disajikan untuk pasien.

Temuan selanjutnya, jumlah pengajuan klaim dana Covid yang didapat dari data BPJS mencapai 12, 5 milyar rupiah. Namun dari pihak rumah sakit sampai saat ini tidak mampu menyajikan data yang valid by name by adress pasien Covid.

Baca Juga:  DPC Partai Demokrat Abdya Mulai Buka Pendaftaran Calon Bupati

“Maka dari itu kami menaruh kecurigaan terhadap data klaim yang diajukan sejak terjadinya Corona,” imbuhnya.

Selanjutnya, mengenai peningkatan akreditas rumah sakit yang selalu menggaung-gaungkan kenaikan status dari tipe C ke tipe B sementara hampir seluruh fasilitas pendukung semuanya di abaikan jangankan hal-hal yang besar, hal yang kecil saja di abaikan.

“Fasilitas pendukung ruangan yang membedakan kelas 1, 2 dan 3 juga sangat miris pihak rumah sakit sangat mengabaikan seluruh fasilitas pendukung yang hal tersebut merupakan hak pasien dikarenakan seluruh fasilitas diruangan tersebut dihitung sebagai bahagian amprahan klaim, maka disini terindikasi bahwa ada penipuan terhadap hak pasien yang dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit,” sebutnya.

Katanya, dari semua hal-hal itu pihaknya menganggap bahwa RSU-TP ibarat sebuah home industri atau ibarat perusahaan pribadi yang dikelola oleh sekelompok orang yang di dalamnya terjadi konspirasi yang sangat kental. Ini sesuai dengan temuan saat melakukan Pansus bahwa pejabat teras rumah sakit terindikasi mempunyai hubungan keluarga yang sangat erat satu dengan yang lainnya.

Lanjutnya, pada pelaksanaan Pansus ini pihaknya juga ingin menyampaikan bahwa pada pengelolaan ATK ada hal yang sangat mengerikan yang terjadi. Sebagai sampel, adanya indikasi mark up penggunaan ATK yang diluar akal sehat contoh kecil saja seperti penggunaan kertas pada pengajuan RBA mencapai 200 juta bila diakumulasikan dengan jumlah kertas yang digunakan mencapai 3300 rim bila dikalkulasikan dengan harga 60.000 per rim sama dengan hampir mencapai satu container.

“Sementara pada fakta di lapangan penggunaan kertas hanya mampu dihabiskan sebayak 20 rim perbulan bila dikalikan 12 bulan hanya 240 rim dan itu indikasinya,” ucapnya.

Baca Juga:  Di Aceh Selatan, Harga Minyak Pala Naik, Minyak Nilam Turun

Dia berujar, selama melakukan Pansus pihaknya juga menemukan indikasi bahwa manajemen rumah sakit tidak berperikemanusiaan terhadap petugas level bawah seperti clening service dan satuan pengamanan. Dimana mereka semua tidak mendapat hak-haknya sebagai manusia, contohnya mereka tidak mempunyai tempat melepas lelah, mereka juga tidak diberikan pakaian seragam sebagai identitas mereka dan sebahagian dari mereka terpaksa membeli dengan uang pribadi sehingga Tim Pansus merasa kasihan dan akan menyumbang dana untuk pengadaan pakaian seragam.

“Perlu kami luruskan bahwa kondisi saat pelaksanaan Pansus ada sedikit terjadi kekurang harmonisan antara anggota p
Pansus dengan pihak manajemen. Hal ini disebabkan adanya intervensi atasan untuk menutupi kondisi sebenarnya yang tengah digali dari bawahannya. Sehingga berujung terjadinya ketegangan yang sangat serius antar dua pihak. Hal ini menunjukkan adanya arogansi yang sangat kental yang diperlihatkan oleh oknum pejabat RSU-TP terhadap Tim Pansus yang mana membuat pihaknya berpikir negatif terhadap pola hubungan dan mekanisme pengambilan kebijakan oleh para pihak yang selama ini berlangsung di rumah sakit.

“Perlu kami pertegas bahwa pelaksanan Pansus ini bukan hanya sekedar formalitas dan sensasi dari pihak DPRK namun dari itu kami tegaskan kepada para pihak yang berwenang bahwasanya apa yang kami sampaikan disini sesuai dengan apa yang kami dapatkan dilapangan,” imbuhnya.

“Atas temuan itu, kami meminta Pj bupati untuk menindak lanjuti semua temuan sementara yang telah kami sampaikan dengan harapan Pj bupati serius dan tegas merespon, namun apabila tidak mendapat respon yang serius, maka akan merekomendasikan temuan itu kepada pihak aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” timpalnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.