KIP Singkil Berikan Batas Waktu Penyerahan Surat Pengunduran Bacaleg Hingga Akhir Juni

Ketua KIP Edi Sugianto saat menerima berkas pencalonan Anggota Dewan, dari Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh Singkil, Ustadz Tarmizi dan anggota Dewan Ramli Boga. Foto: ANTARAN/Helmi.
Bagikan:

“Baik ASN, Kades, BPKam, Mukim, termasuk pengelola BUMK dan Bumdes, semua wajib membuat surat pengunduran diri dari jabatannya, dari pejabat yang berwenang,” ucapnya.

Jurnalis : Helmi

ANTARAN|SINGKIL – Proses verifikasi administrasi bakal calon legeslatif (Bacaleg) persiapan Pemilu 2024 masih terus berlangsung hingga 23 Juni mendatang.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Singkil masih menunggu surat pengunduran diri dari jabatannya, bagi para Bacaleg yang menerima gaji dari sumber anggaran negara.

“Jika sampai masa perbaikan administrasi tidak juga melengkapi surat pengunduran dirinya sesuai yang di syaratkan oleh Undang-Undang, maka yang bersangkutan tidak bisa maju sebagai daftar calon sementara,” kata Ketua KIP Aceh Singkil, Edi Sugianto saat dikonfirmasi antaran, diruang kerjanya, Selasa (30/05/2023).

Baca Juga:  Panwaslih Aceh Selatan Gandeng Wartawan Hindar Berita Hoax

“Baik ASN, Kades, BPKam, Mukim, termasuk pengelola BUMK dan Bumdes, semua wajib membuat surat pengunduran diri dari jabatannya, dari pejabat yang berwenang,” ucapnya.

Sebelumnya, lanjut Edi, pihaknya sudah mengingatkan bahwa bagi Bacaleg yang menerima gaji yang bersumber dari keuangan negara wajib mengundurkan diri.

Pihaknya juga belum mengetahui masing-masing pekerjaan Bacaleg yang telah mendaftar tersebut. Meski sudah ada informasi dari masyarakat, bahwa ada Bacaleg yang bekerja sebagai Kepala Desa (Kades), BPKam maupun ASN.

Baca Juga:  Camat dan Pengulu Gayo Lues Diminta Jaga Netralitas 

“Belum kita ketahui siapa saja Bacaleg yang bekerja di Pemerintahan dan yang menerima gaji dari anggaran negara. Sebab, kalau dilihat KTP ada yang nelayan dan wiraswasta tidak bisa diketahui pekerjaan sebenarnya,” jelasnya.

Edi menjelaskan, untuk mempermudah proses penelitian ini, nanti akan diberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukannya.

Jika setelah dilakukan penelitian administrasi ada yang bekerja sesuai yang tertuang dalam aturan PKPU No.10 tahun 2023, mereka wajib melengkapi surat pengunduran diri dari pekerjaannya.

Baca Juga:  Dari Jakarta, Haji Uma ke Abdya Serah Bantuan Untuk Korban Kebakaran

“Kita sudah surati DPMK dan MAA serta berkoordinasi dengan BKPSDM untuk mengirim daftar nama perangkat desa maupun ASN tersebut,” sebut Edi.

Disamping itu, kata dia KIP Aceh Singkil juga telah menyurati Panwas jika ada Bacaleg yang juga bekerja dijajaran petugas Pemilu.

“Bagi yang sudah mengajukan surat pengunduran diri dan diterima pejabat yang berwenang, yang bersangkutan berkewajiban lagi harus melampirkan surat pemberhentian dan paling lambat diterima KIP Aceh Singkil pada akhir Juni, atau sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), 1 Agustus 2023,” terang Edi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.