Kanwil Kemenkumham Aceh Gelar Rapat Hormonisasi Raqan Aceh Selatan

Bersama Pemkab Kanwil Kemenkumham rapat Harmonisasi Raqan Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023. ANTARAN/foto ist
Bagikan:

“Tentunya untuk tingkat qanun atau perda Kabupaten/Kota ini kita koordinasikan dengan kementerian Hukum dan HAM, maka saat ini kemenkumham terutama wilayah Aceh sudah membawa hasil pengharmonisasian yang telah kita sampaikan sebelumnya,” kata Kabag Hukum.¬†

Jurnalis: Sahidal Andriadi

ANTARAN|TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan Pengharmonisasian Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Qanun (Raqan) Kabupaten Aceh Selatan tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Naga oleh Tim Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Aceh.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kemenkumham Wilayah Aceh beserta jajarannya, Perum Daerah Air Minum Tirta Naga, Kabag Hukum Setdakab beserta jajarannya, Kabag Ekonomi Setdakab, Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan, dan undangan lainnya, di Ruang Rapat Vidcon Setdakab, Aceh Selatan, Selasa (20/06/2023).

Baca Juga:  Lantik Pj Bupati Simeulue, Pj Gubernur Ingatkan Kesuksesan Pelaksanaan Pilkada 2024

Kegiatan tersebut menghadirkan 2 orang narasumber dari Kanwil Kemenkumham Aceh yakni Chairil, SH MH Ahli Madya Perancang Perundang-undangan dan Budi Efendi Ritonga, SH Analis Hukum.

Dalam hal ini, Kabag Hukum Suhatril SH, M.Si mengatakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bahwa pengharmonisasian, pembulatan serta pemantapan konsep ini dalam setiap tahapan itu harus di koordinasikan dengan menteri atau lembaga yang membidangi pemerintah dibidang peraturan perundang-undangan.

“Tentunya untuk tingkat qanun atau perda Kabupaten/Kota ini kita koordinasikan dengan kementerian Hukum dan HAM, maka saat ini kemenkumham terutama wilayah Aceh sudah membawa hasil pengharmonisasian yang telah kita sampaikan sebelumnya,” kata Kabag Hukum.

Baca Juga:  Memberangkatkan Mesin PLN ke Simeulue, GM PLN Wilayah Aceh Apresiasi Upaya Pj Bupati Simeulue

Sementara, Kanwil Kemenkumham Aceh, Chairil selaku Perancang Perundang-undangan, menyampaikan, selama ini di Kabupaten Aceh Selatan perusahaan daerah berubah bentuk menjadi perusahaan umum Daerah. “Yang menjadi pertimbangan kenapa perlu terjadi perubahan itu adalah untuk penimbangan jenis usaha,” sebutnya.

Dikatakan, jika PDAM hanya sebatas penyaluran air bersih dan juga air tangki sedangkan untuk Perumda ini, tentunya jenis usahanya bisa lebih dikembangkan. “Misalnya sampai tingkat pengemasan air minum dalam botol dan bisa membuka peluang dalam penanaman modal dan lain sebagainya,” ujarnya.

Baca Juga:  Pagi Buta, Rumah Warga di Simeulue Terbakar

Pada kesempatan itu, Direktur PDAM Tirta Naga, menanggapi, pihaknya setuju bahwa perusahaan umum Kabupaten itu sama dengan perusahaan umum Daerah. “Untuk menyebut kabupaten, kalau kita di Aceh itu ada 2 penyebutan daerah yakni Kabupaten dan Kota,” ungkap Dirut.

Dia juga mengharapkan, ke depan jangan ada perbedaan, karena ada beberapa Kabupaten yang telah mengesahkan Qanun Perusahaan Umum Daerah.

“Karena nanti saat kita merubah dari Perusahaan Umum Daerah (perumda) menjadi Perusahaan Umum Kabupaten (perumka) itu menjadi suatu masalah atau hal yang lainnya,” demikian ucapnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.