Kampus dan Kampung, Mana Lebih Beradab?

Sumber ilustrasi: Idrus Bin Harun
Bagikan:

Kolumnis : Affan Ramli

Minggu lalu, beberapa media massa nasional dan lokal memberitakan peristiwa tawuran mahasiswa Universitas Syiah Kuala. Sejumlah mahasiswa Fakultas Teknik menyerang BEM Fakultas Pertanian. Katanya, karena berbeda pendapat pada cara mengutip sebuah karya sastra bertema Buku Cinta dan Pesta.

Sebagian orang menilai, peristiwa tawuran seperti itu wajar-wajar saja di USK. Toh, itu cuma ikut perilaku para guru besar, penguasa kampus itu yang terkenal sering gagal menemukan cara arif menyelesaikan sengketa.

Bayangkan, dulu mereka pernah bangun tembok pagar, gara-gara bersengketa batas dengan kampus seberangnya, UIN Ar-Raniry. Pernah juga mempidanakan dosen mereka sendiri karena perbedaan pandangan di internal fakultas. Penggusuran-penggusuran sejumlah rumah dosen senior dilakukan dengan pamer kekuatan, jauh dari kesan bijak.

Konon, cara yang sama baru-baru ini dipraktikan jauh di luar kampus. Mereka berhasil mencaplok puluhan hektar lahan bekas konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di mukim Lamnga, untuk membangun kampus-II universitas itu. Sebagian lahan itu, berdasarkan sumber informasi kami, sudah menjadi kebun masyarakat setempat yang berhasil melakukan reklaiming sebelumnya.

Dalam literatur ilmu sosial, sulit menemukan penjelasan rasional mengurai perilaku para penghuni kampus itu. Mengapa mereka terbiasa dengan pendekatan penaklukan dan menyelesaikan masalah mengandalkan cara-cara kekuatan atau kekuasaan.

Salah satu yang mungkin relevan, adalah penjelasan Jurgen Habermas, filsuf teori kritis Jerman. Bagi Habermas, terdapat tiga paradigma keilmuan yang mempengaruhi perilaku dan cara beroperasinya di ruang sosial. Salah satunya positivisme, yang mengejar kekuasaan teknis dan penaklukan. Penaklukan atas semesta alam dan dunia sosial manusia.

Seorang teknokrat bangga jika mampu mengembangkan instrumen-instrumen pengetahuan teknis yang menaklukan semesta untuk kepentingan manusia. Seringkali untuk memenuhi hasrat kerakusan, seperti eksploitasi sumberdaya alam berlebihan dan mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa batas.

Baca Juga:  Hati - hati,! Saat Ini Ada Nomor WhatsApp Mengatasnamakan Pj Bupati Aceh Jaya

Teknokrat punya gengsi keilmuan, misalnya, jika mampu menciptakan alat-alat teknologi penghancur gunung yang di dalamnya terdapat emas dalam jumlah banyak. Begitupun dalam bidang lain, ilmuan dinilai keren jika mampu menciptakan tabel-tabel, skema-skema, dan bagan-bagan analisis yang rumit untuk memahami masalah masyarakat. Lalu realitas sosial direduksi dalam angka-angka.

Dalam paradigma keilmuan jenis itu, moral keadilan dan kearifan tidak punya tempat. Pertama, karena keadilan dan kearifan sesuatu yang tak terukur dalam angka-angka matematika, kedua, keagungan aspek teknis dari keilmuan tidak mengandung nilai-nilai abstrak yang cuma dapat dimengerti melalui pertukaran percakapan makna.

Makna dan saling pengertian, itu menjadi isu sentral dalam keilmuan dengan paradigma humanis atau hermeneutis. Bukan positivis yang dianut sebagai arus utama di kampus Jantong Hate Rakyat Aceh itu. Sederhanya, kehidupan sosial manusia tidak bisa dipahami melalui angka-angka dalam perhitungan dan pengukuran matematis.

Dunia sosial manusia, tersusun dari hubungan-hubungan (relasi), bukan benda-benda. Hubungan-hubungan itu hanya bisa dimaknai dengan berbagai cara oleh anggota masyarakat, dengan sudut pandang beragam, mengikut keberagaman pengalaman dan kesejarahan hidup masing-masing.

Hubungan masyarakat dalam sebuah kampung, orang per orang (intersubjek), dan hubungan mereka dengan tanah, lahan, kebun, sawah, pantai, dan laut (interaksi dengan ruang), semuanya cuma dapat dimaknai. Pertama-tama dimaknai oleh mereka para pelaku pengalaman, berikutnya oleh mereka para peneliti pengalaman orang lain.

Makna-makna itu lalu diperbincangkan dan didialogkan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan terbangunnya komunikasi. Makna-makna bukan makluk mati, terus hidup dan berkembang bergantung bagaimana makna-makna itu dikomunikasikan dalam ruang sosial yang dinamis. Diletakan dalam sistem tanda bahasa, yang menjadi habitat dimana makna-makna itu tumbuh berkembang.

Hubungan-hubungan sosial yang tersusun dari kumpulan makna, pada dasarnya tidak bisa diukur dan dihitung dengan angka-angka. Hubungan sosial itu, bukan wujud materi yang memiliki dimensi lebar, luas, dan panjang. Tidak juga memiliki berat dan tinggi. Kehidupan sosial benar-benar tak terukur. Segala usaha mengukurnya dalam angka matematis, merupakan usaha yang menyesatkan.

Baca Juga:  Penuh Sejarah, Penetapan Hari Jadi Aceh Selatan Melibatkan Tokoh Terkemuka Aceh

Dapatkah anda mengkalikan kilometer dan kilogram pada satu wujud? Pastinya, mustahil.

Hanya ada sedikit aspek dari kehidupan sosial yang bisa dihitung, seperti jumlah kepemilikan, jumlah tindakan, jumlah orang, jumlah peristiwa, jumlah pendapat, dan sejenisnya yang mungkin dijumlahkan. Aspek itu hal-hal terpantau (observable), bukan wujud makna penyusun relasi dalam ruang sosial yang kedalamannya berlapis-lapis. Makna-makna hanya dapat dirujuk pada realitas, tidak dapat dihitung dalam kalkulasi alam rasio.

Dalam kehidupan sosial di kampung, terutama kampung-kampung Aceh, hubungan-hubungan orang per orang, satu keluarga dengan keluarga lain, satu komunitas dengan komunitas lain, satu kaum dengan kaum lain dibangun dengan mempertimbangkan perasaan, kearifan, dan moral (adap). Semua itu dalam lingkup makna-makna yang tak terukur.

Coba kita lihat bagaimana makna-makna dipertukarkan dalam percakapan ruang sosial masyarakat kampung. Merujuk pada praktik-praktik pengalaman harian mereka, bila terdapat perbedaan-perbedaan pandangan dan sengketa-sengketa antar warga, maka disediakan saluran komunikasi melalui tuha-tuha gampong, disebut juga tuha-tuha adat.

Tuha-tuha adat bertugas mendalami laporan warga yang terlibat sengketa, mengkomunikasikan dengan pihak yang berseberangan. Hasil kajian tuha adat dibahas diantara mereka, untuk menentukan apakah sengketa yang sedang mereka tangani dapat diselesaikan melalui mediasi pra-mahkamah adat.

Jika opsi mediasi sudah tertutup, maka para pihak diminta untuk hadir ke Mahkamah Adat di Meunasah. Dalam prosesi mahkamah adat itu, masing-masing pihak diminta menjelaskan pandangan-pandangan, tentu saja berisi kumpulan makna, dari masing-masing tentang kasus atau peristiwa yang disengketakan.

Baca Juga:  Warga Durian Rampak Peringati Maulid Nabi dan Santuni Anak Yatim

Proses pembuktian berlaku. Masing-masing pihak diminta memberikan bukti-bukti pendukung pandangannya. Meski salah satu pihak dinyatakan bersalah setelah melalui proses pembuktian itu, tetapi keduanya tidak diletakan dalam posisi kalah-menang.

Penalaran yang bekerja mementingkan bagaimana ikatan-ikatan persaudaraan kampung yang sudah terbangun puluhan tahun dapat dijaga dan dirawat sedemikian rupa melalui pertukaran percakapan makna-makna dan saling menanggung beban dari sengketa itu bersama-sama.

Peradaban di kampung-kampung beradat seperti itu sudah berjalan ratusan tahun, jauh sebelum Belanda datang ke negeri kita membawa aturan main baru pengatur kehidupan sosial. Aturan main baru itu kemudian disebut hukum positif. Doktrin dasar aturan baru itu adalah ‘keteraturan’ dan ‘kepastian hukum. Moral hanyalah opini.

Positivisme hukum berpegang pada prinsip-prinsip Friedmann (1996)- bahwa hukum adalah perintah-perintah dari manusia (command of human being). Tidak perlu ada hubungan antara hukum dengan moral. Analisis terhadap konsep-konsep hukum harus dibedakan dari penelitian-penelitian historis mengenai sebab-sebab atau asal-usul dari undang-undang.

Keputusan-keputusan (hukum) dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijaksanaan, dan moralitas. Penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian, atau pengujian.

Dalam doktrin-doktrin seperti itu, keadaban dan peradaban kampung beradat pada akhirnya tidak dapat diabstraksi menjadi semangat dan perspektif keilmuan di kampus-kampus kita. Sejak itulah, pengiriman anak-anak kampung ke kampus-kampus telah mencabut mereka dari akar kebudayaannya.

Anak-anak kampung yang tumbuh berubah menjadi guru-guru besar, muncul sebagai para penakluk dalam cara teknokratik. Tanpa disadari, kampus mencetak monster-monster perusak peradaban kehidupan sosial hasil pergulatan makna ratusan tahun dalam ruang sosial Aceh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.