Melawan Riba atau Rubah?

Bagikan:

Kolumnis: Affan Ramli

Turis asing asal Australia dan Amerika Serikat mengeluh kesulitan menarik uang tunai di sejumlah ATM saat berwisata di Aceh. Berita ini viral dalam tiga hari terakhir. Memanaskan kembali diskusi di berbagai platform media sosial, mengapa Pemerintah Aceh mengusir bank konvensional dan mengapa perbankan “Syariah” terlalu lelet dan merepotkan?

Tentu, kasus terakhir membuktikan, bukan cuma warga yang direpotkan. Program-program parawisata pemerintah ikutan sial. Visit Aceh, wisata halal, ekowisata dan branding-branding lain yang diiklankan besar-besaran selama ini, makin tak mampu menarik hati warga asing. Setelah kabar masalah ini tersebar.

Kita mengerti, jika masalah seperti ini menimpa Korea Utara, Iran, dan Rusia. Negara-negara itu sedang diboikot aksesnya pada sistem keuangan perbankan global yang dikuasai Amerika Serikat dan Uni Eropa. Tapi Aceh, memboikot diri sendiri, demi apa?

Kerepotan Aceh masih bisa diterima, bila ini dipahami sebagai ongkos yang harus dibayar dalam melawan tatanan keuangan zalim kapitalistik penghisap rakyat kelas bawah. Penghisapan rakyat dengan cara perbankan, tak bisa disederhanakan penjelasannya pada urusan riba belaka. Lebih zalim dari riba, perbankan bersifat rubah, bahkan jauh lebih licik dari perilaku rubah dalam legenda cerita rakyat Korea, Gumiho.

Wajah licik perbankan konvensional sudah lama disingkap, melalui kritikan-kritikan tajam para pendiri gagasan Koperasi, Credit Union, Perbankan sosial dan lembaga keuangan sejenisnya. Untuk menyebutkan beberapa, Robert Owen, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dan Peter Kropotkin misalnya, menyadari wajah licik rubah perbankan lebih seratus tahun lalu. Kemudian mereka, menggagas lembaga keuangan tandingan.

Mari tengok kelicikan permainan perbankan konvensional. Bank menghimpun uang dari masyarakat. Pemilik uang, kemudian disebut nasabah, tidak mendapat infomasi apapun tentang bagaimana uang mereka dikelola, dipinjamkan ke pihak mana, untuk bisnis apa dan bagaimana dampak dari bisnis itu terhadap masyarakat luas.
Hubungan pemilik uang dan uangnya, selama dikelola pihak bank, terputus sama sekali. Para nasabah tak tampak seperti pemilik uang mereka. Lebih terlihat sebagai konsumen, pengguna jasa, yang meminta uangnya dikelola, dengan cara apapun, terserah para pengelola perbankan.

Baca Juga:  Larilah,Mereka di Belakangmu!

Sebagian besar uang yang dikumpulkan dari rakyat menengah ke bawah, dipinjamkan kepada orang-orang kaya, kelas pemilik modal. Kelas bawah sendiri sangat sulit mengakses uang masyarakat yang terkumpul di bank. Orang-orang kaya peminjam uang masyarakat, terkadang membawa jauh uang itu untuk investasi di luar Aceh. Dalam bentuk bisnis yang tak pernah diketahui, apalagi disepakati para pemilik uang.

Sebagai pengelola uang, bank meraup keuntungan besar dari uang orang lain yang mereka kumpulkan. Besaran keuntungan selalu dirahasiakan dari para nasabah. Pihak bank, dalam setiap ruang waktu, pada semua jenis transaksi, hanya memastikan keuntungan mengalir ke pihak mereka. Tidak bersedia berbagi risiko kerugian, jika kegiatan usaha masyarakat bawah tidak berjalan sesuai rencana.

Simulasinya begini. Hitunglah, satu juta penduduk Aceh kelas bawah punya tabungan masing-masing 1 juta rupiah di bank, totalnya 1 triliun. Uang itu dikelola pihak bank, dengan menyuntik modal kepada 10 toke besar. Sejuta penduduk Aceh pemilik uang tidak tahu apa-apa tentang uang mereka sudah diserahkan kemana saja. Mereka juga tidak tahu besaran keuntungan Perbankan dari mengelola 1 triliun itu.

Sejuta penduduk Aceh itu hanya tahu, uang tabungan mereka dari waktu ke waktu berkurang, dipotong biaya administrasi Perbankan. Mereka juga tahu, terlalu sulit mengakses modal, walaupun hanya 100 juta dari dana 1 triliun itu, yang dikumpulkan dari masyarakat bawah lainnya. Bagi Perbankan, memberikan uang masyarakat kepada toke-toke besar jauh lebih menjanjikan keuntungan, daripada memodalkan UMKM, dengan risiko kerugian lumayan tinggi.

Baca Juga:  Badan Mahasiswa dan Mental Guru Mereka

Karena itu, kritik terhadap perbankan konvensional kapitalistik, pertama-tama bukan tentang besaran bunga pinjaman. Isu inipun masih diperdebatkan status keribaannya di kalangan para ulama. Apalagi belakangan, bunga menjadi halal setelah diubah namanya menjadi margin dalam administrasi Perbankan Syariah.

Persoalan utama terletak pada ketidakadilannya, kelicikan aturan mainnya, ketidakterbukaannya, dan ketidakbergunaannya memperbaiki kesejahteraan masyarakat bawah. Inti penghisapannya bukan pada riba, tapi pada “ke-rubah-annya”. Riba itu sendiri hanya secuil kecil dari mega sistem perbankan konvensional sarat kelicikan.

Itu sebabnya, Perbankan Syariah layak merepotkan rakyat Aceh dengan keterbatasan teknis dan fasilitas selama masa transisi, jika kehadirannya mengoreksi problem-problem utama Perbankan konvensional seperti uraian di atas. Mengikuti jejak Credit Union dan Perbankan sosial di Eropa, yang hadir sebagai lembaga keuangan alternatif dengan wajah sepenuhnya tandingan. Tanding narasi, tanding substansi dan tanding sistem.

Harapan itulah tampaknya yang dipenuhi Perbankan Syariah di Iran. Mengikut penjelasan ahli ekonomi Islami, Dr. Mesbahi Mughaddam dalam seminar Islamic Banking and Finance di Kampus STEIAD Jakarta, beberapa tahun lalu. Bahwa di Republik Islam itu, ada empat ciri Perbankan Syariah.

Pertama, doktrin dasarnya adalah nasabah itu pemilik modal, bank hanyalah pengelola, Ke dua, karena itu maka pihak bank harus selalu memberi laporan kepada nasabah sebagai mekanisme kontrol pemilik uang atas tatakeloa uang mereka. Ke tiga, bagi hasil keuntungan dari industri perbankan lebih besar untuk nasabah sebagai pemilik uang, dibanding bank sebagai pengelola uang.

Baca Juga:  Salju Terakhir

Ke empat, bank tidak mencari untung besar pada pinjaman nasabah, maka pihak bank mengembangkan bisnisnya melalui investasi pada kegiatan ekonomi produktif di sektor ril, seperti perkebunan, persawahan, perikanan, peternakan, kelautan dan sejenisnya. Ada keseimbangan antara pasar uang dan pasar produksi.

Bandingkan dengan Perbankan Syariah kita, hadir menggebu-gebu untuk mengubah istilah-istilah Inggris dalam transaksi perbankan diganti bahasa Arab, tanpa mengubah apapun dari tatanan dasar perbankan konvensional. Usaha paling maksimal, Perbankan Syariah menawarkan perubahan prosedur-prosedur transaksi melalui akad melibatkan kosa kata Arab, tanpa menyentuh substansi praktik-praktik penghisapan mengejar keserakahan profit pihak perbankan.

Penelitian Luthfi Hamidi memberi bukti. 12 Bank Umum Syariah, 7 Unit Usaha Syariah, dan 7 BPRS Syariah di Indonesia yang ditelitinya menunjukan capaian kinerja sosial defisit, belum sesuai harapan. Sebagian besar pembiayaan masih melayani orang-orang kaya, lagi-lagi untuk mengejar profit semata. Meneladani pola penalaran bisnis bank konvensional.

Tetapi bagaimana mungkin, kita berharap Perbankan Syariah di Aceh berkomitmen mengubah tatanan dasar sistem kerja perbankan konvensional, jika para pemilik saham utama dari Bank Syariah Indonesia adalah bank-bank konvensional itu sendiri. Merujuk laman resmi Bank Syariah Indonesia, struktur saham dominan BSI dipegang oleh Bank Mandiri (50,83 persen), Bank Negara Indonesia (24,85 persen), dan Bank Rakyat Indonesia (17,25 persen).

Pada akhirnya kita menyadari, Perbankan Syariah di Aceh hanya menggandakan kelicikan perbankan konvensional umumnya. Dengan dua cara, tetap melanjutkan praktik-praktik penghisapan perbankan konvensional yang mereka usir sebelumnya, saat bersamaan menjual branding Syariah untuk memperkuat praktik-praktik rubahi itu. Rubahi, bukan sebatas ribawi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.