LLDikti Aceh Disinyalir Kucilkan Universitas Gajah Putih Takengon

Gedung LLDikti Aceh. ANTARAN/Foto Dokumentasi Istimewa
Bagikan:

“Kami merasakan ada ketidak adilan dari kebijakan LLDikti Aceh, walaupun sudah dibangun komunikasi namun aura mendiskreditkan terhadap UGP Takengon kian terasa,” kata Eliyin.

Jurnalis: Sudirman Hamid

ANTARAN | BANDA ACEH – Universitas Gajah Putih (UGP) Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh merasa diperlakukan tidak adil oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah XIII (dulu Kopertis) Aceh. Aroma itu diduga karena beberapa kebijakan dinilai mendiskreditkan Pendidikan tersebut.

Rektor UGP Takengon, Eliyin mempertanyakan kebijakan Kepala LLDikti Aceh, Rizal Munadi, yang tidak bersikap fair terhadap pihaknya. Ia menilai, apa yang diperlihatkan oleh dosen Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh yang kini memimpin LLDikti Aceh tersebut sangat tidak profesional.

“Lembaga layanan kepentingan dan kemajuan Pendidikan tinggi, tapi malah tidak melayani secara sehat,” ujar Eliyin sebagaimana dikutip antaran dari Kabar Aktual jaringan Asosiasi Media Siber Aceh (AMSA), Jumat (5/1/2024).

Menurut rektor UGP, pada awalnya, ia masih berpikir positif dan menganggap pimpinan LLDikti itu sedang sibuk dalam tugas, sehingga tidak menaruh curiga apa-apa ketika sejumlah kebijakan lembaga itu yang dirasa tidak adil. Tapi, setelah dirasakan semakin mendiskreditkan, pihaknya berupaya membangun komunikasi dengan Rizal Munadi.

Baca Juga:  Warga Keude Paya Abdya Antusias Hadiri Reses lll Safaruddin

“Kami merasakan ada ketidak adilan dari kebijakan LLDikti Aceh, kemudian dibangun komunikasi namun aura mendiskretkan terhadap UGP Takengon kian terasa,” kata Eliyin.

Dikatakan, Eliyin, untuk kepentingan lembaga pendidikan yang dia pimpin, dia berupaya meminta penjelasan kepada Rizal Munadi terkait sejumlah kebijakan kebijakan LLDikti yang merugikan UGP Takengon.

Tapi, sosok yang sebelumnya bersahabat tersebut tiba-tiba berubah drastis dan sama sekali tidak mau lagi berkomunikasi. “Berkali-kali saya telpon, dia gak angkat. WA saya juga berbulan-bulan tak dibalas lagi. Saya tidak paham kenapa seorang pimpinan bisa bersikap demikian,” paparnya.

Rektor UGP menceritakan, ada dua kebijakan LLDikti yang dinilai mendiskreditkan PTS itu. Pertama, lembaga itu tidak menyetujui pencairan tunjangan sertifikasi dosen (serdos) UGP. Namun, setelah dipertanyakan, pihak LLDikti kemudian menyetujui pencairannya.

Baca Juga:  Bacaleg Akan Tes Baca Al-Quran, Ini Kata Ketua KIP Aceh Selatan

Permasalahan kedua, sambung Eliyin, pihak LLDikti Aceh tidak mengundang pimpinan UGP Takengon pada acara sosialisasi kebijakan Kemendikbud dan penandatanganan MoU dengan Serambi Indonesia pada tanggal 9 Januari 2024 di LLDikti Banda Aceh. Lewat surat nomor 0038/LL13/KL.02.00/2024 tanggal 4 Januari 2024, LLDikti mengundang seluruh PTS pada acara tersebut kecuali UGP satu-satunya yang tidak diundang.

Menurut informasi yang diterima pihak UGP dari kalangan LLDikti, pimpinan lembaga ini “mendiskualifikasi” UGP akibat terjadinya dualisme kepemimpinan di PTS tersebut. Alasan itu tentu saja dinilai sebagai alasan yang mengada-ada oleh pihak UGP.

Sebab, melalui surat nomor 72/PEMB/YGP/AT/XII/2023 tanggal 21 Desember 2023, pihak yayasan Gajah Putih sudah menjelaskan kepada LLDikti bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di UGP.

Anehnya, lanjut rektor UGP, meskipun sudah dijelaskan bahwa tidak ada dualisme kepemimpinan di PTS itu, namun pihak LLDikti tetap bersikukuh pada pendiriannya. Karena itu, Eliyin menduga, pimpinan LLDikti punya interes pribadi dan ingin mencampuri urusan internal UGP terlalu jauh.

Baca Juga:  Genap Setahun Belum Ada Realisasi, BPD di Simeulue Kembali Pertanyakan Aspirasinya

Dia menduga, Kepala LLDikti Aceh terbawa perasaan emosional gara-gara pihak rektorat menonaktifkan seorang dosen yang kebetulan merupakan teman satu almamater Rizal Munadi.

“Ini kan terlalu cement. Kalau itu masalahnya kenapa tidak berterus-terang saja, kenapa universitas yang dikorbankan,” imbuh Eliyin.

Untuk mendapat penjelasan, Rizal Munadi yang dikonfirmasi terhadap dugaan sikap dan kebijakan LLDikti Aceh yang terkesan diskriminatif terhadap UGP, media jaringan AMSA sudah berupaya meminta penjelasan dari dari yang bersangkutan melalui sambungan telepon, Jumat (5/1/2024) sore. Tapi, hingga artikel ini tayang, yang bersangkutan belum memberi respon.

Tidak hanya cukup di situ saja, Kabar Aktul juga mencoba meminta penjelasan dari Humas LLDikti Aceh, Ali Umar. Tapi, perangkat komunkasi pejabat ini terlihat tidak aktif. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.