Memastikan Lanjutan Pengaduan di Polres Subulussalam, YARA Ke Mabes Polri

Kaya Alim, SH dan Edi Sahputra Bako, S.Sos saat di Mabes Polri. Antaran / Ist.
Bagikan:

“Dari slogan Polri, diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugas secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan, seperti tak terbukti di Polres Subulussalam, kami ke Mabes Polri,” pesan Edi.

Jurnalis : Khairul

ANTARAN | SUBULUSSALAM – Ingin memastikan lanjutan penanganan kasus laporan kliennya ke Polres Subulussalam terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam selaku Kuasa Hukum pelapor ke Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta, Selasa (27/6/2023).

Kedatangan dua kuasa hukum dari Kantor YARA, Kaya Alim, SH dan Edi Sahputra Bako, S.Sos melalui rilisnya diterima antaran, Rabu (28/6/2923) membuat pengaduan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri.

Dumas, mewakili klien mereka karena enam bulan pasca kliennya melapor, progres penyidikan hanya menunggu terlapor menyerahkan barang bukti berupa dokumen asli SKMH ke penyidik. Padahal, izin sita sudah ke luar, terlebih status sudah masuk dalam sidik dan sudah bisa dilakukan upaya paksa yaitu penyitaan.

Baca Juga:  Badan Jalan Amblas di Kota Subulussalam Akan Diperbaiki

Selain itu, sudah sebulan lebih proses penyidikan, belum ditetapkan tersangka, lalu barang bukti surat segel belum diamankan untuk diuji kebenaran tanda tangan di laboratorium.

“Dari slogan Polri, diusung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo jika setiap anggota Polri mampu melaksanakan tugas secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan, seperti tak terbukti di Polres Subulussalam, kami ke Mabes Polri,” pesan Edi.

Disebutkan, kronologis pengaduan berawal 27 Desember 2022, diduga ada pemalsuan tanda tangan ayah pelapor, Abdullah Berutu, saat itu sebagai kepala desa pada surat segel 1982 terkait Surat Keterangan Hak Milik Tanah (SKHM) seorang warga di Desa Jontor.

Baca Juga:  Penuhi Undangan Dirjen Tata Ruang, Bupati Aceh Selatan Paparkan Rencana RDTR Tapaktuan

Lalu perkara tersebut, sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), kuasa hukum Kaya Alim dan Edi, Mei lalu menerima informasi dari penyidik jika status penyelidikan sudah naik ke penyidikan.

Namun hingga YARA ke Mabes, penyidik belum melakukan penyitaan barang bukti berupa surat segel 1982 terkait dugaan pemalsuan tanda tangan, padahal izin penyitaan sudah ke luar dari Pengadilan Negeri Singkil beberapa hari lalu.

Akuratnya, berdasarkan laporan Polisi, kliennya pada Desember 2022, dengan Nomor: LP/B/180/XII/2022/SPKT/Polres Subulussalam/Polda ACEH, tanggal 27 Desember 2022.

Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan di surat segel SKHM Tanah yang dilakukan seorang warga di Desa Jontor untuk menguasai lahan milik ayah pelapor, saat itu sebagai Kepala Desa Jontor, Kecamatan Simpang Kiri, Kabupaten Aceh Selatan.

Baca Juga:  Terkait Agunan Untuk Kredit KUR, SMNI Aceh Barat Akan Surati Komisaris BSI

Kaya Alim menyayangkan penyidik, karena pada SP2HP yang terakhir mereka terima, 15 Mei 2023 hanya dicantumkan kendala penyidikan, yaitu belum diterima dokumen asli SKHM terlapor, tanpa mencantumkan rencana tindakan lanjutan.

Disebutkan, sesuai Peraturan Kapolri, SP2HP sekurang-kurangnya memuat pokok perkara, tindakan dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan, masalah/kendala yang dihadapi dalam penyidikan, rencana tindakan selanjutnya dan himbauan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan kewajibannya demi kelancaran dan keberhasilan penyidikan.

“Pada SP2HP terakhir, penyidik juga belum menyampaikan kepada klien kami sejauh mana penyidik melakukan proses penyidikan,” pesan Kaya Alim. Sampai sejauh ini, antaran belum mengkonfirmasi persoalan ini ke Polres Subulussalam.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.