Jaksa Tetapkan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Rp 1,3 Miliar

Foto Ilustrasi dari Google.
Bagikan:

Menyangkut total kerugian Negara dalam kasus ini, menurutnya, tentu harus dilakukan perhitungan secara komprehensif terlebih dahulu. “Saya kira angka kerugian negera tidak jauh-jauh dari yang sudah kita temukan,” kata Joni.

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Kejaksaan Negeri (Kejari) Abdya, Jumat (3/6/2022) akhirnya menetapkan dua tersangka, KHZ (52) dan MSA (27) dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan aplikasi sistim informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif (Tokopika) senilai Rp 1,3 miliar yang bersumber dari dana APBK 2020. Proyek ini diduga terjadi mark-up harga yang nilai mencapai ratusan juta rupiah.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Abdya, Joni Astriaman SH kepada wartawan, Jumat (3/6/2022) membernarkan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pegadaan aplikasi Tokopika sudah ditingkatkan ke penyidikan. “Bahkan kita sudah tetapkan dua tersangka dalam kasus korupsi APBK Abdya tahun 2020 senilai Rp 1,3 miliar itu,” kata Joni.

Baca Juga:  Tergugat Sengketa Pilchiksung Lakukan Pengkajian Putusan PTTUN

Dikatakan, dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tersebut adalah, KHZ selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Koperasi UMK dan Perindag Abdya. Kemudian, MSA selaku rekanan penyedia jasa atau barang yang merupakan Direktur PT KGB. Kasus ini sendiri mulai dilakukan pengusutan oleh kejaksaaan setempat sejak Juni 2021.

Penetapan tersangka merupakan hasil ekpose bersama tim penyidik Kejari Abdya dengan tim Inspektorat Abdya, Kamis (2/6/2022). “Hasilnya ditemukan cukup bukti. Maka kemudian kita tetapkan, KHZ dan MSA sebagai tersangka dalam kasus ini,” ungkap Kasi Intelijen, Joni Astriaman.

Baca Juga:  Pemkab Aceh Selatan Gelar Upacara Peringatan HUT KORPRI

Dijelaskan, dalam ekpos tersebut ditemukan bukti atas dugaan penyalahgunaan anggaran jasa pembayaran tenaga ahli yang dilakukan oleh kedua tersangka. Modusnya dengan melakukan rekayasa bukti-bukti pencairan uang yang diduga untuk kepentingan pribadi.

Disamping itu, tim penyidik juga menemukan bukti berdasasarkan keterangan ahli IT, bahwa pembuatan aplikasi dalam proye tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga negara dalam hal ini Pemkab Abdya dirugikan. “Dalam kasus ini kita juga temukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukannya mencapai sebesar Rp 300 juta lebih,” beber Joni.

Menyangkut total kerugian Negara dalam kasus ini, menurutnya, tentu harus dilakukan perhitungan secara komprehensif terlebih dahulu. “Saya kira angka kerugian negera tidak jauh-jauh dari yang sudah kita temukan,” kata Joni.

Baca Juga:  Anggota DPRK Abdya Minta Pemkab Tes Urine Semua Supir Bus Sekolah, Ini Sebabnya

Atas perbuatan kedua tersangka patut diduga telah melakukan pelanggaran Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU Nomor 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi (Tipikor) Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam pengungkapan kasus proyek pengadaan aplikasi Tokopika tersebut, tim penyidik setidaknya sudah melakukan pemerinksaan saksi sebanyak 17. Terkait ada atau tidaknya penambahan tersangka, tidak tertutup kemungkinan. “Semua akan tergantung hasil penyidikan lebih lanjut. Kami tak mau berandai-andai,” elak Joni.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.