Kisruh Yayasan Gajah Putih Berakhir, Rektor UGP Tetap Eliyin

Rapat pembahasan penyelesaian kemelut di UGP di berlangsung di gedung DPRK Aceh Tengah. ANTARAN/Istimewa.
Bagikan:

“Rapat digelar untuk mengakhiri ketidakpastian kepemimpinan di kampus UGP,” kata Fitra Gunawan. 

Jurnalis : Sudirman Hamid

ANTARAN|BANDA ACEH – Pusaran kemelut di tubuh Yayasan Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Aceh Tengah, Provinsi Aceh diselesaikan melalui rapat di DPRK setempat, Rabu (6/12/2023) kemarin.

Informasi dihimpun AntaranNews.com dari jaringan Asosiasi Media Siber Aceh (ANSA), rapat yang dihadiri unsur lengkap di Gedung DPRK tersebut memutuskan, kepengurusan yayasan tetap mengacu pada Akte Notaris Nomor 11 Tahun 2022.

Menurut keterangan salah seorang Pembina Yayasan Gajah Putih, Fitra Gunawan, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan, didampingi Ketua Komisi D, M Syahrul.

Baca Juga:  Salurkan 150 Paket Sembako, IBI Abdya Bantu Bumil Kurang Mampu

Selain seluruh pembina Yayasan, prosesi rapat juga hadiri sejumlah pejabat Pemkab Aceh Tengah. Hasil rapat antara Pembina Yayasan Gajah Putih dengan Pimpinan DPRK dan unsur Pemkab mencakup empat hal.

Intinya keputusan musyawarah menegaskan, bahwa susunan pembina yayasan tetap mengacu pada Akte Notaris Nomor 11 Tahun 2022 dengan ketua Pembina Mustafa Ali.

Fitra Gunawan yang dikonfirmasi jejaring AMSA membenarkan informasi terkait keputusan rapat tersebut. Tujuannya untuk meluruskan benang kusut agar memiliki kepastian.

“Rapat digelar untuk mengakhiri ketidakpastian kepemimpinan di kampus UGP,” kata Fitra Gunawan.

Dalam rapat menegaskan, bahwa Rektor Universitas Gajah Putih tetap Eliyin, S.Hut, MP, karena SK pemberhentian rektor yang pernah dikeluarkan oleh Abdiansyah Linge yang menyebut dirinya sebagai ketua yayasan tidak sah dan telah dibatalkan.

Baca Juga:  BPK Temukan Ratusan Juta Kelebihan Pembayaran Proyek di Perkimtan Agara

Berikut butir-butir keputusan rapat DPRK dengan Yayasan Gajah Putih dan unsur Pemkab Aceh Tengah :

1. Sebelum selesai Akta Notaris yang baru, maka Susunan Pembina Yayasan tetap mengacu pada Akte Nomor: 11 Tahun 2022 dengan Mustafa Ali sebagai ketua pembina Yayasan Gajah Putih.

2. Setelah selesai Akta Notaris yang baru dan terfaftar di Kemenkumham RI, Pembina yang baru akan membentuk susunan pengurus dan pengawas Yayasan Gajah Putih Kabupaten Aceh Tengah.

Baca Juga:  Kodim Aceh Selatan Melaksanakan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1443 H/2022 M

3. Dengan adanya keputusan ini, maka Rektor Universitas Gajah Putih tetap Eliyin, S.Hut, MP, karena pengurus yayasan yang ketuanya Abdiansyah Linge beberapa waktu yang lalu yang memberhentikan Eliyin, telah dileburkan atau tidak sah.

4. Universitas tetap berjalan seperti biasa tanpa intervensi dari pihak manapun.

Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah, Edi Kurniawan, yang dicoba hubungi via sambungan telepon untuk mengkonfirmasi keputusan rapat yang dipimpinnya pada Rabu (6/12/2023) malam, tidak berhasil tersambung.

Begitupun pesan WhatsApp (WA) yang dikirimkan ke nomor handphone bersangkutan hingga berita ini dipublikasi belum direspon.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.