Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhitungkan kondisi pasar keuangan sebelum merealisasikan rencana penerbitan obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Pemerintah pusat masih membahas sejumlah pilihan pembiayaan pembangunan Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Penerbitan tetap mengikuti aturan
Suahasil menyampaikan hal itu setelah bertemu Pramono pada Jumat, 30 Oktober 2026. Ia mengatakan penerbitan surat utang oleh pemerintah daerah tetap dapat dilakukan selama memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi penentuan waktunya perlu disesuaikan dengan perkembangan pasar.
Menurut Suahasil, situasi ekonomi global saat ini turut memengaruhi pasar surat utang. Tekanan tersebut telah mendorong kenaikan suku bunga obligasi yang diterbitkan pemerintah pusat sehingga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan DKI Jakarta sebelum mencari pembiayaan melalui instrumen serupa.
“Obligasi itu sudah memiliki ketentuan. Kita menjalankannya sesuai aturan. Namun, penerbitannya tentu harus terus melihat kondisi yang sedang terjadi. Saat ini kondisi global sedang tidak baik,” ujar Suahasil Nazara, Menteri Keuangan.
Kenaikan imbal hasil jadi perhatian
Dalam keterangannya seusai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Suahasil kembali menyoroti perubahan tingkat imbal hasil surat utang pemerintah pusat. Ia menyebut kondisi tersebut relevan bagi pemerintah daerah yang tengah mempertimbangkan penerbitan obligasi untuk membiayai program pembangunan.
“Obligasi pemerintah pusat saja sudah meningkat suku bunganya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian semua pihak yang berniat menerbitkan obligasi,” kata Suahasil.
Pemerintah pusat, kata Suahasil, tidak hanya membahas pendanaan melalui obligasi daerah. Sejumlah proyek di DKI Jakarta telah memperoleh dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, baik dalam bentuk belanja langsung maupun skema pembiayaan.
Alternatif pembiayaan dari APBN
Salah satu contoh yang disebut adalah pembangunan MRT melalui mekanisme penerusan pembiayaan. Opsi tersebut akan dibicarakan lebih lanjut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari pembahasan pembiayaan pembangunan di ibu kota.
- Rencana obligasi daerah DKI Jakarta bernilai Rp5,6 triliun.
- Penerbitan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Perkembangan pasar dan kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat menjadi pertimbangan waktu penerbitan.
- Sejumlah proyek DKI juga memperoleh dukungan melalui APBN, termasuk MRT melalui penerusan pembiayaan.
Suahasil menjelaskan, pola dukungan melalui APBN tidak hanya disiapkan untuk Jakarta. Pemerintah pusat juga membangun komunikasi dan memberikan dukungan pembiayaan dengan pola serupa kepada pemerintah daerah lainnya sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku.
Pembahasan dilanjutkan bersama DKI
Pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta. Pemerintah pusat akan melanjutkan pembicaraan mengenai pilihan pendanaan yang dapat digunakan, sementara keputusan terkait waktu penerbitan obligasi tetap perlu mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.