Pembahasan Rancangan Qanun APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 Ditutup

Pembahasan Rancangan Qanun APBK Gayo Lues Tahun Anggaran 2024 Ditutup. ANTARAN/foto ist
Bagikan:

“Dan menampung sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang bersumber dari sisa RKUD, PAD, DBH-SAWIT serta dana insentif fiskal sebesar RP.11.687.124.659,36 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen),” sebutnya.

Jurnalis: Bayu Y

ANTARAN | BLANGKEJEREN – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Gayo Lues tutup rapat paripurna tentang pembahasan rancangan qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2024 masa sidang l, yang berlangsung di Ruang sidang DPRK Gayo Lues, Kamis (04/01/2024).

Baca Juga:  Pendaftaran Agam Inong Duta Wisata Aceh Selatan Resmi Dibuka

Pada penutupan Sidang Paripurna APBK 2024 Pj. Bupati Gayo Lues Drs. H. Alhudri, M.M menyebutkan Bupati Gayo Lues bersama dengan DPRK Gayo Lues melakukan penyempurnaan dan penyesuaian dengan hasil evaluasi paling lama 7 hari terhitung sejak diterimanya keputusan gubernur.

Dikatakan, ada beberapa penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja di antaranya yaituh menampung pendapatan DBH-CHT sebesar RP.1.817.678.000 (satu milyar delapan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Rasionalisasi belanja honorarium, Rasionalisasi belanja perjalanan dinas. Pemenuhan penganggaran belanja Alokasi Dana Kampung (ADK).

Baca Juga:  30 Pelaku UKM Ikuti Bimtek Perbengkelan di Banda Aceh

“Dan menampung sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang bersumber dari sisa RKUD, PAD, DBH-SAWIT serta dana insentif fiskal sebesar RP.11.687.124.659,36 (sebelas milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah tiga puluh enam sen),” sebutnya.

Sementara ketua DPRK Ali husin berharap semua program dan kegiatan yang diselenggarakan pada qanun Kab. Gayo Lues anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten tahun anggaran 2024 ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan umum serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Baca Juga:  Sepanjang Tahun 2022, 16 Korban Laka Lantas di Abdya Meninggal

Setelah qanun ini di tetapkan, kepada SKPK untuk segera menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) serta melengkapi semua data pendukung menjadi persyaratan dalam pelaksanaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk optimalisasi penyerapan anggaran, kepala SKPK agar melakukan pengendalian dan memonitor pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja yang menjadi tanggungjawab secara periodik, yang hasilnya dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.