Ketua KIP Aceh Selatan Bantah Terima Fee Dari Simpanan Dana Hibah Pilkada

Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi, SE saat memaparkan penjelasan kondisi penyimpangan Dana Hibah Pilkada di BSI kepada wartawan anggota PWI.  ANTARAN/Istimewa.
Bagikan:

“Tugas dan kewenangan saya mengusulkan dan melakukan NPHD dengan pemerintah daerah serta membuat PKS dengan BSI. Pencairannya merujuk Juknis KPU dan Mendagri dilaksanakan KPA. Tidak benar ada fee untuk Ketua KIP,” kata Kafrawi, SE.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN | TAPAKTUAN – Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan menjelaskan secara detail tentang penyimpanan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak ditransfer pemerintah setempat.

Penjelasan tersebut disampaikan Ketua KIP Aceh Selatan Kafrawi, SE didampingi Plt Sekretaris Surya Dharma di hadapan pengurus dan anggota PWI di Rumah Besar, jalan Merdeka, Tapaktuan, Kamis (30/5/2024).

Katanya, kami mengusul dan melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintah Aceh Selatan dan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak perbankan. Persoalan penarikan bukan ranah kami.

Baca Juga:  Pj Bupati Abdya Lepas Keberangkatan Peserta Rainas Cibubur

“Kewenangan pencairan dan penggunaan dana hibah itu leading sektor Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yakni Sekretaris KIP dengan merujuk petunjuk teknis dan Keputusan KPU nomor 1373 Tahun 2023 tentang pedoman penatausahaan seleksi Bank penampung Dana Hibah Pilkada,” jelas Kafrawi.

Ia menyebutkan, dana yang telah ditransfer Pemda Aceh Selatan ke rekening KIP sebesar 40% dari Rp 36 miliar atau setara lebih kurang Rp 14,5 milyar tersebut sama sekali tidak ada fee. Sisanya sebesar 60% lagi diperkirakan meluncur pada Juli 2024.

Dana itu masih utuh dan tersimpan di bank akibat belum dicairkan karena KIP Aceh Selatan sudah beberapa kali terjadi pergantian sekretaris (KPA). Kewenangan amprahan mukhlak fungsi sekretaris selaku KPA. Sekretaris sebelumnya saudara Elwin, SE pindah ke Kota Subulussalam. Penggantinya Asmardin mengundurkan diri setelah rampung Pemilu.

Baca Juga:  Ongkos Angkut Logistik Pemilu Belum Dibayar, Sopir Truk Seruduk KIP Aceh Selatan

Saat ini sekretaris KIP Aceh Selatan masih berstatus Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) atas nama Surya Dharma yang mengantongi Surat Keputusan (SK) pada tanggal 21 Mei 2024. Salah satu faktor mengendap, akibat pergantian sekretaris beberapa kali, urainya.

“Kembali saya tegaskan, tidak ada yang namanya fee dari simpanan dana hibah Pilkada Aceh Selatan di BSI untuk pribadi. Dalam PKS tertuang Reward sebagai bentuk penghargaan. Dan itu bukan dalam bentuk uang, melainkan fasilitas kepentingan negara  untuk menunjang kelancaran dan kesuksesan Pilkada,” terang Kafrawi.

Reward yang diberikan sebagai hadiah bukan dilaksanakan oleh pihak KIP tetapi melalui proses perbankan.  Kerenanya, sambung Kafrawi, tudingan Ketua KIP Aceh Selatan mendapat fee dari penyimpanan dana hibah adalah sebuah kekeliruan yang patut disesali dan diluruskan agar publik memahami akar masalah.

Baca Juga:  Personil Gabungan Amankan Pleno Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Aceh Selatan

Sementara itu Plt Sekretaris KIP Aceh Selatan Surya Dharma turut memberi penjelasan terkait mengendapnya dana hibah. Dana hibah Pilkada sebesar 40% dari Rp 36 miliar disimpan dalam Rekening Penerimaan Dana Hibah Langsung (RPDHL).

“Mekanisme penggunaan dan pengelolaannya harus sesuai petunjuk teknis dan Keputusan KPU. Dana ini diawasi secara ketat oleh lembaga-lembaga pengawasan agar tidak melenceng dari aturan main,” timpal Surya Dharma.

Artinya, tambah Surya Dharma, pencairan dan penarikan harus melibatkan dua bendahara. Akibat beberapa kali terjadi pergantian sekretaris berdampak kepada proses penarikan. Fokus, tidak ada yang Namanya fee. Fasilitas yang diberikan berupa reward pun harus terdaftar sebagai aset negara, pungkas Surya Dharma. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.