Imbas Kelakuan Bejat Supir Bus Sekolah, Pj Bupati Abdya Wajibkan Tes Urine ASN dan Honorer

Pj Bupati Abdya, H Darmansah, SPd MM. ANTARAN/foto: Ist
Bagikan:

“Bila ada PNS dan PPPK tidak bersedia atau tidak mau tes urine maka tidak akan dibayar tunjangan kinerja. Kita akan tahan tunjangan bila tidak mau tes urine,” tegas Darmansah.

Jurnalis : Syamsurizal

ANTARAN|BLANGPIDIE – Pejabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya), H. Darmansah, mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer dilingkungan Pemkab setempat untuk dilakukan tes urine dalam waktu dekat ini.

Pernyataan itu disampaikan Darmansah dalam rapat dengan seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Oprom Setdakab setempat, Senin (15/5/2023) siang.

Sikap ini diambil Pj Bupati Abdya bukan tanpa alasan. Hal ini pasca ditahannya seorang sopir honorer di Dinas Perhubungan karena diduga melakukan asusila kepada anak dibawah umur.

Baca Juga:  Perahu Berkepala Naga Membelah Sungai Krueng Aceh di Event PKA-8

Darmansah menyatakan, tes urine seluruh pegawai ini dilakukan terkait moralitas pegawai yang sangat rendah dibuktikan dengan adanya pegawai yang ditangkap narkoba dan ada juga yang terbaru yakni kasus asusila itu

“Seluruh pengawai baik PNS maupun non PNS di seluruh SKPK wajib melakukan tes urine dan diperintahkan kepada Sekda Abdya untuk membuat jadwal tes urine dengan pihak Direktur RSU-TP Abdya,” kata Darmansah.

Baca Juga:  Warga Bener Meriah Ini Sukses Budidaya Strawberry Sistem Hidroponik NFT

Lanjutnya, untuk tes urine bagi seluruh pegawai Pemkab Abdya akan diawali oleh Pj Bupati kemudian dilanjutkan Sekda, asisten, Kabag, Kabis dan seluruh staf baik ADM hingga klining servis. “Saya yang pertama dites nanti,” ucapnya.

Dalam rapat itu, Pj Bupati Darmansah juga memerintahkan Sekda untuk mengarah seluruh kepala dinas untuk mengkoordinir tes urine kepada seluruh pegawai di Rumah Sakit Umum Teuku Pekan (RSU-TP) Abdya.

Untuk biaya tes urine itu akan ditanggung oleh masing-masing mareka yang melakukan tes urine. “Kita tidak menanggung biaya tes urine karena sifatnya mendesak,” ujar Darmansah.

Baca Juga:  Terkait Rekrutmen PPK, DKPP Periksa KIP Aceh Utara

Dilanjutkan, bila setelah dites ada pegawai honorer yang positif narkoba maka langsung diberhentikan sedangkan untuk ASN akan diterapkan aturannya.

“Bila ada PNS dan PPPK tidak bersedia atau tidak mau tes urine maka tidak akan dibayar tunjangan kinerja. Kita akan tahan tunjangan bila tidak mau tes urine,” tegas Darmansah.

Tambahnya, tes urine yang diwajibkan kepada seluruh pegawai Abdya akan dilakukan setiap tahun berjalan dan dilakukan di awal tahun.

“Bila ada pegawai honor yang masuk itu wajib tes urine terlebih dahulu,” kata Darmansah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.