Pasca Kisruh dan Mosi Tak Percaya, DPRK Kembali Bahas Raqan PP APBK Agara 2022

29 anggota DPRK sepakat menggelar Rapat Paripurna Pembahasan Raqan Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban APBK Aceh Tenggara 2022, Kamis (27/07/2023). ANTARAN / Amran
Bagikan:

“Kami berharap anggota dewan dapat memberikan pandangan dan masukan, guna memperbaiki serta meningkatkan kinerja Pemkab Agara,” ujar Pj Bupati.

Jurnalis : Amran

ANTARAN|KUTACANE – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tenggara kembali bersepakat menggelar Rapat Paripurna pembahasan Raqan Pelaksanaan Pertanggung jawaban APBK Aceh Tenggara 2022, Kamis (27/07/2023), setelah sebelumnya tertunda akibat kisruh di lembaga Legislatif tersebut.

Sebelumnya, 20 dari 30 jumlah total anggota DPRK Aceh Tenggara sempat mengeluarkan surat mosi tak percaya pada Ketua DPRK Deni Febrian Roza, akibat banyaknya aspirasi dan usulan sebagian besar anggota dewan yang tak diakomodir, terutama tentang tugas-tugas legislasi, Pengawasan dan bidang anggaran di DPRK yang ditengarai tersumbat.

Perseteruan dan kisruh ditubun DPRK tersebut, tak ayal menjadi perbincangan hangat publik di Aceh Tenggara. Bahkan membuat agenda penting tentang anggaran dan program pembangunan diambang ketidak pastian.

Baca Juga:  Pj Bupati Haili Yoga : Mari Kita Terus Gemar Menyantuni Anak Yatim

Pasalnya, perseteruan tersebut melahirkan dua kubu di lembaga DPRK yang saling boikot antara kubu Ketua DPRK dan kubu Wakil Ketua dewan yang didukung Fraksi Hanura, Gerindra dan Fraksi Piso Mesalup.

Dampaknya lainnya, beberapa kali rapat Badan Musyawarah dan rapat lainnya yang telah diagendakan masing-masing kubu, gagal dilaksanakan akibat saling boikot antara dua kubu yang berseteru.

Tak cukup sampai disitu saja, untuk mengimbangi mosi tak percaya 20 anggota dewan terhadap Ketua DPRK tersebut, beberapa LSM yang mengatasnamakan masyarakat, akhirnya melaporkan juga Wakil Ketua Jamudin Selian Cs pada Badan Kehormatan DPRK dan tembusan pada pihak Polres Aceh Tenggara.

Dalam Rapat Paripurna DPRK masa sidang III tahun 2023 tentang pembahasan Raqan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban APBK 202 yang tak dihadiri Ketua DPRK Deni Febrian Roza tersebut, Pj Bupati Drs Syakir M.Si, pada pidato nota pengantarnya mengatakan, nota pertanggung jawaban Pelaksanaan APBK 2022 terdiri dari laporan realisasi anggaran.

Baca Juga:  Pj Gubernur Tanggapi Pendapat Badan Anggaran DPRA tentang Pertanggungjawaban APBA 2023

Selanjutnya, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. “Kami berharap anggota dewan dapat memberikan pandangan dan masukan, guna memperbaiki serta meningkatkan kinerja Pemkab Agara,” ujar Pj Bupati.

Disamping itu, lanjutnya, Peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti tersedianya sarana dan prasarana umum seperti akses kesehatan, jalan, jembatan, pasar dan irigasi yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan aktivitas perekonomian yang mudah, merupakan salah satu indikator keberhasilan.

“Untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kinerja aparatur serta terwujudnya kinerja pemerintah yang baik, harus dilaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur,” papar Pj Bupati Agara.

Ada pun pokok-pokok kebijakan yang telah dilaksanakan dalam bentuk realisasi penjabaran APBK 2022, ujar Syakir, yakni, pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 1.277.626.530,00, terealisasi sebesar Rp 1.225.703.977.487,90 atau sebesar 95,94 %.

Baca Juga:  Sepanjang Tahun 2023, BPBK Abdya Tanggulangi Puluhan Bencana

Rinciannya, rencana PAD sebesar Rp 48.951.381.500, terealisasi sebesar Rp 34.274.485.677,06, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 731.878.367.641,00, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi direncanakan Rp 127.745.173.968,84, terealisasi Rp 265.892.419.000,00.

Sedangkan lain-lain pendapatan yang sah direncanakan Rp 265.902.419.000,00 dan Pendapatan Riil yang masuk ke rekening kas umum daerah Sebesar Rp 855.692.585.994,90, sedangkan sisanya sebesar Rp 370.011.391.493,00.

Wakil Ketua DPRK, Jamudin Selian yang memimpin Rapat Paripurna yang juga dihadiri Forkopimda Aceh Tenggara mengatakan, Rapat Paripurna DPRK akan berlangsung sampai Senin, 31 Juli 2023 dengan agenda rapat kerja komisi-komisi DPRK Agara.

“Dan selanjutnya pandangan umum anggota dari Fraksi, jawaban Bupati, rapat gabungan komisi, pendapat akhir fraksi, persetujuan bersama dan penandatangan persetujuan bersama DPRK dengan Bupati,” pungkasnya.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.