Hijrah Pikiran Peri Kerakyatan

Ilustrasi ide cemerlang (shutterstock).
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Tahun baru hijriah baru saja diperingati. Spirit hijrah dikumandangkan dimana-mana semerata bumi, bukan dalam arti makani (tempat) tentu, tapi maknawi (mental). Hijrah maknawi, seringkali dimulai dari perubahan pikiran.

Sebelum ke tahapan berikutnya, perubahan keyakinan dan tindakan. Bila perubahan, hanya terjadi di pikiran, gagal berproses ke tahapan selanjutnya, kadang terlihat gemesin dan lucu. Selucu mahasiswa kedokteran takut hantu.

Orang-orang yang semaca kecil sering ditakut-takuti imajinasi hantu, punya keyakinan bahwa, orang mati bisa hidup lagi menjadi hantu. Teks-teks biologi dan sains medis memberi bukti, pikiran seperti itu salah. Hantu dalam wujud seperti itu tidak pernah ada.

Sains dapat mengubah pikiran dengan bukti-bukti dan penjelasan rasional. Tetapi, sangat sedikit orang yang berani menemani sepanjang malam seorang diri, mayat orang-orang terdekat mereka di dalam rumah yang sunyi. Keyakinan, mayat bisa saja bangun lagi menjadi hantu, belum tergoyahkan di dalam mental.

Tamsilan seperti itu populer di kalangan pelajar pemula, dalam membandingkan dan membedakan pikiran dari keyakinan. Bahwa keyakinan tentang hantu, tidak bisa dikalahkan oleh pikiran ilmiah bentukan buku-buku pelajaran di sekolah. Memang, banyak perubahan berhenti di pikiran, tidak menghasilkan tindakan baru, apalagi kebudayaan baru.

Dalam wacana politik dunia, perubahan pikiran terpenting terjadi dalam rentang abad-18. Di periode itu, wacana kedaulatan Tuhan yang dijaga ratusan tahun oleh rezim gereja berhasil ditumbangkan.

Juga, wacana kedaulatan negara yang dipegang teguh para penguasa, digeser dengan gagasan baru, kedaulatan rakyat. Hijrah pikiran politik itu, dipelopori John Locke dan Jean Jacques Rousseau.

Baca Juga:  Maju DPR-RI Dapil Aceh l, Tokoh Barsela Suprijal Yusuf Diusung NasDem 

Keduanya, kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat, di atas kertas tampak seperti saling bergantung. Dalam praktik keseharian, keduanya saling bersaing, berebut pengaruh dalam pikiran, keyakinan, dan tindakan setiap orang.

Di kalangan birokrat, cara mengelola uang publik akan berbeda, bergantung dari keyakinan mereka melihat uang publik itu, sebagai uang negara atau uang rakyat.

Kaum birokrat yang meyakini APBN, APBA, dan APBK adalah uang negara, cenderung menghabiskan sebagian besar uang itu untuk kesejahteraan para pengelola negara. Seperti diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, 70-80 persen uang pemerintah daerah dihabiskan untuk belanja pegawai.

Sisanya, 20 persen untuk belanja modal, belanja lansung ke masyarakat. Itupun, di dalamnya masih ada biaya rapat-rapat yang larinya lagi-lagi ke kantong-kantong pegawai negara.

Dalam narasi uang negara, posisi rakyat tidaklah terlalu penting. Jikapun, sebagian rakyat perlu dipikirkan, harus dibatasi pada rakyat yang sangat mempengaruhi penghasilan negara. Mereka dari kalangan pemilik modal, pedagang besar, dan tuan-tuan tanah pembayar pajak milyaran rupiah. Bukan rakyat jelata.

Walaupun Locke dan Rousseau ingin mengubah pikiran politik dunia bergeser ke doktrin kedaulatan rakyat, tetapi pada kenyataannya narasi kedaulatan negara masih menguasai mental para pemimpin dunia hingga abad-20. Mencapai puncaknya pada perang dunia-II. Jutaaan rakyat dipaksa berperang, saling bunuh, demi kedaulatan negara.

Baru setelah 1945, kedaulatan negara hendak dibatasi. Saat yang sama, kedaulatan rakyat ingin dimenangkan melalui narasi dan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM). Sejak saat itu, rakyat mulai punya senjata baru berhadapan dengan aparatus negara.

Baca Juga:  Kejari Gayo Lues Gelar Penyerahan Sertifikat Tanah Wakaf 

Ide ini benar-benar melahirkan keyakinan baru, tindakan baru, dan kebudayaan baru di sebagian negara Eropa. Sialnya, negara-negara yang lahir pasca kolonial, seperti Indonesia, masih melihat ide kedaulatan rakyat dan HAM ini sebatas perubahan di tingkat pikiran semata. Masih setara mahasiswa kedokteran takut hantu.

Kecuali komunisme, awalnya mereka tidak percaya adanya dualitas, antara kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Negara dan rakyat bukan dua wujud saling bersaing. Dalam doktrin politik komunisme, persaingan seharusnya terjadi antara negara-rakyat (people state) dan negara-bangsa (nation state).

Dimana negara yang dibangun berbasis konsep kebangsaan, adalah negara yang dikuasai kelas pemilik modal, kelas kapitalis. Adapun negara berbasis konsep kerakyatan, dikuasai oleh serikat-serikat rakyat, seperti serikat buruh, serikat petani, dan jenis perserikatan rakyat lainnya.

Itu sebabnya, sebagian organisasi komunis dengan sangat sengaja memberi nama negara mereka dengan sebutan republik rakyat. Saat ini, terdapat empat negara republik rakyat, seperti Republik Rakyat Cina, Republik Rakyat Laos, Republik Rakyat Donetsk, dan Republik Rakyat Luhansk. Sebelum tahun 1990, terdapat 13 negara lain yang menggunakan republik rakyat sebagai konsep negara mereka.

Di Indonesia, Mohammad Yamin mengusulkan pada sidang BPUPKI, prinsip peri-kebangsaan dan peri-kerakyatan dikumpulkan dalam 5 dasar negara (Pancasila). Artinya, teori negara-bangsa dan negara-rakyat ditampung dua-duanya dalam wawasan keindonesiaan.

Meskipun dalam perjalanannya, prinsip peri-kerakyatan telah dihancurkan berkeping-keping sejak negara ini dikuasai rezim militer Orde Baru. Di waktu bersamaan, prinsip peri-kebangsaan begitu menguat dalam doktrin bernegara kita. Kebangsaan yang dikendalikan maknanya oleh jaringan kerajaan bisnis global.

Membangkitkan kembali pikiran peri-kerakyatan, seperti gagasan awal Mohammad Yamin, tidaklah mudah. Mengingat sebagian besar ruang kehidupan di bumi Indonesia sangat dicengkram kekuasaan kerajaan bisnis dan kerajaan aparatus.

Baca Juga:  Wamenkominfo Nezar Patria Harapkan Diplomasi Kuliner Aceh Diperluas

Kerajaan bisnis diwakili wajah toke-toke besar, dan kerajaan aparatus ditampilkan melalui pamer taring militer, kepolisian, kejaksaan, dan birokrat.

Dalam kerangka pikir peri-kerakyatan seperti itu, maka saya tidak menganggap sepele dan biasa-biasa saja gagasan Dr Nurdin, Pj Bupati Aceh Jaya baru-baru ini untuk mengubah nama Pendopo atau Meuligo bupati yang ia tempati menjadi Rumoh Rakyat Aceh Jaya.

Sebagai orang yang besar di lingkungan officialdom (kerajaan birokrasi), kesadaran peri-kerakyatan seperti itu, merupakan suatu lompatan. Mengingat peri-kerakyatan, sebagai kesadaran biasanya tumbuh di lingkungan organisasi-organisasi rakyat atau di serikat-serikat rakyat progresif.

Narasi peri-kerakyatan Dr Nurdin tidak berhenti di situ. Dalam satu arahan kepada Sekretaris Daerah minggu lalu, pemimpin Aceh Jaya itu menegaskan bahwa arus utama program pembangunan pemerintahannya setahun ke depan adalah industrialisasi ekonomi rakyat.

Hal ini tentu berbeda dari keyakinan umum kita, menempatkan kepentingan ekonomi industri seringkali berhadap-hadapan dengan kepentingan ekonomi kerakyatan.

Lepas dari apakah arus baru pikiran politik Dr Nurdin akan berhasil membangun kebudayaan baru dalam perpolitikan Aceh Jaya ke depan, saya ingin sekali dapat menyaksikan dari dekat, spirit peri-kerakyatan pada perubahan nama pendopo menjadi rumoh rakyat, bisa terus hidup dalam kebijakan industrialiasi ekonomi rakyat, dalam perbaikan layanan Kesehatan, layanan pendidikan, dan layanan administrasi kewargaan.

Semoga Rumoh Rakyat Aceh Jaya, menjadi simbol kebangkitan ideologi peri-kerakyatan dalam perpolitikan Aceh pada umumnya!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.