Ombudsman Lakukan Penilaian Penyeleneggaraan Pelayanan Publik di Aceh Selatan

Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh terdiri dari Ilyas Isti, Muammar Qadafi, Isna Gustina, dan Abdul Muluk berkunjung ke Aceh Selatan, Jumat (23/9/2022). Foto Ist
Bagikan:

Ketua Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti mengatakan, penilaian ini meliputi standar pelayanan publik di Pemkab Aceh Selatan, yang dilakukan terhadap lima OPD dan dua Puskesmas.

Jurnalis : Sahidal Andriadi

ANTARANNEWS.COM|TAPAKTUAN – Keapala perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti bersama tim Ombudsman Muammar Qadafi, Isna Gustina, dan Abdul Muluk berkunjung Kabupaten Aceh Selatan, Jumat (23/9/2022).

Kunjungan tim Ombudsman RI perwakilan Aceh ke Aceh Selatan itu untuk melakukan penilaian pelayanan publik di Kabupaten Aceh Selatan.

Baca Juga:  Suara Petir Menggelegar Keras, Warga Aceh Selatan Meninggal Dunia Mendadak

Adapun penilaian yang dilakukan untuk lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut yakni, DPMPTSP, Disdukcapil, Disdikbud, Dinkes, dan Dinsos. Termasuk dua Puskesmas yaitu, Puskesmas Labuhanhaji dan Puskesmas Tapaktuan.

Ketua Tim Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Ilyas Isti mengatakan, penilaian ini meliputi standar pelayanan publik di Pemkab Aceh Selatan, yang dilakukan terhadap lima OPD dan dua Puskesmas.

Sambung Ilyas, hal tersebut meliputi informasi komponen standar pelayanan yang terpasang di instansi tersebut serta dokumen pendukung lain dan wawancara dengan petugas pemberi layanan serta masyarakat.

Baca Juga:  127 Anak PAUD Kluet Tengah Diwisuda

“Dengan adanya penilaian ini, agar Pemkab Aceh Selatan bisa mendapatkan zona hijau dalam penilaian opini pelayanan publik (OPP) tahun ini, demi meningkatkan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Ilyas Isti.

Ilyas Isti juga menyampaikan, Ombudsman menjalankan amanat undang-undang menjadi pengawas pelayanan publik yang setiap tahunnya melakukan penilaian kepatuhan pada instansi penyelenggara pelayanan publik terhadap standar pelayanan yang diatur dalam Undang-Undang Pelayanan Publik yang bertujuan agar setiap intansi tersebut dapat memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Baca Juga:  Keuchik Ie Meudama: Tudingan Pesta Miras dan Berdansa Adalah Politisasi Serta Pencemaran Nama Baik

Dikatakannya, mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, masyarakat juga berperan sebagai pengawas pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 18 bahwa “masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan standar pelayanan,” pungkas Ilyas Isti.

Pada kesempatan tersebut Bagian organisasi setdakab juga ikut dalam melakukan pendampingan bersama tim ombudsman RI perwakilan Aceh, pelaksanaan penilaian dimulai sejak tanggal 21 sampai dengan 24 September 2022. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.