Kejari Abdya Resmi Tahan Satu Tersangka Kasus Tokopika 

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH menggelar konferensi pers, Kamis (14/7/2022). ANTARAN/AGUS
Bagikan:

Jurnalis : Agus

ANTARANNEWS.COM|BLANGPIDIE – Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya (Kejari Abdya) secara resmi menahan satu orang tersangka, yakni KHZ (52) yang merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM Perindag Abdya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan aplikasi sistem informasi terpadu Toko Online Pusat Informasi Kreatif Abdya (Tokopika).

Kajari Abdya, Heru Widjatmiko SH MH melalui Kasi Intel Joni Astriaman SH dalam siaran persnya, Kamis (14/7/2022) menyebutkan, sejak di tetapkannya tersangka KHZ selaku PPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Abdya Nomor : PRINT 02/L.1.28/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022, telah 1 bulan 10 hari penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi dan 3 orang ahli.

Dalam perkara dugaan tindak Pidana Korupsi Tokopika tahun anggaran 2020 senilai Rp 1,3 miliar lebih ini, Kejari Abdya telah menemukan cukup bukti atau dua alat bukti atas perbuatan tersangka tersebut antara lain, tersangka KHZ selaku PPK dalam melakukan HPS tidak berdasarkan keahlian, sehingga diduga program pembangunan Tokopika terjadi kemahalan harga.

Baca Juga:  Pj Bupati Aceh Selatan Warning ASN Harus Menjaga Netralitas Pemilu

Kemudian dalam pembuatan program pembangunannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, hal tersebut berdasarkan dari keterangan ahli. “Terhadap tersangka mulai hari ini dilakukan penahanan selama 20 hari kedepan di lembaga pemasyarakatan kelas IIB Blangpidie dengan surat perintah penahanan Nomor : PRINT-480/L.1.28/Fd.1/7/2022,” sebutnya.

Alasan penahanan KHZ berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHAP dengan alasan objektif yaitu tindak Pidana itu diancam dengan Pidana penjara lima tahun atau lebih dan alasan subjektif, yaitu karena ada ke khawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tidak Pidana.

“Dalam proyek ini penyidik telah menemukan dugaan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 686.400.000 dan proses perkara sedang dalam pemberkasan,” pungkas Kajari Abdya.

Seperti diketahui, Kejari Abdya secara resmi menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tokopika. Informasi yang diterima wartawan, Jumat (3/6/2022) sore.

Baca Juga:  Ini Pesan Camat Bandar Agara Saat Musrenbang RKPK 2025

Pengadaan aplikasi senilai Rp 1,3 miliar sumber APBK tahun 2020 di Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan (Diskop UKM Perindag) itu, diduga adanya mark-up harga yang sangat besar dalam pelaksanaanya.

Kejari Abdya menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial MSA (27) dan KHZ (52). Dimana, MSA dalam kasus itu merupakan rekanan, atau penyedia barang yang menjabat sebagai Direktur PT KGB.

Sementara KHZ merupakan PPK pada Dinas Koperasi UKM Perindag Abdya. Penetapan itu sesuai dengan surat penetapan tersangka Nomor : R-1/Fd.1/06/2022 tanggal 3 Juni 2022.

Dalam perjalanan kasus ini, MSA (27) selaku Direktur PT KGB salah satu tersangka yang merupakan rekanan dalam kasus dugaan korupsi Tokopika mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Blangpidie.

MSA melalui kuasa hukumnya menuntut Kejari Abdya untuk membatalkan dirinya dari tersangka. Berdasarkan informasi dari laman SIPP Pengadilan Negeri Blangpidie, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga:  Kejari Abdya Diminta Tidak Masuk Pusaran Politik di Kasus PT CA

Petitum pemohon menyatakan bahwa surat penetapan tersangka Nomor R-10/R.1.28//06/2022, tertanggal 3 Juni 2022 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya penyidikan perkara tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Melalui pengacaranya, MSA juga memohon kepada Pengadilan agar Kejari Abdya dapat menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Kemudian meminta memulihkan nama baik pemohon sebagai warga negara yang bersih dari riwayat permasalahan hukum.

Masih dalam Petitum tersebut, MSA juga meminta agar menghukum termohon untuk membayar biaya perkara serta segala sesuatu yang timbul karena perkara tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Informasi yang diterima wartawan, gugatan Praperadilan yang dilayangkan MSA, telah didaftarkan Selasa (5/7/2022) lalu dan akan segera disidangkan pada tanggal 25 Juli 2022 mendatang.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.