Kejari Abdya Diminta Tidak Masuk Pusaran Politik di Kasus PT CA

Ketua Perwakilan YARA Abdya, Suhaimi. ANTARAN/foto: ist
Bagikan:

“Kami minta agar Kejari Abdya tidak masuk dalam kepentingan politik dalam isu perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi, jangan sampai penegakan hukum tebang pilih menurut pesanan,” kata Suhaimi.

Jurnalis : Rizal

ANTARAN|BLANGPIDIE – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) meminta pihak Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) agar tidak masuk dalam pusaran kepentingan politik dalam perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi (CA).

Kepala YARA Perwakilan Abdya, Suhaimi N SH, Minggu (14/5) melalui siaran persnya yang diterima wartawan mengatakan, harusnya Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum mempelajari dulu semua aturan terkait perkebunan, sebelum menarik permasalahan itu kedalam ranah pidana. Apalagi, permasalahan HGU PT Cemerlang Abadi sudah bertahun tahun dan banyak kepentingan politik didalamnya.

Bahkan menurut Suhaimi, kalaupun diperiksa harusnya orang-orang yang telah menguasai tanah negara yang sejak tahun 2016 lalu dilepaskan oleh PT Cemerlang Abadi seluas 2.668,82 hektare dari 7.516 hektare yang saat ini dikuasai oleh oknum-oknum tertentu.

Yang ini sudah jelas penyerobotan lahan negara. Lantas, mengapa Kejari tidak menyelidiki ini. Tapi lebih terarik dalam permasalahan PT Cemerlang Abadi yang sudah sangat politis sejak beberapa tahun yang lalu.

Baca Juga:  Momen Penuh Haru, Masyarakat Aceh Singkil Lepas Keberangkatan Marthunis - Humaira

“Kami minta agar Kejari Abdya tidak masuk dalam kepentingan politik dalam isu perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi, jangan sampai penegakan hukum tebang pilih menurut pesanan. Apalagi menurut kami, isu HGU PT CA ini sudah banyak dimanfaatkan oleh kepentingan politik sejak beberapa tahun silam,” kata Suhaimi.

Disamping itu, Suhaimi juga menyayangkan langkah Pj Bupati Abdya Darmansah, yang tidak memberikan perlindungan keamanan dan kenyamanan terhadap investasi di Abdya. Darmansah yang sudah membangun komunikasi dengan PT Cemerlang Abadi sampai dengan BPN Pusat sebelumnya sudah paham dengan persoalan yang terjadi. Tapi justru memberikan dukungan terhadap langkah Kejari Abdya yang menurut Suhaimi masih sangat prematur menyampaikan adanya dugaan kerugian negara.

“Kami menyayangkan langkah Pj Bupati Abdya itu yang tergesa-gesa mendukung langkah hukum Kejari Abdya terhadap PT CA. Harusnya sebagai Kepala Daerah, memberikan perlindungan terhadap Investasi, bukan malah mendukung gangguan terhadap invetor di Abdya,” ujarnya.

Baca Juga:  Hasil Penyelidikan Dugaan Kasus Korupsi PT CA Negara Dinyatakan Rugi Hingga Rp 10 Triliun Lebih

Lanjut Suhaimi, jika langkah Kejari Abdya menetapkan kerugian negara akibat PT Cemerlang Abadi tidak melaksankan kewajiban membangun kebun plasma seluas 20-30 persen sehingga menimbulkan kerugian ekonomi negara sebesar Rp.10 triliun lebih, maka yang pertama Kejari harus menjelaskan ke Publik tentang alur penetapan kerugian negara itu. Instrumen hukum apa saja yang digunakan, karena menurut Suhaimi, YARA mempunyai data diseluruh Aceh tentang perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban membangun plasma. Jika memang ini masuk dalam ranah pidana, maka YARA mendorong agak Kejaksaan Agung untuk mempidanakan seluruh perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan kewajiban membangun plasma.

“Saya terkejut membaca berita, kalau Kejari Abdya menyampaikan kerugian perekonomian negara diangka Rp 10 triliun lebih akibat PT CA tidak membangun kebun plasma 20-30 persen. Tentu menarik untuk dikaji secara hukum, dan kami mendesak Kejari Abdya untuk menyampaikan proses kajian hukumnya. Karena kami (YARA) perwakilan di seluruh Aceh mempunyai data perusahaan perkebunan yang tidak melaksanakan plasma, dan ini tentu harus ditarik juga kedalam ranah pidana seperti yang dilakukan Kejari Abdya,” jelas Suhaimi.

Baca Juga:  Calon Keuchik Simpang Dua Kluet Tengah Sampaikan Visi-Misi 

Terhadap penguasaan lahan 4.847.18 hektare oleh PT Cemerlang Abadi berdasarkan rekomendari panitia B dan Plt Gubernur Aceh, Suhaimi sudah berkomunikasi dengan PT Cemerlang Abadi untuk menggali informasi tentang proses hukum yang sedang berjalan.

Informasi yang diperoleh PT CA sudah melaporkan dugaan pemalsuan data risalah panitia B oleh pejabat BPN Pusat ke Mabes Polri dan sampai saat ini masih dalam proses. Harusnya proses hukum yang ditempuh oleh PT CA untuk mencari keadilan harus dihormati oleh Kejari Abdya, bukan malah melakukan penekanan yang seolah-olah Kajari sudah ikut dalam pusaran politik kepentingan elit di Abdya dalam isu perpanjangan HGU PT Cemerlang Abadi.

“Harusnya hormati dulu upaya hukum PT CA, bukan malah ikut menekan sebagai investor di Abdya yang menurut kami sudah dipolitisir untuk kepentingan pupolaritas politik,” demikian tandas Suhaimi. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.