Ketua KIP Aceh Selatan : Perangkat Gampong Tidak Ada Larangan Jadi PPK dan PPS

Ketua KIP Aceh Selatan, Saiful Bismi. Foto Dok Saiful Bismi
Bagikan:

“Bahwa terkait perangkat Gampong menjadi PPK dan PPS, dalam pedoman teknis tidak ada batasan atau larangan bagi perangkat Gampong dan ASN untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Yang tidak diperbolehkan adalah bagi masyarakat yang menjadi anggota dan pengurus partai,” ujar Saiful.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARANNEWS.COM|TAPAKTUAN – Perekrutan penyelenggaran Pemilu ditingkat Kecamatan dan tingkat Gampong atau anggota Badan Adhoc, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak ada batasan. Hal itu disampaikan Saiful Bismi, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Selatan, Senin (19/12/2022).

Dalam siaran tertulisnya yang diterima antarannews.com, disebutkannya, KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan perekrutan Badan Adhoc, penyelenggara Pemilu tahun 2024 berpedoman pada PKPU Nomor 8 tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja badan adhoc penyelenggara Pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca Juga:  Pembentukan TPS Khusus Pemilu 2024, KIP Aceh Selatan Koordinasi dengan Kepala Rutan IIB Tapaktuan

“Serta keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan dan tata kerja Badan Adhoc penyelenggara pemilu dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” sebut Saiful.

Selanjutnya, Saiful Bismi juga menyampaikan, dalam pedoman teknis perekrutan penyelenggara pemilu yakni, PPK dan PPS tidak ada larangan untuk aparatur Gampong dan Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Baca Juga:  Akibat Erosi, Sembilan Rumah dan Satu Masjid di Kluet Tengah Terancam Ambruk

“Bahwa terkait perangkat Gampong menjadi PPK dan PPS, dalam pedoman teknis tidak ada batasan atau larangan bagi perangkat Gampong dan ASN untuk menjadi anggota PPK dan PPS. Yang tidak diperbolehkan adalah bagi masyarakat yang menjadi anggota dan pengurus partai,” ujar Saiful.

Sambung Saiful, bagi masyarakat atau calon anggota PPK yang Nomor Induk Kependudukan (NIK) bersangkutan di catut dalam Sipol, sepanjang yang bersangkutan sudah membuat laporan dan mengisi formulir tanggapan masyarakat maka pihaknya tetap meluluskan dalam proses seleksi administrasi.

Baca Juga:  Harga Komoditi Jagung di Aceh Tenggara Fluktuasi

Saiful Bismi juga mengatakan, dalam proses seleksi Badan Adhoc tersebut KIP Kabupaten Aceh Selatan juga telah mengumumkan menerima tanggapan masyarakat terkait hasil seleksi administrasi hingga sampai pengumuman hasil tes tulis.

Lebih lanjut, kata Saiful, KIP Aceh Selatan dalam melaksanakan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK telah mengikuti Standar Operasional Prosedur atau SOP,

“Tidak ada dasar hukum bagi kami untuk membatalkan ataupun mengugurkan perangkat Gampong atau pun ASN yang telah dinyatakan lulus seleksi. Kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun dan dari pihak manapun, kami menjalankan rekrutment ini sesuai dengan SOP yang berlaku,” demikian tegas Saiful.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.