Korupsi Dana Desa, Oknum Kades di Aceh Selatan Meringkuk di Tahanan, Sekdes DPO

Kapolres Aceh Selatan AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, SIK, bersama Waka, Kompol Iswar, SH dan Kasat Reskrim AKP Fajri Adi, SH, MH memperlihatkan sejumlah barang bukti yang disita penyidik. ANTARAN/Sudirman Hamid
Bagikan:

“Keuchik dan Sekretaris Gampong Air Berudang, Tapaktuan melakukan pemufakatan jahat dengan melakukan pertanggungjawaban fiktif, sementara dana desa sebesar Rp 469.769.162 dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saat ini Sekretarisnya ditetapkan sebagai DPO karena melarikan diri,” kata Kapolres Aceh Selatan.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN | TAPAKTUAN – Keuchik (Kepala Desa) Air Berudang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan meringkuk di tahanan Mapolres Aceh Selatan setelah terbukti melakukan penyelewengan Dana Desa (DD) tahun 2021 dan 2022 berakibat merugikan keuangan negara sebesar Rp 469.769.162.

Kapolres Aceh Selatan, AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, SIK mengatakan, kasus dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut terkuat dari Laporan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) tanggal 26 Desember 2022. Dasar tersebut, Unit Tindak Pidana Korupsi Sat Reskrim Polres Aceh Selatan melakukan pulbaket dan penyelidikan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan.

Menurut Kapolres, setelah mendapatkan bukti-bukti permulaan yang cukup, status penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan dengan menerbitkan Laporan Polisi model A dengan Nomor: LP-A/08/IX/2023/SPKT.Satreskrim/Polres Aceh Selatan /Polda Aceh, tanggal 11 September 2023 serta Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Tugas.

Baca Juga:  Gangguan Pikiran Selesai Berkuasa

“Keuchik dan Sekretaris Gampong Air Berudang, Tapaktuan melakukan pemupakatan jahat dengan melakukan pertanggungjawaban fiktif, sementara dana desa sebesar Rp 469.769.162 dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Saat ini Sekretarisnya ditetapkan sebagai DPO karena melarikan diri,” kata Kapolres Aceh Selatan dalam konferesi pers, Sabtu (13/1/2024) di Mapolres.

Didampingi Wakapolres, Kompol Iswar, Kabag Ops, AKP Rizal, Kasat Reskrim, AKP Fajri Adi, SH, MH dan Kabag Humas AKP Adam Sugiarto, lebih lanjut AKBP Mughi Prasetyo Habrianto memaparkan, penyidik telah memeriksa 56 saksi dan satu Ahli. Penyidik menemukan adanya kesepakatan atau pemufakatan jahat antara tersangka KM (Keuchik), 57 tahun dan NAD (Sekretaris) Air Berudang, Tapaktuan untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

“Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Aceh Selatan Nomor :700.1.2.1/212/2023 tanggal 17 November 2023, perbuatan tersangka KM dan NAD terjadi penyimpangan dan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 469.769.162,” ujar Kapolres seraya memperlihatkan sejumlah barang bukti.

Baca Juga:  Ringankan Beban Korban Banjir Bandang, Polres Aceh Selatan Turunkan Mobil Tangki Air

Adapun penyimpangan yang dilakukan KM dan NAD pada pengelolaan dan penggunaan dana desa Air Berudang, Kecamatan, Tapaktuan tahun 2021 dan 2022, meliputi; terdapat Dana yang tidak dibayarkan (Fiktif), terdapat Dana yang tidak terlaksana dan belum menyetor pajak Negara dan Pajak Daerah.

“Kepolisian Resort Aceh Selatan telah diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor:DPO/17/XII/RES.3.3./2023/Satreskrim, tanggal 20 Desember 2023 dan saat sekarang ini Penyidik sedang melakukan upaya pencarian terhadap tersangka NAD untuk mempertangung jawabkan segala perbuatannya yang melanggar hukum, ulas Mughi Prasetyo Habrianto.

Bukti-bukti yang diamankan, Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) tahun 2021 dan 2022 serta perubahannya Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) tahun 2021 dan 2022 serta perubahannya. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2021 dan 2022 dan Laporan Realisasi tahun 2021 dan 2022. Buku Kas Umum dan Print out Rekening Desa Air Berudang periode Januari sampai Desember tahun 2021 dan 2022 serta slip bukti transfer.

Baca Juga:  Sebelum Naik Pangkat, 25 Personel Polres Aceh Selatan Jalani Test Urine

“Sejauh ini, tersangka KM dan NAD belum mengembalikan sepeserpun uang kerugian negara yang diselewengkan. Penyidik turut menyita sebuah Akta tanah milik tersangka KM sebagai jaminan atas kerugian keuangan negara yang dikorupsi,” ungkapnya.

Atas perbuatan tersangka, dijerat pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHpidana, dengan ancaman paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.