Kajati Aceh Resmikan Rumah Perdamaian di Aceh Selatan

Kajati Aceh, Bambang Bachtiar SH MH meresmikan Rumah Perdamaian (Restorative Justice) Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kamis (07/04/2022). IST
Bagikan:

“Tidak semua Perkara harus diselesaikan dengan proses Peradilan, tetapi bisa diselesaikan dengan proses perdamaian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memutus tali silaturahmi,” ungkap Bupati Tgk Amran.

ANTARANNEWS.COM,TAPAKTUAN – Kajati Aceh, Bambang Bachtiar SH MH meresmikan Rumah Perdamaian (Restorative Justice) Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Gampong Batu Itam, Kecamatan Tapaktuan, Kamis (07/04/2022).

Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dengan Kejaksaan dalam program Rumah Perdamaian yang berlokasi di eks Bangunan UPTD Dinas Pendidikan tersebut.

Turut hadir Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran unsur Forkopimda, Kajari beserta jajaran, Kepala SKPK, Camat Tapaktuan, para Keuchik, tokoh Agama, tokoh masyarakat serta para undangan lainnya.

Baca Juga:  Satpol PP Terus Melakukan Penertiban Ternak di Aceh Jaya

Bupati Tgk Amran dalam sambutannya mengatakan sangat mendukung keberadaan Rumah Perdamaian ini. Hal tersebut juga disampaikan keuchik dan perangkat Gampong Batu Itam. Sebab dengan hadirnya Rumah Perdamaian dapat mengubah paradigma masyarakat.

“Tidak semua Perkara harus diselesaikan dengan proses Peradilan, tetapi bisa diselesaikan dengan proses perdamaian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang memutus tali silaturahmi,” ungkap Bupati Tgk Amran.

Restorative justice yang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung, lanjut Tgk Amran adalah upaya penyelesaian perkara atau Peradilan yang mengutamakan mediasi antara pelaku dengan korban. “Tentunya dengan melibatkan semua pihak, dan tidak lupa menyertakan tokoh masyarakat atau tokoh Agama,” jelas Tgk Amran.

Baca Juga:  Harga Cabe Rawit Naik, Cabe Merah Stabil

Keadilan restoratif, tambah Tgk Amran, menjadi salah satu alternatif penyelesaian perkara, dimana konsep keadilan restorative ini ditujukan untuk memulihkan kedamaian dan harmoni dalam masyarakat. “Senada dengan ungkapan Pak Kajati, restorative justice jangan disalahartikan bahwa dapat mentolerir tindakan Pidana atau Perbuatan melawan hukum,” jelasnya.

Sementara itu, Kajati Aceh, Bambang Bachtiar SH MH dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rumah Perdamaian di Kabupaten Aceh Selatan ini merupakan rumah ke 10 yang ia resmikan. “Dikarenakan substansi hukum itu sendiri guna mencari keadilan, manfaat hukum, dan kepastian hukum,” ujar Kajati.

Pada kesempatan itu, Kajati Aceh bukan hanya meresmikan Rumah Perdamaian tersebut, namun juga memantau perkembangan rumah perdamaian ini yang nyata dapat memberi manfaat kepada masyarakat, serta akan mengevaluasinya secara berkala.

Baca Juga:  Peringati Hari Epilepsi Sedunia, Perdossi dan RSUD-YA Tapaktuan Gelar Penyuluhan

“Dengan keberadaan Rumah Perdamaian ini mengutamakan kearifan lokal, hukum adat dengan tidak mengesampingkan hukum Nasional. Namun masyarakat jangan menganggap atau mengartikan pembenaran pelaku Pidana,” jelasnya.

Sebab, lanjut Kajari Aceh, ada syarat dan kriteria yang harus terpenuhi seperti bukan residivis, pemula, ancaman hukuman maksimal di bawah 5 tahun serta adanya surat perdamaian kedua belah pihak yang berperkara.

“Selain itu, kehadiran Rumah Perdamaian ini bukan dalam arti sempit hanya persoalan Pidana dan Perdana, namun juga masalah kemasyarakatan,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.