Loyalitas dan Kesetiaan Alumni STPDN Teruji Tiada “Bandingan”

Alumni IPDN saat mengenyam pendidikan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Antaran/Sumber Harian Haluan
Bagikan:

“Melukai atau mengkhianati senior maupun junior sama halnya dengan melukai dan mengkhianati saudara sendiri. Kami senantiasa menjaga loyalitas, kesetiaan, taat dan patuh,” kata sumber antaran.

Jurnalis : Sudirman Hamid

ANTARAN|TAPAKTUAN – Alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) memiliki jiwa korsa dan kesetiaan yang tangguh dalam pengabdian maupun silaturahmi internal, loyalitas dan kesetiaan teruji sepanjang zaman.

Mengintip dan menelisik sepak terjang dan kesetiaan di tubuh alumni STPDN, antaran mencoba mengorek tabir dari jejaring pemerintahan di Aceh Selatan.

“Sebagai salah seorang Pamong Praja kami dididik untuk setia dalam pengabdian dan loyalitas terhadap senior serta menyayangi junior. Mengkhianati senior atau junior sama halnya membunuh saudara sendiri. Kami memegang teguh kesetiaan tiada batas,” ujar sumber yang tidak mau ditulis namanya kepada antaran saat ditemui di Tapaktuan, Selasa (26/3/2024).

Ia menyebutkan, jika pun ada yang menyakiti, memfitnah atau berusaha menjatuhkan, maka seluruh elemen alumni akan berusaha membantu serta melakukan pembelaan. Tidak heran, apabila ada sekelumit masalah atau informasi miring maka akan bocor dan saling berkoordinasi.

Baca Juga:  Kecelakaan Lalin di Aceh Selatan, Tiga Orang Meninggal Dunia

Ia juga mengaku, dimanapun ditugaskan, alumni STPDN tetap setia, loyalitas, rela berkorban dan berjuang untuk sahabat-sahabatnya agar tidak tertindas. Potensi dan karakter ini ditempa secara telaten di akademi.

Menurutnya, alumni STPDN terindikasi memiliki jaring laba-laba dan chanel yang kuat dari pusat hingga ke seluruh daerah. Wajar jika jarum kecil saja yang jatuh akan mudah terdeteksi.

“Bagi kami, senior disegani dan dihormati serta tidak akan dikhianati. Junior disayangi dan dibimbing, dibina untuk lebih tegar menuju profesionalitas. Sekalipun salah, tetap dibela untuk perbaikan, agar lebih terarah. Apalagi berbuat kebenaran, sudah barang tentu tidak mau menyerah apalagi gagal dalam tugas,” paparnya.

Kondisi ini bukanlah mengutamakan kepentingan golongan atau personal tetapi sebuah prinsip dan karakter setia kawan yang sudah tertanam dalam jiwa alumni STPDN tanpa memendam rasa dendam sekalipun terlalu sakit diperlakukan.

Baca Juga:  Arus Mudik Jalur Barsela Mulai Terjadi Peningkatan

“Kami bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh tanah air. Pengabdian yang tulus untuk kemajuan bangsa dan negara walaupun tanpa jabatan di pemerintahan. Setia untuk kedamaian dalam mewujudkan Indonesia damai,” sergahnya.

Mahasiswa IPDN. ANTARAN/Ilustrasi.

* Rangkaian APDN, STPDN hingga IPDN

Pada tahun 1988, Menteri Dalam Negeri Rudini mengeluarkan kebijakan 20 Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 provinsi di Indonesia. Tertuang dalam Keputusan nomor 38 Tahun 1988 tentang Pembentukan APDN berkedudukan di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat.

Mengingat perkembangan dan kebutuhan akan kelulusan Pamong Praja APDN ditingkatkan menjadi Sekolah Tinggi Pemerintah Dalam Negeri (STPDN) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Perpres) nomor: 42 tahun 1992 dengan program studi Diploma Tiga (D-III).

Diresmikan Presiden RI pada 18 Agustus 1992. Kemudian, sejak tahun 1995 ditingkatkan menjadi Diploma IV (D-IV) dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP).

Keberadaan STPDN dengan program vokasi D-IV dan IIP menyelenggarakan Pendidikan akademik Sarjana Strata Satu (S-I) menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua Pendidikan tinggi kedinasan dengan kelulusan kepangkatan golongan III/a.

Baca Juga:  Warga Kluet Timur Lanjutkan Pencarian Nenek Rama Minah

Seiring waktu berjalan, tahun 1999 kebijakan nasional mengatur suatu Departemen tidak diperbolehkan melebihi dua atau lebih perguruan tinggi.

Dasar tersebut, Departemen Dalam Negeri mengintegrasikan STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan menjadi satu wadah dengan diberlakukan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan nasional.

Melalui Keputusan Presiden nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional IPDN disertai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 43 Tahun 2005  tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaannya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.