“Panas Dingin”, 7 Pejabat Aceh Selatan Terancam Dicopot Gegara Kurang Peduli Bencana

Tokoh pantai Barat Selatan Aceh, Teuku Sukandi. ANTARAN / Sudirman Hamid
Bagikan:

“Pengamatan kami, sedikitnya tujuh kepala SKPK Aceh Selatan terancam dicopot akibat tidak sepaham dan sejalan dengan arahan Pj Bupati,” kata Teuku Sukandi. 

Jurnalis : Sudirman Hamid

ANTARAN|TAPAKTUAN – Diperkirakan sebanyak tujuh pejabat Kepala SKPK di ruang lingkup Kabupaten Aceh Selatan terancam dicopot paska banjir bandang dan banjir luapan di Trumon Raya serta terindikasi melempemnya etos kerja.

Tokoh pantai Barat Selatan Aceh, Teuku Sukandi kembali buka suara dan membeberkan seabrek indikasi kurang produktifnya pejabat daerah di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Aceh Selatan.

“Pengamatan kami, sedikitnya tujuh kepala SKPK Aceh Selatan terancam dicopot akibat tidak sepaham dan sejalan dengan arahan Pj Bupati,” kata Teuku Sukandi kepada antaran di Tapaktuan, ba’da Jumat (8/12/2023).

Baca Juga:  Pemkab Abdya Gelar Pemilihan 20 Imuem Mukim

Ada beberapa faktor sebagai penyebab tujuh kepala SKPK berpeluang dicopot (dilengserkan) dari kursi empuk. Diantaranya, pejabat yang tidak punya empati dan sumbangsih dalam penanggulangan darurat bencana alam di Trumon Tengah, Trumon dan Trumon Timur.

Kemudian pejabat yang tidak paham terhadap kebijakan yang diarahkan Pj bupati di segala sektor, mencangkup pelayanan publik, penanganan inflasi dan penurunan stunting.

Dari latar belakang tersebut, Pj bupati tidak mau dinilai gagal mengemban amanah yang diberikan Kemendagri RI dikarenakan struktur pejabat dibawahnya tidak koperatif dan bersinergi dalam mewujudkan arah kebijakan yang telah di tetapkan.

Baca Juga:  Terkait Usulan Calon Pj Bupati Abdya, Ini Penjelasan Resmi dari DPRK Abdya

“Kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan pejabat, akan berdampak sisi baik buruknya bagi masyarakat. Kebijakan tersebut dinilai dan dirasakan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Amat terasa saat bencana banjir,” papar Teuku Sukandi.

Masih menurut Teuku Sukandi, dari beberapa indikasi ini, maka solusi tepat tujuh kepala SKPK dan pejabat eselon III lainnya sudah layak diganti atau dicopot setelah melalui seluruh prosedural dan proses administrasi.

Ditanya, OPD mana saja yang tidak koperatif dan dinilai tidak mengindahkan arahan Pj Bupati, Cut Syazalisma, S.STP. Konteks ini ia enggan memberi bocoran karena masih sebatas indikasi.

Baca Juga:  Kawasan Konservasi Penyu Aron Meubanja Didorong Jadi Destinasi Wisata Favorit Aceh Jaya

“Itu ranah perogratifnya bapak Pj Bupati. Mestipun saya mengetahui namun tidak mungkin dipublikasi. Saya yakin orang-orangnya sudah menyadari sendiri dan mulai panas dingin,” imbuh Teuku Sukandi.

Dimasa transisi ini, Pj Bupati tidak punya beban politik dan instrumen balas jasa atau utang budi dalam menjalankan roda pemerintah termasuk menggulir mutasi.

“Pj bupati ditunjuk dan diangkat oleh Mendagri RI atas nama pemerintah pusat, maka mutasi kali ini sifatnya lebih objektif, konstruktif dan edukatif. Siapa berkompeten, berkualitas dan loyalitas berhak diberi kepercayaan,” pungkas Teuku Sukandi.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.