Jampidum Setujui Penghentian Penuntutan Tiga Perkara Pidana di Aceh

Kajati Aceh, Bambang Bacthiar didampingi Aspidum, Djamaluddin melakukan gelar perkara jarak jauh dengan Jampidum, Fadil Zumhana, Kamis (9/6/2022). Foto Dokumen Kasie Penkum Kejati Aceh
Bagikan:

ANTARANNEWS.COM,BANDA ACEH – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Fadil Zumhana menyetujui penghentian penuntutan tiga kasus perkara Pidana dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berdasarkan restorative justice atau keadilan restoratif.

Ada pun ketiga perkara tindak pidana yang dihentikan penuntutannya tersebut meliputi, satu kasus pencurian di Kejari Pidie, dan dua perkara penganiayaan yang terjadi di Kejari Bireuen dan Aceh Singkil. Kemudian ketiga perkara dimaksud akan segera dikeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) oleh masing-masing Kajari.

Penghentian penuntutan ketiga perkara tersebut, dilakukan setelah proses gelar perkara melalui video converence di Kantor Kejati Aceh dengan Jampidum.

Gelar perkara jarak jauh itu, dihadiri langsung Kajati Aceh, Bambang Bactiar SH MH, dan didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Aceh, Djamaluddin SH MH, Kajari Pidie, Gembong Priyanto SH MHum, Kejari Aceh Singkil, Muhammad Husaini SH MH, Kajari Bireuen, Farid Rumdana SH MH, dan Kasie Oharda Kejati Aceh, Khairul Hisyam SH MH.

Baca Juga:  DPRK Abdya Terima Surat Pengusulan Pj Bupati dari Kemendagri 

Demikian keterangan tersebut disampaikan, Kasie Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis SH melalui siaran pers yang diterima Antarannews, Kamis (9/6/2022) kemarin.

Dijelaskan, ketiga perkara yang disetujui penghentian penuntutanya oleh Jampidum tersebut, berasal dari tiga Kejari dalam wilayah hukum Kejati Aceh, meliputi, Kejari Pidie, Bireuen dan Aceh Singkil.

Adapun perkara kriminal yang terjadi di Kejari Pidie adalah tindakan pencurian yang dilakukan tersangka Fikhi Ramadhani bin Young Jakfar diduga telah melanggar Pasal 362 KUHPidana. Tersangka mencuri sepeda motor (sepmor) Honda Beat warna hitam BL 5042 PAF milik Zulfahmi.

Saat itu, Zulfami memakirkan sepmor miliknya di depan rumah kawaasan Gampong Rapana, Mutiara, Pidie, dengan posisi kunci kontak tidak dicabut. Tiba-tiba tersangka yang melintas melihat sepmor itu, langsung mebawa kabur. “Kasus ini terjadi tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 09.00 WIB lalu,” tulis Ali Rasab dalam siaran persnya.

Baca Juga:  Kobar-GB Abdya Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan Guru

Kemudian, perkara tindak kekerasan penganiayaan di Kejari Bireuen, persisnya kasus itu terjadi di Gampong Cureh. Kota Juang pada tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 17.30 WIB. Perkara dengan tersangka Awwalu Zikri bin Bahtiar Ibrahim itu diduga melanggar Pasal 351 (1) KUHPidana.

Tersangka saat itu melakukan penganiayaan terhadap korban Ulfa Findirra binti Fakruddin di dalam mobil. “Akibat dipukul dengan kepalan tangan da nada juga menggunakan gagang dongkrak, korban mengalami luka tergores dan memar berdasarkan visum et repertum nomor: 52/2021 tertanggal 22 Juni 221 yang dikeluarkan RSUD dr Fauziah Bireuen,” jelasnya.

Lalu, satu perkara lagi terjadi Kejariksaan Aceh Singkil. Perkara dengan tersangka, Ummar Tinambunan Bin Alm Mengatur, diduga telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 355 ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Karena melakukan penganiyaan terhadap seorang warga setempat pada, Senin (1/2/2022) sekitar pukul 13.00 WIB di warung milik saksi Samsul Rizal di Desa Lae Risma, Simpang Kanan, Aceh Singkil.

Baca Juga:  Dinkes Nagan Raya Adakan Kegiatan Gerakan Posyandu Aktif di Kecamatan Kuala 

Kasie Penkum Kejati Aceh, Ali Rasab Lubis SH mengatakan, hahwa ketiga perkara tersebut, dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan restorative justice.

“Dengan alasan para tersangka baru pertama kalinya melakukan tindak pidana, dan ancaman pidana tidak lebih dari lima tahun. Dan para tersangka juga tersangka juga telah mengakui kesalahannya, dan meminta maaf kepada korban. Sedangkan, korban telah memafkan tersangka dan tidak akan menuntut lagi,” ungkap Ali Rasab.

Setelah dilakukan pemaparan lewat gelar perkara tersebut, Jampidum menyetujui untuk menghentikan penuntutan ketiga perkara dimaksud. Bahkan, memerintahkan kepada ketiga Kajari untuk menerbitkan surat ketetapan pengehentian penuntutan (SKP2) berdasarkan keadilan restorative.

“Sesuai dengan peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan surat edaran Jampidum Nomor 01/E/EJP/02/2022 Tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative sebagai perwujutan kepastian hokum,” pungkas Ali Rasab Lubis dalan siaran persnya.(*).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.