Kepala Kejari Abdya Paparkan Tujuan Program Jaksa Garda Desa

Kejari Abdya saat menjadi pemateri Program Jaksa Garda Desa. Antaran/Syamsurizal.
Bagikan:

“Juga perluasan akses layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa (maksimal 3%), penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dan BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem,” sebutnya.

Jurnalis : Syamsurizal

ANTARAN|BLANGPIDIE – Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Heru Widjatmiko SH MH memaparkan banyak hal tentang tujuan dari program sosialisasi Jaksa Garda desa dan peningkatan UMKM menuju desa mandiri.

Paparan tentang program ini diulas tuntas oleh Kejari Heru Widjatmiko saat menjadi pemateri sosialisasi program Jaksa Garda desa dan peningkatan UMKM menuju desa mandiri yang diikuti oleh seluruh aparatur desa di Abdya, Kamis (26/10/2023) di aula hotel Grend Lauser Blangpidie.

Baca Juga:  Gelar Pansus, DPRK Aceh Singkil Evaluasi Dokumen Anggaran SKPK dan Awasi Proyek Fisik

Kajari mengatakan, penggunaan jelas diatur dalam UUD terkait arah penggunaannya, misal tentang penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional yang meliputi pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMD)/badan usaha milik bersama (BUMB), pengembangan desa wisata dan pengembangan ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMD/BUMB.

Selanjutnya, penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional yang meliputi perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa dan pendataan perkembangan desa melalui IDM, ketahanan pangan nabati dan hewani, pencegahan dan penurunan stunting, peningkatan kualitas SDM, peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan.

Baca Juga:  Tiga Mantan Pejabat di Aceh Selatan Ditahan Kajari

“Juga perluasan akses layanan kesehatan, dana operasional pemerintah desa (maksimal 3%), penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem dan BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem,” sebutnya.

Katanya, penggunaan DD juga diatur untuk mitigasi bencana alam dan non alam yakni Mitigasi dan penanganan bencana alam serta Mitigasi dan penanganan bencana non alam.”Jadi juga bisa menggunakan DD untuk mitigasi bencana alam,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Kejari, penggunaan dana desa juga rawan penyimpangan atau masuk kategori Modus. Hal ini masuk dua kategori yang meliputi kealpaan dan kesengajaan.

Baca Juga:  FD-LHR Gelar Kenduri Raya, H Edi Saputra Nyatakan Maju Pada Pilkada Aceh Selatan 2024

“Penyebabnya meliputi kompetensi, partisipasi, transparansi, intervensi dan x-faktor,” ucapnya.

Kejari juga menjelaskan tentang bentuk potensi penyimpangan dan penyalahgunaan DD. Dan ini tertuang dalam enam sektor yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, penganggaran, penatausahaan dan keuangan desa.”Disitulah rawan terjadinya penyimpangan,” katanya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.